Okt 05, 2021 09:53 Asia/Jakarta
  • Menlu Indonesia, Retno Marsudi
    Menlu Indonesia, Retno Marsudi

Republik Indonesia kecewa terhadap sikap junta Myanmar yang menolak pertermuan utusan ASEAN dengan Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari upaya ASEAN mewujudkan perdamaian di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Press Briefing, Senin (4/10) mengatakan, "Tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh special in void,". 

Indonesia menyampaikan, sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi itu kepada sembilan pemimpin ASEAN.

Retno juga menyebutkan ASEAN menawarkan Myanmar untuk membantu menghentikan situasi yang semakin memburuk di negara itu.

 

 

Myanmar juga tengah diguncang oleh kekacauan selama berbulan-bulan sejak kudeta militer 1 Februari. Namun, utusannya menyebut junta militer Myanmar tidak memberikan akses ke semua pihak di negara itu, dilansir Reuters.

Selain Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyebutkan kekecewaannya.

"Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hari ini, saya menyatakan bahwa kami kecewa otoritas Myanmar tidak bekerja sama dengan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, dan kecuali ada kemajuan, akan sulit untuk meminta Ketua SAC (Dewan Pemerintahan Sementara Myanmar) di KTT ASEAN (26-28 Oktober 21)," demikian cuitan Abdullah di akun Twitter-nya pada Senin (4/10).

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

 

Aung San Suu Kyi

 

Sebelumnya, Junta Militer Myanmar yang berkuasa saat ini menolak memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk menemui Aung San Suu Kyi.

CNN hari Minggu (3/10/2021) melaporkan, Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Kuasa hukum Suu Kyi menyatakan kliennya sampai saat ini belum menerima permohonan bertemu dari pemerintah setempat atau organisasi asing.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.(PH)

Tags