Mei 13, 2019 19:41 Asia/Jakarta
  • Donal Trump, Presiden Amerika Serikat
    Donal Trump, Presiden Amerika Serikat

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat telah mengambil pendekatan untuk melemahkan Republik Islam Iran baik selama periode kampanye dan setelah berkuasa di Gedung Putih pada Januari 2017.

Pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat menggelar kampanye habis-habisan untuk menerapkan tekanan terhadap Iran. Trump dengan mengumumkan penarikan diri Amerika Serikat dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan mengembalikan sanksi nuklir terhadap Iran telah memasuki perang ekonomi dengan tujuan menciptakan kemiskinan luas dan kerusuhan di Iran. Sanksi nuklir terhadap Iran dilaksanakan dalam dua tahap, Agustus dan November 2018. Sanksi ini bersifat sepihak dan melanggar hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan 2231. Terlepas dari penerapan sanksi-sanksi ini, khususnya sanksi minyak, yang menurut Amerika, adalah sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Washington masih bersikeras untuk memperluas sanksi terhadap Iran sejalan dengan kebijakan "tekanan maksimum".

JCPOA

Dalam langkah-langkah terbaru dalam hal ini, setelah menghapus pengecualian bagi para importir minyak Iran, yang mulai berlaku pada hari Kamis, 2 Mei 2019, tapi pada hari Rabu, 8 Mei, sebagai kelanjutan dari tindakan permusuhannya terhadap Republik Islam Iran, Trump mengeluarkan dekrit yang menerapkan sanki yang baru di sektor logam Iran. Trump menyatakan bahwa ia telah menjatuhkan sanksi baru terhadap logam Iran, termasuk besi, baja, aluminium dan tembaga, dengan tujuan mengurangi pendapatan ekspor Iran. Sanksi baru ini dikenakan pada hari peringatan penarikan diri Amerika Serikat secara unilateral dan ilegal dari JCPOA.

Dalam dekrit yang dikeluarkannya, Trump mengklaim bahwa Iran akan menghadapi lebih banyak tekanan jika tidak mengubah perilakunya. Pendekatan AS ke Iran semata-mata didasarkan pada ancaman, paksaan dan kekerasan. Namun, Iran secara konsisten menentang sanksi AS selama empat puluhan terakhir dan praktis menetralisir konspirasi Washington. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran pada 9 Januari 2019 menyatakan, "Amerika dengan senang mengatakan bahwa sanksi saat ini terhadap rakyat Iran tidak pernah terjadi dalam sejarah, tetapi rakyat Iran, Insya Allah, akan mengalahkan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Anggota kelompok 4 + 1, termasuk Rusia, Cina dan Troika Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris), serta Uni Eropa, telah mengambil sikap menentang sanksi-sanksi ini. Pada saat yang sama, pendekatan Trump ini telah memicu kritik keras di tingkat internasional. Idriss Jazairy, Pelapor Dewan HAM PBB mengatakan, "Saya sangat prihatin tentang bagaimana suatu negara dapat menggunakan dominasinya dalam sistem keuangan internasional, tidak hanya untuk rakyat Iran yang komitmen dengan kewajiban mereka dalam perjanjian nuklir, tapi itu akan melukai semua pihak yang berinteraksi dengannya."

Sementara itu, Iran telah terbukti berhasil mengatasi sanksi AS dan menghadapi kebijakan pemerintah Trump yang bermusuhan. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menekankan bahwa kebijakan Trump terhadap Iran telah gagal, menulis, "Trump berpegangan dengan apa saja yang bisa diraihnya untuk menunjukkan kebijakan gagalnya terhadap Iran sebagai sesuatu yang berhasil. Iran tidak akan pernah menyerah pada tekanan Amerika."

Washington, bersamaan dengan menerapkan sanksi terhadap Iran yang paling berat, juga mengambil kebijakan ancaman militer. Dalam hal ini, John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional AS pada 5 Mei 2019, mengancam Iran dengan aksi militer dalam sebuah pernyataan. Bolton mengatakan, "Mereaksi serangkaian peringatan yang mengkhawatirkan, Amerika Serikat mengerahkan kelompok ofensif USS Abraham Lincoln dan sebuah kelompok pembom di daerah Komando Pusat Amerika (Centcom), untuk mengirim pesan yang jelas dan bebas dari kesalahan ke Iran bahwa setiap serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat atau kepentingan sekutu kita akan menghadapi respons yang tajam."

