Okt 19, 2021 11:32 Asia/Jakarta
  • Menlu Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah dan Presiden RI Joko Widodo
    Menlu Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah dan Presiden RI Joko Widodo

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan bahwa Malaysia adalah tetangga dekat Indonesia dan hubungan kedua negara penting untuk terus ditingkatkan.

"Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral, tetapi juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan," kata Presiden dalam siaran pers yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin. Demikian dilansir Antaranews, sebagaimana dikutip Parstodayid, Selasa (19/10/2021).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir mendampingi Presiden mengatakan bahwa PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakoob merencanakan akan berkunjung ke Indonesia pada bulan November mendatang.

Presiden Jokowi, kata Retno, menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri. Kunjungan itu menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara. Hal ini tidak saja membahas hubungan bilateral, tetapi juga isu-isu kawasan dan global.

Dalam pertemuan, kata Retno , Presiden menyampaikan bahwa kedua negara perlu untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman, termasuk untuk pelaku bisnis, tentunya dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi COVID-19.

Oleh karena itu, kata Menlu Retno, Presiden Jokowi mengharapkan dalam kunjungan PM Malaysia, kedua pihak dapat menyepakati pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), adanya saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem atau aplikasi kesehatan yang dipakai kedua negara.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Malaysia dan akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut.

"Hal ini selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia karena jumlah mereka yang cukup banyak dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selalu menjadi prioritas Presiden Jokowi," kata Retno.

Retno melanjutkan, "Presiden mengharapkan kerja sama untuk perlindungan ini makin diperkuat."

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menlu Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah dan Menlu RI Retno Marsudi

Sementara itu, dalam pertemuan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sambut kunjungan bilateral Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Senin (18/10/2021).

Kedua Menlu turut membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Malaysia dalam waktu dekat.

“Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia ini juga sangat penting untuk mempersiapkan rencana kunjungan Perdana Menteri Malaysia dalam waktu dekat,” kata Retno pada konferensi pers secara virtual.

Menlu mengatakan Malaysia dan Indonesia adalah tetangga dekat dan mitra penting.

Kedua negara tidak memiliki pilihan kecuali untuk terus memelihara hubungan bilateral untuk kepentingan rakyatnya masing-masing.

Beberapa isu dibahas kedua Menlu, diantaranya kolaborasi dalam penanggulangan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Keduanya juga membicarakan soal pelindungan WNI di Malaysia, salah satunya meminta Malaysia menghentikan System Maid Online (SMO).

“Indonesia juga mengharapkan kiranya System Maid Online (SMO) dapat dihentikan karena akan menyulitkan pelindungan terhadap PMI dan dapat memperbesar kemudharatan,” ujarnya.

Kedua Menlu juga membahas penyelesaian batas maritim kedua negara, khususnya territorial di segmen Selat Malaka bagian Selatan dan Laut Sulawesi.

Menlu RI dan Malaysia juga membahas beberapa isu di kawasan, yakni terkait Myanmar dan pengungsi Rohingya.

Terkait dengan dinamika kawasan di Indo Pasifik khususnya meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Kawasan.

“Kita berdua sepakat bahwa upaya menjaga kawasan yang damai dan stabil harus terus dilakukan. Kita berdua tidak menghendaki dinamika saat ini mengakibatkan tensi arms race dan juga power projection. Situasi ini tentu tidak akan menguntungkan siapapun,” ujar Menlu. (Antaranews/Tribunnews)

Tags