Feb 19, 2020 13:46 Asia/Jakarta
  • Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md
    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Polsek tidak perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Mahfud Md yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengklaim,  gagasan itu diusulkan ke Jokowi untuk memperbaiki kinerja Polri.

Menurutnya, usulan itu disampaikan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

"Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Mahfud yang juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, usai bertemu Presiden Joko Widodo. Demikian dilaporkan Antaranews yang dipantau Parstodayid Rabu (19/02/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

Dengan usulan tersebut, maka polsek dapat melakukan konsep pendekatan restorative justice, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri tanpa terlalu ikut campur urusan hukum pidana.

Menurut dia, jangan sampai urusan mencuri semangka dikenakan hukuman KUHP. "Karena kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Kenapa kok polsek ikut-kutan? Meski begitu ini masih akan diolah lebih lanjut," ucap Mahfud Md.

"Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara," ucap Mantan Ketua MK ini.

Hukum Tak Boleh Dicampur Politik

Dia juga mengusulkan nantinya bagaimana penindakan hukum juga tidak dipengaruhi pertimbangan politik. Mahfud mencontohkan beberapa kasus yang tidak bisa ditindak lantaran akan membuat gaduh situasi keamanan.

"Misalnya kok yang terlibat ini jangan ditindak. Oh orang Papua melakukan itu jangan ditindak biar tidak ramai karena isu merdeka. Itu tidak boleh. Hukum ya hukum, yang penting transparan kepada masyarakat," ucap Mahfud.

Tags

Komentar