Sepak terjang Donald Trump baik di masa kompetisi pemilu dan setelah terpilih sebagai presiden AS senantiasa memicu kontroversial. Bahkan sejak awal melangkahkan kakinya di Gedung Putih, kebijakan Trump telah menyulut protes dari berbagai kalangan. Tidak tanggung-tanggung, sebagian anggota Kongres AS dari partai Demokrat menggulirkan pemakzulan Trump.

Gelombang pemakzulan semakin mengalir deras tidak hanya datang dari kalangan politisi partai oposisi saja, tapi juga dari berbagai kalangan lainnya. Pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa dirinya membayar US$ 130 ribu kepada seorang bintang porno yang pernah menjalin hubungan asusila dengan Trump.

Sebelumnya, media-media AS telah memberitakan bahwa uang tutup mulut itu diberikan sebulan sebelum pemilihan presiden AS pada November 2016, dengan tujuan agar Clifford tidak mengungkapkan skandal asusilanya dengan Trump.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

Majalah selebritis InTouch mempublikasi wawancara dengan Clifford tahun 2011 yang membeberkan detail hubungannya dengan Trump. Saat itu, Clifford mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Trump di sebuah turnamen golf selebritis pada tahun 2006 dan kemudian melakukan hubungan asusila dengannya yang berlangsung sekitar setahun.

Isu tersebut menuai berbagai reaksi anti-Trump. Trump dalam wawancaranya pada hari Kamis 23 Agustus 2018 menekankan bahwa pemberian uang suap kepada perempuan yang mengklaim melakukan hubungan intim dengannya tidak melanggar ketentuan tim sukses pemilu dan uang tersebut berasal dari rekening pribadinya.

Trump mengklaim bahwa sejak dirinya menjabat, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dan volume penciptaan lapangan kerja yang meningkat. Pada saat yang sama, kebijakan ekonomi Trump sendiri menyulut protes luas dari berbagai kalangan yang membantah klaim besarnya selama ini.

Dalam kasus skandal asusila, jika Donald Trump tidak menjabat sebagai presiden, maka klaim Cohen akan membuka sebuah kasus hukum terhadapnya. Berdasarkan undang-undang AS, untuk saat ini Trump tidak dapat dijerat tuntutan hukum apapun dan satu-satunya cara adalah melengserkannya.

Pernyataan Trump menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan dampak dari pengakuan Cohen terhadap masa depan politiknya. Trump mengklaim bahwa pemakzulan dirinya akan menimbulkan gejolak di pasar keuangan yang berdampak terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Tampaknya, kasus terbaru ini akan berdampak negatif bagi kubu Republik pada pemilu pada November 2018.  Menurut pengamat politik AS, Anthony Zurcher, jika DPR dan senat AS berada di tangan demokrat, maka Trump sudah dilengserkan. Tetapi untuk saat ini baik Kongres dan Senat berada di bawah kontrol Republik.

Tahun lalu, DPR AS menolak tuntutan 58 anggota Partai Demokrat untuk melakukan pemakzulan. Sebelumnya, sebuah petisi untuk pemakzulan yang dilancarkan oleh pengusaha kaya, Tom Steyer yang telah mengumpulkan lebih dari 3,5 juta tanda-tangan.

Pakar hukum konstitusi AS, John Bonifaz menilai usaha pemakzulan itu perlu bukan karena adanya ketidakpuasan atas berbagai kebijakan presiden. Tapi menyangkut Konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara, bahwa tidak seorangpun berada di atas hukum, termasuk Presiden Amerika.

John Bonifaz dalam statemen yang disampaikan kepada stasiun radio dan televisi democracy now menjelaskan dua pasal yang dilanggar oleh Donlad Trump dan bisa dipakai sebagai alasan pemakzulan.

Pertama, pasal yang melarang presiden mendapat pembayaran atau keuntungan finansial dalam bentuk apapun dari pemerintah asing. Kedua, presiden tidak boleh menerima keuntungan keuangan atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pemerintah federal atau negara bagian, selain dari gaji yang dibayar oleh pemerintah.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

Menurut John Bonifaz, Trump memiliki lebih dari 100 perusahaan atau kepentingan bisnis di seluruh dunia, dan banyak darinya mendatangkan keuntungan ilegal dari luar negeri, dan dari pemerintah asing lewat perusahaannya, Trump Organization.

