Apr 09, 2022 14:37 Asia/Jakarta
  • Gedung PBB
    Gedung PBB

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Sidang Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB, Indonesia Pilih Abstain.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Malaysia Abstain Soal Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB, Menlu RI Jelaskan Perkembangan Evakuasi WNI dari Ukraina, Pakar Epidemiologi Malaysia Peringatkan Penyebaran Omicron XE, dan G20 dan Mekanisme Pembiayaan Kesehatan Global.

Sidang Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB, Indonesia Pilih Abstain

Indonesia bersikap abstain dalam pemungutan suara penangguhan status Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyusul dugaan pelanggaran HAM di Ukraina.

Sidang Majelis Umum PBB

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Arrmanatha Nasir mengatakan, "Penting untuk menerima semua fakta sebelum mengambil tindakan yang mencabut hak-hak sah para anggotanya,".

"Selain itu, tindakan Majelis Umum tidak boleh membuat preseden negatif, yang bisa merusak kredibilitas badan ini. Karena alasan inilah kami abstain dalam resolusi tersebut," ujar Nasir.

Menurutnya, Indonesia tetap teguh menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang. Prioritas RI sekarang harus menyelamatkan nyawa dan melindungi warga sipil di Ukraina.

"Kami menegaskan kembali seruan kami kepada semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan tidak menyia-nyiakan upaya untuk mencapai perdamaian melalui dialog dan diplomasi," kata Nasir.

Hal tersebut, menurutnya, menjadi satu-satunya cara yang bisa mengakhiri penderitaan dan hilangnya nyawa di negara eks Uni Soviet itu.

"Jadi kita harus menghentikan perang. Saya ulangi, kita harus menghentikan perang sekarang. Jika tidak, kita semua akan menderita," tegas dia.

Pandangan senada disampaikan Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib.

"Posisi abstain bukan berarti Indonesia memandang ringan adanya penggunaan kekuatan bersenjata Rusia dan dugaan pelanggaran HAM di Ukraina, termasuk yang dilaporkan terjadi di Bucha," kata Habib hari Jumat (8/4).

Ia menegaskan, Indonesia mendukung terlebih dahulu investigasi independen oleh tim khusus menyusul dugaan pembantaian di Bucha.

Malaysia Abstain Soal Penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB

Malaysia memilih abstain pada sidang khusus Majelis HAM PBB ke 11 Kamis (7/4) yang menangguhkan keanggotaan Rusia pada majelis tersebut.

Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya, Jumat, mengatakan saat proses pemilihan 93 negara mendukung, 24 negara menentang dan 58 negara abstain manakala 18 negara lagi mengambil keputusan untuk tidak memilih.

Majelis HAM merupakan badan perwakilan di bawah PBB.

Dewan Hak Asami Manusia PBB

Peraturan prosedur PBB menetapkan bahwa sidang khusus PBB bisa menangguhkan keanggotaan Majelis HAM yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan sistematik dengan dukungan mayoritas dua pertiga negara anggota PBB yang hadir dan memilih.

Malaysia turut terlibat dalam proses pemilihan tersebut dan telah memilih abstain.

Dalam pernyataan yang disampaikan usai sesi pemilihan Malaysia menekankan bahwa keputusan yang penting seperti penangguhan anggota Majelis HAM tidak boleh diambil secara terburu-buru dan perlu diberikan waktu untuk dibincangkan.

Malaysia juga berpendapat bahwa komisi penyelidikan yang didirikan oleh Majelis HAM pada Maret 2022, perlu diberikan waktu untuk menjalankan penyelidikan dan menyampaikan penemuannya terlebih dahulu bagi mengesahkan semua dakwaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang kemanusiaan yang berlaku secara serius dan sistematik di kawasan konflik tersebut.

Sebagai anggota Majelis HAM, Malaysia mengulangi pendirian prinsipnya untuk tidak mendukung semua tindakan yang mempolitikkan isu-isu yang disampaikan di Majelis HAM.

Situasi di kawasan konflik di Ukraina adalah amat membimbangkan.

Malaysia akan terus memantau perkembangan, termasuk situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan di kawasan bergolak.

Malaysia mengulangi seruan supaya bantuan kemanusiaan dapat diulurkan tanpa halangan kepada semua pihak yang terdampak terutamanya golongan rentan.

Menlu RI Jelaskan Perkembangan Evakuasi WNI dari Ukraina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) di Ukraina, 133 di antaranya telah berhasil dievakuasi secara aman.

Semua WNI tersebut telah tiba di tujuannya masing-masing.

