Des 31, 2021 12:25 Asia/Jakarta
  • Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati
    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan momentum pemulihan ekonomi yang terus terakselerasi, mendorong defisit APBN tahun ini berpotensi hanya akan mencapai sekitar 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari PDB.

“Dari sisi APBN kita mengharapkan defisitnya jauh lebih kecil. Dalam APBN 5,7 persen dari PDB, sekarang kita turunkan menjadi sekitar 5 persen. Dalam dua hari ke depan kita akan melihat angka finalnya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Dialog Khusus TVRI Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani menyebutkan pemulihan ekonomi yang telah berjalan cukup cepat tercermin dari pendapatan negara per November yang meningkat cukup tajam yaitu 19,4 persen dengan penerimaan bea dan cukai di atas 25 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas 26 persen.

Terlebih lagi ia menuturkan seluruh penerimaan melewati target dalam APBN dalam posisi pekan ketiga Desember 2021 dan belanja yang tetap fokus pada aspek-aspek paling penting sehingga tetap terjaga keseimbangannya.

Penerimaan negara yang melonjak tinggi salah satunya didorong oleh komoditas yang mengalami kenaikan harga atau commodity boom yaitu negara maju mengalami pemulihan ekonomi sehingga kebutuhan bahan-bahan mengalami lonjakan.

“Ini memberikan tambahan pendapat bagi pajak, bea keluar atau PNBP berupa royalti,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemulihan ekonomi yang terakselerasi tidak hanya mendorong defisit APBN mengecil melainkan juga jumlah surat utang yang seharusnya di keluarkan tahun ini turut menurun lebih dari Rp300 triliun.

Sementara untuk 2022, Sri Mulyani mengatakan defisit APBN juga berpotensi terealisasi di bawah yang telah dirancang sebesar 4,8 persen dari PDB, karena telah memiliki basis kuat pada 2021.

Menurutnya, pendapatan negara yang kuat pada 2021 sekaligus masih adanya commodity boom dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi pendorong penerimaan tahun depan.

Meski demikian ia memastikan pemerintah akan tetap waspada pada tahun depan mengingat COVID-19 masih ada dan masyarakat masih membutuhkan stimulus termasuk booster vaksinasi.

“Perdagangan internasional tetap akan kuat tapi tidak akan sekuat 2021. Di sisi lain juga di negara maju terjadi inflasi tinggi dan suku bunga naik sehingga berdampak pada APBN kita dalam bentuk nilai tukar atau suku bunga meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Indonesia berhasil menghemat Rp13 triliun dari kerja sama bilateral vaksin COVID-19.

Vaksin Corona

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis hari Kamis di Jakarta, sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antaranews, Jumat (31/12/2021).

"Penghematan ini karena efektifnya kerja sama bilateral yang Indonesia jalin dengan pihak luar sejak awal pandemi," kata Siti Nadia Tarmizi.

Nadia mengatakan Indonesia mendapat banyak donasi vaksin, seperti dari fasilitas COVAX dan dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Uni Emirat Arab dan Belanda.

Pada Kamis ini Indonesia juga mendapat 438.750 dosis vaksin dalam kedatangan tahap ke-183. Vaksin tersebut berupa Pfizer yang merupakan donasi COVAX.

"Sehingga total vaksin yang sudah datang baik dalam bentuk bulk atau bahan baku dan vaksin jadi adalah 458.508.165 dosis," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui berbagai skema. Indonesia berhasil menghemat anggaran Rp13 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19. (Antaranews)

Tags