Sep 08, 2019 15:22 Asia/Jakarta
  • Brexit
    Brexit

Isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan Brexit sepertinya sebuah masalah sederhana dengan digelarnya referendum Juni 2016 dan dianggap mudah untuk direalisasikan, namun kini setelah tiga tahun mulai terlihat kesulitan dan ancaman besar akibat keputusan ini.

Sejatinya Brexit berubah menjadi isu paling sulit dan sensitif bagi Inggris Raya selama 70 tahun terakhir dan menciptakan jurang lebar di negara ini. Bukan hanya di level pemerintah dan partai, namun di kalangan masyarakat pun Inggris mengalami dua kutub besar terkait Brexit. Perbedaan ini mulai dari keluar dari Uni Eropa atau tidak, dan keluar tanpa kesepakatan atau dengan kesepakatan.

Untuk saat ini pembahasan paling panas di Inggris adalah Brexit tanpa kesepakatan atau dengan kesepakatan. Perdana Menteri baru Inggris Boris Johnson mulai terlibat konfrontasi dengan Majelis Rendah yang dinilai lebih dari sekedar isu Brexit dan mengarah pada konfrontasi antara demokrasi dan otoriterisme. Dengan demikian Brexit kini memiliki dimensi lebih luas dari sekedar isu politik dan menjadi batu ujian bagi esensi sistem politik Inggris.

Image Caption

Brexit merupakan isu terpenting bagi rakyat Inggris dan kekhawatiran utama Uni Eropa. Setelah lebih dari tiga tahun dari referendum, kondisi tak menentu dan menggantung sejumlah friksi penting antara Inggris dan Uni Eropa terkait Brexit mendorong berbagai peringatan serius akan berlanjutnya kondisi ini dan dampaknya mulai mencuat.

Meski ada kesepakatan antara London dan Brussels terkait Brexit yang ditandatangani akhir November 2018, namun Perdana Menteri Inggris saat itu, Theresa May gagal membujuk anggota parlemen untuk meratifikasi kesepakatan ini meski berusaha keras selama tiga kali voting di Majelis Rendah. Masalah ini serta represi internal memaksa Theresa May mengundurkan diri pada Mei 2019.

Selanjutnya terjadi persaingan di tubuh kubu berkuasa Inggris untuk menempati posisi ketua Partai Konservatif dan perdana menteri baru. Akhirnya Boris Johnson, salah satu pendukung utama Brexit terpilih sebagai perdana menteri baru dan ia mengumumkan Inggris akan keluar dari Uni Eropa baik dengan kesepakatan atau tidak pada 31 Oktober 2019.

Brexit dan dampaknya untuk saat ini semakin rumit dan pengaruh politik, ekonomi dan keamanannya memunculkan banyak kekhawatiran. Data rahasia yang diperoleh Koran Sunday Times menunjukkan Brexit tanpa kesepakatan akan menyeret Inggris ke arah kemiskinan dan di sisi lain, Uni Eropa pun tidak akan aman dari dampak negatif Brexit yang diinginkan Johnson. Dalam hal ini Eropa akan menghadapi angka pengangguran tinggi sebesar 1,7 juta warganya .

Pengamat meyakini bahwa Brexit tanpa kesepakatan memungkinkan Inggris menghadapi resesi besar ekonomi. Konten dokumen yang disusun pemerintah negara ini menunjukkan Brexit tanpa kesepakatan akan menimbulkan kerugian besar Inggris baik ekonomi, politik dan keamanan.

Lantas keributan apa saja yang bakal terjadi jika Brexit diberlakukan tanpa kesepakatan. Di antaranya adalah kerusuhan di pelabuhan, kelangkaan bahan bakar, kelangkaan makanan dan obat-obatan, naiknya biaya pelayanan sosial, tensi di perbatasan dan isu keamanan terkait Irlandia. Sementara itu, meski ada berbagai peringatan, perdana menteri baru Inggris masih tetap bersikeras mengimplementasikan Brexit pada 31 Oktober 2019 baik ini dengan kesepakatan atau tidak.

Menurut pandangan anggota majelis rendah, langkah Johnson ini bukan saja membahayakan ekonomi dan keamanan Inggris, bahkan membuat London bakal dikuasai oleh Presiden AS Donald Trump dan perusahaan Amerika. Tapi di Amerika sendiri petinggi negara ini menyatakan bahwa jika Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, maka Washington tidak akan memberi konsesi perdagangan kepada London seperti perjanjian bebas dengan Inggris.

Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika baru-baru ini memperingatkan, jika Brexit membahayakan kesepakatan damai Irlandia utara, maka tidak akan ada peluang tercapainya kesepakatan dagang London-Washington. Namun sikap Gedung Putih berbeda dan Presiden Donald Trump sebagai pendukung utama Johnson, bukan saja mendorong perdana menteri Inggris secepatnya melaksanakan Brexit, bahkan ia meminta Johnson untuk tidak membayar ganti rugi kepada Brussels karena Brexit.

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton di kunjungan terbarunya ke Inggris memberi jaminan kepada petinggi London untuk membantu negara ini keluar dari Uni Eropa dan menjanjikan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.

