Jan 26, 2022 12:00 Asia/Jakarta
  • Rencana pemindahan ibu kota
    Rencana pemindahan ibu kota

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur berpotensi mengerek naik utang pemerintah.

Hal ini disebabkan anggaran pembangunan dan pemindahan IKN sebagian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, utang pembangunan dan pemindahan IKN pada fase awal berpotensi makin membengkak karena biaya konstruksi bisa dipengaruhi oleh efek volatilitas nilai tukar saat pandemi Covid-19.

Urgensi IKN vs atasi pandemi Covid-19

Dia menilai pembangunan IKN sebaiknya ditunda. Selain karena masih pandemi Covid-19, urgensi pembangunan IKN masih lebih rendah dibanding penanganan pandemi Covid-19.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR meminta dana pembangunan IKN kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 46 triliun pada fase awal.

"Diundur dulu karena saat ini belum menjadi urgensi. Dan belajar dr pengalaman di Malaysia mereka sempat melakukan penundaan ketika krisis moneter 1998. Setelah itu baru, karena biaya konstruksi dan biaya lain-lain juga ada pembengkakan termasuk efek dari volatilitas nilai tukar. Ini yang harus diwaspadai," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/1/2022).

Vaksinasi

Vaksin booster butuh biaya besar

Bhima menuturkan, pemerintah sebaiknya fokus menangani pandemi Covid-19. Meski ada anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baru sekitar 20 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat bantuan usaha.

Belum lagi akselerasi vaksinasi booster yang turut membutuhkan anggaran. Di sisi lain, pemerintah masih harus mengejar target penurunan defisit APBN sebesar 3 persen pada tahun 2023. Artinya tahun ini menjadi tahun terakhir defisit boleh di atas 3 persen.

"Vaksinasi booster butuh dana yang tidak sedikit. Harusnya prioritas dulu ke sana. Dari sisi perencanaan perlu evaluasi karena dianggap kurang realistis," beber Bhima.

Jika pakai APBN, pajak pasti naik

Bila masih nekat menggunakan APBN, Bhima menilai ruang fiskal akan semakin sempit. Implikasinya adalah target pajak akan dinaikkan sehingga berisiko menyasar warga kelas menengah untuk membayar pajak lebih banyak.

Kemudian, utang makin melonjak ketika beban belanja bunga utang pemerintah sudah mencapai Rp 360 triliun - Rp 400 triliun pada tahun 2022 atau setara 15 persen dari total penerimaan pajak.

"Jadi ini bukan angka yang kecil. Tentu ini akan sangat memberatkan APBN karena APBN sendiri mengalami tekanan untuk mengurangi defisit anggaran," ucapnya.

Investor mana yang tertarik?

Memang Bhima mengakui, pemerintah bakal bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun IKN. Namun porsinya menjadi kurang realistis jika investasi swasta menjadi yang paling besar mencapai 46 persen.

Dalam proyek infrastruktur yang berjalan saja, porsi KPBU hanya sebesar 7 persen dari total pembiayaan. Adapun rata-rata KPBU di negara lain maksimum hanya mencapai 22 persen.

"Investor mana yang tertarik sedangkan pembangunannya adalah gedung pemerintah, bukan kawasan industri atau yang sifatnya komersial. Apakah ini investasi cara langsung atau investasi SUN atau BUMN? Kalau (lewat SUN) itu yang terjadi, sama saja beban utang meningkat," tandas Bhima. (Kompas.com

 

Tags