"Kami bersyukur bahwa per hari ini, semua WNI yang ingin dievakuasi, telah dievakuasi dan telah tiba di Indonesia dengan selamat," jelas Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4).

Jumlah tersebut terdiri dari 80 WNI mengikuti evakuasi menggunakan pesawat pada gelombang pertama, 34 WNI yang dievakuasi pada gelombang lanjutan, serta 12 WNI yang melakukan evakuasi secara mandiri.

Selain itu, ada 5 WNI yang mengikuti evakuasi ke Bucharest, tetapi tidak kembali ke Indonesia. "Mereka memilih pulang ke negara residensinya, yaitu ke Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.

Sedangkan 2 WNI yang tadinya menolak untuk dievakuasi, pada komunikasi lanjutan diketahui telah tiba di Indonesia tetapi tidak melaporkan diri. Sementara di Ukraina, saat ini masih ada 32 WNI yang memilih untuk tetap tinggal dan menolak dievakuasi keluar dari zona konlfik

"Terdiri dari 23 WNI dengan alasan pribadi, termasuk keluarga, dan sisanya adalah staf KBRI yang bertugas di sana," jelas Retno. Retno juga menjelaskan bahwa proses evakuasi dari medan perang di Ukraina menjadi salah satu yang paling berat untuk dijalankan. Salah satunya adalah ketika mengeluarkan 9 WNI yang terjebak di Chernihiv, di mana membutuhkan waktu 22 hari.

Pakar Epidemiologi Malaysia Peringatkan Penyebaran Omicron XE

Para pakar dan ahli epidemiologi memperingatkan bahwa ada kemungkinan varian Omicron XE mencapai Malaysia dalam waktu satu bulan ke depan dan menimbulkan bahaya baru meskipun kasus Covid-19 harian di negara ini mengalami tren turun.

Omicron

Seperti dilansir The Straits Times, ahli epidemiologi medis Universiti Putra Malaysia Malina Osman mengatakan, varian Omicron saat ini bisa sampai Malaysia dalam waktu satu atau dua bulan bahkan ketika perbatasan negara ditutup.

Associate Professor Malina memperkirakan bahwa Omicron XE dapat tiba lebih cepat seperti yang telah terdeteksi di Thailand, Taiwan dan Inggris.

"Untuk Omicron XE secara teoritis bisa lebih cepat sampai dibanding varian Omicron saat ini, tapi kami berharap pengawasan kami bisa membantu membatasi penyebarannya," ujarnya saat dihubungi The Star, Rabu (6/4/2022).

Varian Omicron XE pertama kali terdeteksi di Inggris pada 19 Januari 2022. Varian ini merupakan mutasi dari strain Omicron BA.1 dan BA.2. Disebutkan bahwa varian ini 10 persen lebih mudah menular dibandingkan dengan varian saat ini.

Menurut Malina, tidak ada indikasi bahwa varian Omicron XE menyebabkan infeksi parah seperti varian Delta, tetapi mencatat bahwa risikonya tinggi bagi mereka yang belum divaksinasi, atau tidak memiliki infeksi sebelumnya.

Malina meyakini bahwa situasinya akan terkendali karena Malaysia memiliki cakupan vaksinasi yang baik, kepatuhan yang baik terhadap protokol kesehatan, dan langkah-langkah yang diterapkan bagi para wisatawan untuk membatasi penyebaran.

G20 dan Mekanisme Pembiayaan Kesehatan Global

Anggota G20 tengah membahas pembentukan mekanisme keuangan baru, untuk menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.

G20

Situs Kata Data hari Minggu (3/4/2022) melaporkan, para anggota G20 secara umum mendukung pembentukan mekanisme keuangan baru yang akan menyediakan sumber pendanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi atau PPR.

Hal itu dibahas dalam Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) secara virtual, Jumat (1/4). Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga JFHTF, anggota G20 membahas beberapa isu.

Pertama, kesenjangan pembiayaan dan kebutuhan serta modalitas untuk membangun fasilitas keuangan. Kedua, peluncuran Covid-19 Countermeasures, dan terakhir rencana aksi global untuk program One Health. 

Dalam pertemuan tersebut, semua anggota G20 sepakat bahwa ada kesenjangan yang signifikan yang perlu segera diatasi. Pembentukan mekanisme keuangan baru, akan menyediakan sumber pendanaan yang berdedikasi dan berkelanjutan untuk PPR pandemi dan melengkapi lanskap solusi pembiayaan yang ada.(sl)

Tags