Nov 08, 2019 16:28 Asia/Jakarta
  • Ilustrasi pemilu.
    Ilustrasi pemilu.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin memastikan akan ada kajian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Kajian ini untuk melihat dampak pemilu langsung maupun tidak langsung.

"Kalau nanti ada evaluasi, kita lihat pilkada seperti apa. Nanti akan ada evaluasi, kalau langsung seperti apa, kalau tak langsung seperti apa," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 8 November 2019 seperti dilansir situs medcom.id.

Dia meminta pelaksanaan pilkada tetap mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota hingga kajian terhadap perubahan sistem selesai. "Kita ikut mekanisme yang sudah disepakati saja," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Sistem pemilu saat ini dinilai berpotensi menimbulkan korupsi.

"Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.

"Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar eks Kapolri itu.

Dia memastikan Kemendagri siap mendukung pelaksanaan riset. Dia mengajak institusi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar kajian.

Tito tidak keberatan bila hasil riset merekomendasikan sistem pemilu tak berubah. Dia bakal mencari cara agar dampak negatif sistem pemilu berkurang.

Gedung DPR RI.

Perubahan Sistem Pilkada Harus Melibatkan Masyarakat

Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai tidak bisa sembarangan diubah. DPR dan pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk menghasilkan sistem yang terbaik.

"Ini perlu respons dan tanggapan serta diskursus seluruh pihak. Bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia pers," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019.

Menurut dia, mengubah sistem pilkada tak sulit. Proses mengubah produk hukum untuk pemilu tidak membutuhkan waktu yang panjang. "Tidak memerlukan satu proses yang panjang seperti kita mengubah konstitusi atau amendemen UUD," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Namun, prosesnya tetap harus menyertakan masukan dari masyarakat. Dengan begitu, sistem pilkada yang dihasilkan menggambarkan kualitas demokrasi Indonesia.

"Dengan seperti itu, pilihan demokrasi menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan kesejahteraan rakyat," kata dia. (RM)

Tags

Komentar