John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih

Sementara itu, Bolton mengklaim bahwa Amerika tidak ingin berperang dengan Iran, tetapi sepenuhnya siap untuk menanggapi setiap serangan oleh pasukan Iran. Dalam pernyataan 10 Mei, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuduh Iran melakukan "serangkaian tindakan dan dan pernyataan yang mengancam" dalam beberapa pekan terakhir. Televisi CNN pada 10 Mei melaporkan bahwa militer AS mengerahkan lebih banyak sistem rudal Patriot di Asia Barat untuk melawan ancaman yang berkembang dari Iran.

Ancaman nyata Bolton harus ditafsirkan dalam kerangka upaya untuk mengintimidasi Iran. Dia berusaha memprovokasi dan, dalam kecurigaannya, menakuti Iran. Bolton yakin bahwa itu akan menempatkan Teheran dalam posisi pasif dengan ancaman militer terhadap Iran dan mencegah gerakannya untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan nasional. Namun, Republik Islam telah berulang kali menekankan bahwa ia akan bereaksi terhadap segala ancaman militer dan kemungkinan agresi oleh Amerika Serikat atau mitra regionalnya. 

Nancy Pelosi, Ketua DPR AS pada 8 Mei mengritik kebijakan anti-Iran dan menciptakan ketegangan Gedung Putih dan mengatakan, "Jika Donald Trump, Presiden Amerika Serikat berpkir untuk melakukan aksi militer terhadap Iran,ia tidak akan pernah bisa melakukan tindakan itu tanpa mendapatkan izin dari Kongres."

Masalah penting adalah bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS, sementara mengklaim Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS telah dikerahkan sebagai tanggapan terhadap tanda-tanda dan peringatan yang memperparah dan intens, di mana para ahli telah mengumumkan bahwa pengiriman kapal induk Abraham Lincoln ke Teluk Persia dalam kerangka kerja perencanaan sebelumnya telah terjadi dan pada dasarnya tidak melibatkan peningkatan ancaman.

Dalam hal ini, mantan pejabat pemerintah AS Ilan Goldberg menulis, "Bukan hal yang aneh untuk mengirim kapal ke area Komando Pusat Amerika (Centcom) dan itu kemungkinan dilakukan sesuai dengan proses perencanaan sebelumnya."

Faktanya, tanggal pernyataan penempatan pertama, sesuai dengan jadwal dan rutinitas kapal induk Abraham Lincoln, kembali ke Teluk satu bulan lalu. Kapal induk Abraham Lincoln dan kapal-kapal perang yang menyertainya sudah berada di Laut Mediterania bulan April 2019. Begitu juga soal pengerahan empat pesawat pembom strategis B-52 ke Pangkalan Udara al-Adid Qatar dalam konteks penyebaran berkala pembom yang berbasis di AS.

David Rohde, seorang analis politik TV CNN

David Rohde, seorang analis politik TV CNN dalam sebuah laporan menilai bahwa pengiriman pasukan AS ke Timur Tengah adalah kebijakan John Bolton, Penasihat Keamanan Gedung Putih sebagai penggerak utama tekanan Washington terhadap Iran di Gedung Putih dan menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa kebijakan tekanan terhadap Iran tidak akan berhasil.

Bolton berada di puncak kubu gila perang di Amerika Serikat dan sekarang dikenal sebagai "Grup-B". Kelompok itu berusaha dengan cara apapun membuat pemerintah Trump dalam konfrontasi militer dengan Iran. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sebuah wawancara dengan Fox News Network mengatakan, "Donald Trump, Presiden AS ingin setia pada kampanyenya untuk menghindari perang dan pertempuran, tetapi "Grup B" terdiri dari Bibi (Benjamin Netanyahu ), (John) Bolton, (Mohammed) bin Salman dan (Muhammad) bin Zayed berusaha untuk menarik Amerika ke dalam konfrontasi dengan Iran."