Selain itu, Trump juga punya banyak properti di AS yang mendatangkan keuntungan dari negara-negara bagian. Contoh paling mencolok adalah gedung kantor pos milik pemerintah federal di Kota Washington DC, yang disewakan kepada Trump untuk dijadikan hotel mewah di jantung ibu kota.

Kasus baru ini menambah daftar panjang tuntutan pemakzulan setelah skandal keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016. Penyelidikan yang dipimpin oleh mantan direktur Dinas Penyidikan Federal atau FBI, James Comey yang dipecat oleh Trump.

Pakar hukum konstitusi Amerika, Profesor Laurence Tribe, mengatakan sudah tiba saatnya Kongres Amerika melancarkan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Trump. Menurut Tribe, pemecatan tersebut sebagai tindakan Trump melakukan “obstruction of justice”, atau “menghalangi penyelidikan demi keadilan.”

Pakar hukum tata negara AS memasukan tindakan Trump tersebut termasuk “high crimes and misdemeanors” atau “kejahatan besar dan kejahatan ringan” yang bisa digunakan sebagai alasan pemakzulan, seperti yang disebutkan dalam UUD AS. Ditegaskannya, jika dua pertiga anggota Senat yang jumlahnya 100 orang itu sepakat, maka presiden bisa dimakzulkan.

Dalam sejarah Amerika hanya ada dua orang presiden yang pernah diajukan dalam proses pemakzulan, yaitu Presiden Andrew Johnson pada 1866 dan Presiden Bill Clinton pada 1998. Tapi kedua presiden itu akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Senat.

Presiden Andrew Johnson dituduh berusaha menghalangi usaha Kongres untuk memulai masa Rekonstruksi setelah berakhirnya Perang Saudara. Walaupun tuduhan itu beralasan, hasilnya justru menimbulkan kemarahan publik ketika melihat proses jalannya pemeriksaan dalam Senat.

Presiden Clinton juga sempat disidangkan oleh Senat Amerika atas tuduhan “merintangi proses peradilan” dan “berbohong di bawah sumpah”, dalam kasus pelecehan seksual yang dituduhkan oleh seorang perempuan bernama Paula Jones. Tuduhan atas Clinton dicabut karena Senat tidak berhasil mendapat dua pertiga suara untuk menurunkan presiden itu.

Seandainya Trump jadi dimakzulkan maka, tampuk kekuasaan sementara akan berada di tangan Mike Pence hingga pemilu digelarnya pemilu baru.  Persoalannya saat ini tinggal bagaimana dua kubu di Senat AS menyikapi masalah pemakzulan ini. Tapi sejauh ini partai Republik masih terus membela Trump.

Masalah Trump tidak hanya berkaitan dengan isu dalam negeri saja, tapi juga kebijakan luar negerinya dengan menaikan bea masuk barang dari negara lain, yang memicu protes luas bahkan dari sekutu dekat AS sendiri.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

Selama ini langkah pemakzulan membentur dinding. Koran The Guardian melaporkan, Al Green, perwakilan dari Texas dan Brad Sherman perwakilan dari California menyusun draf pemakzulan Donald Trump, di Kongres Amerika Serikat, tapi ditolak. Brad Sherman yang mengusulkan draf pemakzulan Trump itu mengatakan, Presiden AS harus dimakzulkan karena mencegah penyelidikan yang adil oleh pengadilan federal soal intervensi Rusia dalam pemilu dan beberapa kejahatan lain.

Rancangan pemakzulan menyebutkan, Presiden Amerika Serikat telah berulangkali melanggar UUD dan melakukan banyak kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang negara ini, oleh karena itu harus dia harus dimakzulkan untuk melakukan penyelidikan hukum secara adil terhadapnya.

Kini, Partai demokrat dengan memiliki perwakilan 49 di Senat membutuhkan dua kursi dari partai Republik untuk mencapai 51 kursi yang bisa mengusulkan pemakzulan Trump. Dengan demikian, pemakzulan ini tetap membutuhkan dukungan suara dari partai berkuasa. Tapi tampaknya partai Republik masih tidak tertarik untuk mendukung pemakzulan yang disuarakan rivalnya itu.

Sep 05, 2018 14:50 Asia/Jakarta
Komentar