Apr 02, 2020 09:53 Asia/Jakarta
  • Dana Penanganan Wabah Virus Corona

Pemerintah tak tinggal diam. Melihat dampak Virus Corona atau Covid-19 terus menggerogoti, tak hanya sektor kesehatan namun juga sisi sosial ekonomi masyarakat, jaring pengaman pun disebar.

Pada Selasa lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tampil, menggelar video conference dari Istana Bogor, Jawa Barat. Berbatik coklat, Jokowi kembali menegaskan komitmen pemerintah memerangi penyakit akibat Virus Corona SAR-CoV-2 itu. 

Secara tegas, Kepala Negara mengatakan penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara.

Ini pula yang pada akhirnya memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa kebutuhan yang mendesak maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu," tegas dia seperti dilansir situs Liputan6.com.

Melalui Perppu,  Jokowi mengumumkan tambahan anggaran penanganan Virus Crona Rp 405,1 triliun. Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial.

Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Presiden Jokowi.

Prioritas Anggaran

Kucuran anggaran Rp 405,1 triliun telah diumumkan sebagai dana tameng menghadapi dampak Virus Corona. Dari alokasi tersebut, telah ditetapkan 3 prioritas. Ketiga prioritas tersebut, pertama anggaran di bidang kesehatan, prioritas kedua perlindungan sosial dan ketiga stimulus bagi dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Untuk prioritas pertama, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 triliun. "Pemerintah menyiapkan anggaran dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun," jelas Presiden Jokowi.

Dana tersebut akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan.

Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Dianggarkan juga insentif untuk tenaga kesehatan.

Prioritas kedua, terkait perlindungan sosial. Pemerintah menyiapkan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April.

Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan manfaat naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan.

Dana Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta.

Selain itu juga pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

Prioritas ketiga, penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Dalam prioritas, PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen. (RM)

Tags

Komentar