Sepertinya tujuan Trump adalah dengan memberi janji-janji kepada Johnson, ia mampu mendorong perdana menteri Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Trump sendiri memiliki catatan buruk dan panjang terkait pelanggaran janji dan mengabaikan komitmennya sendiri.

Kini kubu oposisi Johnson, khususnya Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn khawatir jika Brexit tanpa kesepakatan diberlakukan, maka Inggris akan berada dalam kondisi pasif dan lemah serta terpaksa menerima syarat Washington dan berubah menjadi pelaksana ketamakan pemerintah Trump.

Lukman Otunuga, Research Analyst FXTN meyakini, "Sejak berkuasanya Boris Johnson hingga 31 Oktober, pasar akan mengalami krisis akut." Indeks bruto Inggris hingga tahun 2020 akan turun dua persen. UNCTAD pada 3 September seraya merilis laporan memperingatkan, Brexit tanpa kesepakatan sediktnya akan membuat Inggris mengalami kerugian 16 miliar dolar dari perdagangan negara ini dengan Uni Eropa.

Di laporan UNCTAD disebutkan, riset menunjukkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan menimbulkan kerugian di sektor ekspor Inggris ke Uni Eropa sekitar 16 miliar dolar. Angka ini sekitar tujuh persen dari total ekspor Inggris ke Uni Eropa.

Johnson dan Ratu Elizabeth

Menurut pakar UNCTAD, angka 16 miliar dolar sepenuhnya prediksi yang sepenuhnya konservatif dan hanya mencakup kenaikan tarif impor Uni Eropa terhadap produk Inggris. Meski demikian menurut pakar ekonomi, Brexit tanpa kesepakatan tak diragukan lagi akan menimbulkan kerugian lebih besar terhadap ekspor dan perdagangan Inggris, karena hambatan non-tarif kontrol perbatasan dan gangguan di jaringan produksi bersama Uni Eropa dan Inggris tidak dicantumkan di laporan ini.

Namun demikian Johnson tetap menolak laporan yang menyebutkan bahwa Brexit dapat menyebabkan resesi ekomoni Inggris dan menyebut perhitungan ini sekedar propaganda. Ia tetap melanjutkan kampanye terkait keistimewaan Brexit dan mengkritik keras rencana yang diterima Theresa May untuk keluar dari Uni Eropa dan mekanisme perundingan dengan Uni Eropa.

Keputusan Johnson untuk keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober dengan biaya apapun meski tanpa kesepakatan. Bahkan untuk mencegah langkah kubu yang menentanganya, Johnson rela membujuk Ratu Inggris untuk menyetujui peliburan sementara majelis rendah selama lima pekan, yakni hingga 14 Oktober. Hal ini dilakukan Johnson untuk mengambil peluang kubu yang menentang dirinya mengambil berbagai prakarsa untuk memaksa pemerintah London menerapkan Brexit dengan kesepakatan.

Johnson juga dilaporkan tak segan-segan mengancam untuk mengusir sesama anggota partainya yang menentang dirinya. Namun begitu transformasi selanjutnya menunjukkan bahwa kubu anti Johnson baik dari partai oposisi maupun sesama partainya dengan memanfaatkan peluang yang ada, memiliki peluang lebih besar untuk membentuk masa depan Brexit.

Konflik dan penentangan terkait pendekatan pemerintah untuk keluar dari Uni Eropa dengan biaya apa pun tidak terbatas di parlemen, tapi juga memicu kemarahan publik. Ribuan warga Inggris selama beberapa hari lalu menggelar aksi demo di jalan-jalan dan di sekitar gedung Perdana Menteri serta parlemen mengungkapkan kemarahan mereka atas kondisi tak menentu politik dan ekonomi negara ini akibat pendekatan para pejabat pemerintah. Kubu pro Brexit meminta implementasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan kesepakatan dan memulihkan hubungan politik dan ekonomi nasional. Sementara kubu anti Brexit menghendaki digelarnya referendum untuk membatalkan Brexit.

Saat merespon keputusan Majelis Rendah meratifikasi draf larangan Brexit tanpa kesepakatan yang menekankan pentingnya memperpanjang waktu Brexit, Johnson langsung menggulirkan rencana pemilu dini 14 Oktober. Johnson mengambil keputusan ini setelah anggota Majelis Rendah berencana mencegah implementasi Brexit tanpa kesepakatan.

Perdebatan Brexit telah memasuki fase penting, sensitif dan menentukan. Kemenangan perdana menteri atau parlemen dapat menciptakan masa depan lain bagi Inggris. Meski demikian berbagai bukti menunjukkan bahwa Johnson terpaksa mundur menghadapi parlemen.

Jika Majelis Tinggi (House of Lords) menyetujui keputusan Majelis Rendah maka Johnson akan mengalami pembatasan luas dan ia tidak akan memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak Majelis Rendah. Hal ini juga bisa berimbas pada pengunduran diri Johnson, karena ia harus mengkuti keputusan yang sepenuhnya ia tentang.

Di sisi lain, Uni Eropa juga bersikeras untuk tidak mengubah kesepakatan November 2018 antara London dan Brussels terkait Brexit. Uni Eropa juga menyatakan kesiapannya menerima Brexit tanpa kesepakatan pada 31 Oktober mendatang.

 

Tags

Komentar