Des 08, 2021 11:22 Asia/Jakarta
  • Pertimbangkan Pemulihan Ekonomi, Indonesia Batalkan PPKM Tiga

Pemerintah Indonesia membatalkan pelaksanaan PPKM level tiga, dengan berbagai pertimbangan, terutama pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pencabutan PPKM level tiga tapi cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 tetap dihapus.

Muhadjir menyebut penghapusan cuti bersama 24 Desember sesuai dengan SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Dengan cuti bersama Natal dihapus, perayaan hari raya umat Nasrani ini tak akan diiringi libur tambahan seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan akan ada ketentuan khusus yang diatur melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selama libur Nataru setelah penerapan PPKM Level 3 dibatalkan.

"Terutama yang berkaitan dengan keadaan Covid 19 yang kian membaik," katanya.

Sebelumnya, Muhadjir pada pertengahan November lalu mengumumkan pemberlakuan PPKM Level 3 saat libur Nataru. Penerapan PPKM Level 3 itu bakal berlaku di seluruh daerah.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membatalkan rencana tersebut.  Menurutnya, keputusan ini diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun.

Luhut menyebut jumlah tes dan telusur juga lebih tinggi dari tahun lalu. Vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen. Sementera vaksinasi dosis kedua telah mendekati 56 persen.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," kata Luhut, Selasa (7/12) kemarin.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Nataru merupakan implementasi kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko menggambarkan sektor kesehatan dan ekonomi sebagai gas dan rem. Ketika penularan tinggi, maka rem diinjak untuk menekan kasus. Kemudian, ketika kasus telah menurun, maka ekonomi yang didorong untuk berputar kembali.

"Di sisi lain, ada hal-hal yang harus dipikirkan. Pada sektor yang lain, ekonomi harus juga bisa bergerak," katanya saat ditemui di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (7/12). .

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Jokowoi ingin tak ada penyekatan selama Nataru. Sebagai gantinya, kata Tito, pemerintah sepakat menggantinya dengan pembatasan khusus Nataru.

Tags