Jan 05, 2022 08:51 Asia/Jakarta

Kurang dari lima hari tersisa sampai pelaksanaan sidang pertama parlemen Irak yang baru, dan berbagai lobi politik antara kelompok-kelompok Irak telah meningkat.

Pengadilan Federal Irak pada 27 Desember mengumumkan putusan akhir terkait pemilihan umum legislatif dan menguatkan hasil dengan menolak pengaduan telah terjadi kecurangan.

Sidang pertama parlemen baru dijadwalkan pada 9 Januari, menurut Presiden Irak Barham Saleh. Setelah pengumuman keputusan ini, kelompok-kelompok politik Irak, termasuk Syiah, Sunni dan Kurdi, mulai melakukan berbagai penjajakan politik untuk mencalonkan presiden, ketua parlemen dan pembentukan fraksi mayoritas.

Presiden Irak Barham Saleh

Sebenarnya, ada dua jenis konsultasi politik; konsultasi intra dan antarkelompok.

Sebagian lobi-lobi berada dalam satu kelompok, artinya kelompok Sunni, kelompok Syiah, dan kelompok Kurdi saling berkonsultasi untuk mencapai mufakat.

Jabatan ketua parlemen di Irak dicadangkan untuk kaum Sunni di negara ini. Saat ini terdapat perbedaan antara dua koalisi besar Sunni, yaitu al-Taqaddum yang dipimpin oleh Mohamed al-Halbousi, dan al-Azm yang dipimpin oleh Khanjar al-Khamis.

Oleh karena itu, satu calon ketua parlemen tidak boleh dicalonkan oleh Sunni Irak, dan dua orang atau lebih akan bersaing untuk menjadi ketua parlemen minggu depan.

Kelompok Kurdi juga bersaing untuk memperebutkan posisi presiden, dan tidak ada konsensus di antara mereka. Partai Demokratik Kurdistan dan Persatuan Patriotik Kurdistan masih merupakan dua faksi utama Kurdi yang bersaing untuk posisi presiden.

Sampai saat ini, di Irak baru, kursi kepresidenan dikhususkan untuk Partai Persatuan Patriotik Kurdistan, tetapi sekarang Partai Demokratik Kurdistan, yang memegang 31 kursi di parlemen baru, sedang mencari kursi kepresidenan Irak.

Ada banyak persaingan sekarang di antara kelompok-kelompok Syiah di Irak, karena jabatan perdana menteri di negara ini dicadangkan untuk kelompok Syiah.

Isu terpenting bagi parlemen baru adalah pembentukan faksi Akbar atau faksi mayoritas, yang akan mencakup 50 persen perwakilan dan akan dapat mencalonkan perdana menteri baru.

Kurang dari lima hari tersisa sampai pelaksanaan sidang pertama parlemen Irak yang baru, dan berbagai lobi politik antara kelompok-kelompok Irak telah meningkat.

Di antara kelompok Syiah, Sadr, yang telah memenangkan 73 kursi di parlemen baru, memiliki peluang terbaik untuk membentuk faksi Akbar dan mencalonkan perdana menteri baru. Muqtada al-Sadr mengumumkan bahwa ia berusaha untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang tidak berafiliasi dengan Timur atau Barat.

Muqtada al-Sadr Rabu lalu (29/12/2021) di Najaf Asyraf menjadi tuan rumah delegasi dari "Kerangka Koordinasi" kelompok politik Syiah. Setelah pertemuan itu, beberapa tokoh politik Syiah Irak mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Faksi Akbar.

Selain konsultasi intra kelompok, ada juga konsultasi antara tiga kelompok Irak, karena presiden harus dipilih oleh mayoritas dua pertiga dari 220 anggota parlemen, ketua parlemen dan perdana menteri dengan mayoritas mutlak dari 165.

Dengan dasar ini, tidak satu pun dari tiga kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi saja yang dapat memilih presiden, ketua parlemen, dan perdana menteri. Oleh karena itu, ketiga kelompok ini juga harus saling berkonsultasi.

Dalam hal ini, delegasi negosiasi faksi Sadr yang dipimpin oleh Hassan al-Azari melakukan perjalanan ke Erbil, ibu kota Kurdistan Irak, pada hari Senin (03/01/2022) dan bertemu dengan para pemimpin Partai Demokratik Kurdistan.

Hassan al-Azari

Mengingat perbedaan intra dan antarkelompok, mungkin juga proses pengenalan para pejabat baru Irak akan memakan waktu lama dan sidang pertama parlemen tidak akan mengarah pada pengenalan ketua dan wakil ketua baru.

"Semua informasi menunjukkan bahwa sidang pertama parlemen Irak akan ditunda ke lain waktu atau akan terbuka jika tetap dilakukan," kata Saad al-Lami, anggota Koalisi al-Nasr yang dipimpin oleh Haider al-Abadi, merujuk pada sidang parlemen pertama setelah pengumuman keputusan pemilu parlemen.

Tags