Jan 24, 2022 09:36 Asia/Jakarta
  • Indonesia Ambil Alih Pelayanan Kendali Udara dari Singapura

Indonesia dipastikan akan mengambil alih pelayanan ruang kendali udara atau Flight Information Region (FIR) di Pulau Bintan dan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dari Singapura.

Kabar tersebut dikonfirmasi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia, Novie Riyanto dan kemenlu negara ini.

"Iya (benar), pelayanan oleh kita yang selama ini oleh Singapura, tapi detailnya nanti ya," tutur Novie mengonfirmasi soal kabar Indonesia ambil alih FIR.

Kabar soal Indonesia akan mengambil alih kendali layanan FIR juga dibenarkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

"Hal ini akan disampaikan Bapak Presiden (Joko Widodo) besok sesuai pertemuan dengan PM Singapura (Lee Hsien Loong)," tulis Faizasyah dilansir CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, Indonesia akan memiliki kendali terkait layanan informasi penerbangan di udara Natuna yang sebelumnya dipegang oleh Singapura.

Upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura mengambil alih FIR sudah dilakukan sejak 1990-an hingga akhirnya bisa terwujud saat ini.

Lalu bagaimana bisa Singapura punya hak mengatur ruang udara yang jelas-jelas masuk ke wilayah Indonesia?

Jawabannya ada pada konvensi International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada 1946.

Ketika itu forum ICAO mempercayakan Singapura dan Malaysia untuk mengelola FIR Kepri. Singapura memegang kendali sektor A dan C, Malaysia mengendalikan sektor B.

Alasannya sederhana, Singapura yang saat itu masih koloni Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan sumber daya manusia. Lagipula, otoritas Singapura yang saat itu paling dekat dengan FIR Kepri.

Semenjak Jokowi menjadi presiden, Indonesia berpaling kepada penguatan kawasan maritim dan udaranya. Target sudah dipasang sejak 2015. Hal ini memungkinkan karena Indonesia sudah memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dalam Pasal 458 UU 1/2009 termaktub wilayah udara RI yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak UU itu berlaku. Ini berarti pemerintah punya batas waktu hingga 12 Januari 2024.

Namun Singapura bukannya tanpa argumen. Merespons pemberitaan media massa di Indonesia pada akhir November 2017, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar menegaskan bahwa persoalan di langit Kepri bukanlah tentang kedaulatan.

"Hal ini didasari atas pertimbangan operasional dan teknis untuk memberikan pelayanan kontrol udara yang efektif. Prioritas utama adalah keselamatan penerbangan," tulis Nayar melalui akun Facebook resmi Kedubes Singapura, 12 Desember 2017.

Nayar juga beralasan praktik pengelolaan wilayah suatu negara oleh negara lain sebagai hal yang lazim. Indonesia misalnya, saat ini mengelola wilayah udara Pulau Christmas, Australia; dan Timor Leste.

Tapi sejumlah pengamat melihat sikap Australia itu lebih bersifat politis. Sebab, Indonesia dahulu tidak siap mengambil alih FIR Kepri, namun situasi berbeda saat ini. Infrastruktur penerbangan di Tanah Air sudah lebih baik.(PH)

 

 

Tags