Des 09, 2019 11:54 Asia/Jakarta
  • Komisi Pemberantasan Korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa tahun 2019 menjadi periode terberat yang dijalani selama mengemban tugas sebagai pimpinan lembaga antikorupsi tersebut.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ini memandang lembaga antirasuah yang dipimpinnya dihadapkan kepada Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai memperlemah kinerja. Bahkan, secara internal KPK telah mengidentifikasi 26 poin krusial yang ada di dalam aturan baru atau UU Nomor 19 tahun 2019.

Poin-poin itu di antaranya adalah status KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif dan pegawai KPK merupakan ASN; penghapusan Pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi; hingga kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yakni memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Diketahui Agus bersama dua pimpinan lain-- Laode M. Syarif dan Saut Situmorang juga telah mengajukan gugatan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, mengungkapkan kendala berat bagi pihaknya tahun ini di antaranya terkait isu radikalisme, taliban, teror kepada pegawai KPK yang salah satunya penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Meskipun begitu, ia meyakini semangat pemberantasan korupsi pihaknya tak surut sedikit pun.

 

 

Sementara itu, di tempat dan waktu terpisah, sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan Presiden Jokowi tidak elegan karena memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan kepada narapidana korupsi, khususnya bagi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Dia mengatakan Jokowi seharusnya memperbaiki kondisi fasilitas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ditempati narapidana kasus korupsi lanjut usia dan membutuhkan perawatan medis.

Ia menilai grasi kepada narapidana karena alasan sudah tua dan sakit tidak tepat. Sebab, seluruh narapidana bisa tetap mendekam di dalam penjara jika seluruh fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia diimplementasikan.

Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 32/2018 menyatakan bahwa untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau narapidana lansia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam rutan atau lapas. Dalam ayat (2) aturan itu disebutkan sarana dan prasarana yang disediakan paling sedikit terdiri dari kursi roda; jalan ramp; toilet duduk; akses ke, dari, dan di dalam bangunan; pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi; hingga tanda peringatan darurat atau sinyal.(PH)

 

 

Tags

Komentar