Dalam konteks dokumen Strategi Keamanan Nasional 2017, Amerika Serikat telah melakukan upaya ekstensif untuk menciptakan aliansi regional yang bertujuan mengekang Iran dan berusaha mengubah kebijakan dan tindakannya di tingkat Timur Tengah. Sekarang koalisi terbentuk dalam bentuk koalisi Saudi-Zionis. Sementara itu, Amerika Serikat bermaksud untuk membentuk aliansi strategis regional yang ditujukan untuk menghadapi Iran dalam bentuk pembentukan "Aliansi Strategis Timur Tengah" (MESA), atau "NATO Arab", sejalan dengan pendekatan anti-Iran.

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah pasukan Amerika di kawsan, Donald Trump, Presiden AS juga memberi isyarat pada Kamis malam, 9 Mei, dan berbicara tentang kesediaannya untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang Iran, bahkan mengklaim untuk memberi nomor telepon kepada Swiss, sebagai pelindung kepentingan AS di Iran, agar pejabat Iran menghubunginya. Trump mengatakan, "Dia sedang menunggu pemerintah Iran untuk menghubunginya untuk menegosiasikan kesepakatan yang adil."

Para pejabat Amerika berbicara tentang perlunya bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan Iran,tapi tahun lalu mereka menarik diri secara ilegal dan sepihak dari kesepakatan JCPOA yang telah dinegosiasikan selama beberapa tahun. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan juga menekankan bahwa Trump ingin bertemu dengan para pejabat Iran dan mencapai kesepakatan dengan negara tersebut.

Maksud pemerintah Trump dari negosiasi adalah menyampaikan tuntutan Washington kepada Iran dalam bentuk 12 syarat yang diumumkan Pompeo pada bulan Mei dan Iran harus menerimanya. Eksekusi klausul ini sebenarnya berarti penyerahan tanpa syarat Iran ke Amerika Serikat, termasuk penghentian sepenuhnya program nuklir, penghentian program rudal, pemutusan pengaruh regional Iran, dan, secara umum, untuk mencopot Iran dari semua faktor kekuatan nasional dan regional.

Dengan demikian, harus dikatakan bahwa pendekatan AS ke Iran pada saat ini dilakukan dalam dua bingkai; tekanan dan mendorong negosiasi dan dengan tujuan membuat Iran menyerah. Brian Hook, Ketua Kelompok Aksi Iran pada 9 Mei dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita al-Arabiya mengatakan bahwa Amerika Serikat "sedang mencari kesepakatan baru dengan Iran". Ia juga menekankan bahwa jika kesepakatan seperti itu tercapai, hasilnya akan menjadi "satu perjanjian yang akan disampaikan kepada Kongres.

Jika Washington benar-benar ingin bernegosiasi dengan Tehran, alih-alih menempatkan tekanan maksimum dan ancaman militer di atas meja, AS harus menawarkan usulan Iran secara sejajar, tetapi negosiasi dalam pandangan Trump sebagai tahap akhir penyerahan diri Iran setelah tekanan menyeluruh. Tentu saja, cara pandangn Trump terhadap Iran ini tidak akan berhasil. Dunia sangat menyadari dendam Amerika terhadap Republik Islam Iran karena kebijakannya yang arogan.

Permusuhan Amerika terhadap Iran disebabkan perlawanan yang ditunjukkan untuk menolak tuntutan berlebihan Washington dan campur tangan terkait urusan Iran dan kawasan yang akan terus berlanjut dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu. Pada saat yang sama, kebijakan luar negeri Trump tidak hanya melawan Iran, tetapi juga untuk negara-negara lain yang Washington sedang menghadapinya seperti Venezuela, yang juga telah menghadapi kekalahan besar.

Surat kabar Amerika USA Today dalam laporan yang menyinggung pelbagai kekalahan dan kegagalan Trump di kancah politik luar negeri menulis, "Rencana Trump untuk kebijakan luar negeri telah menghadapi banyak masalah dan berpotensi menyebabkan bencana."

Tags

Komentar