May 23, 2020 09:07 Asia/Jakarta
  • Covid-19 Indonesia
    Covid-19 Indonesia

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menilai wabah penyakit global (Pandemi) dini sebagai ujian bagi ketahanan nirmiliter negara terutama di sektor kesehatan dan pangan.

"Saya masih teringat usai dilantik oleh Pak Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2019, ketika ditanya media soal pertahanan. Saat itu saya nyatakan perang di masa depan itu salah satunya melawan penyebaran virus dan penyakit," kata Wamenhan saat berdiskusi dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui video conference membahas "Ketahanan Nasional dan
Pandemi COVID-19", di Jakarta, Jumat.
 
Dia menyatakan pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi sekarang menyadarkan semua orang bahwa isu di bidang pertahanan itu tak hanya masalah alutsista, tetapi ketahanan nirmiliter seperti kesehatan dan pangan adalah hal yang strategis.
 
Menurut dia, pandemi yang terjadi sekarang bisa diibaratkan sedang berperang melawan "musuh" tak terlihat yang telah mengubah sendi-sendi kehidupan dan cara manusia berinteraksi.
 
"Saat ini kami tengah merancang beberapa langkah strategis menghadapi "musuh tak terlihat ini" dengan titik berat membangun ketahanan pangan dan kesehatan agar bangsa ini siap menghadapi peristiwa ini jika terulang kembali," kata Trenggono.
 
Diungkapkannya, di bidang kesehatan, Kementrian Pertahanan (Kemhan) tengah melakukan transformasi di Universitas Pertahanan (Unhan) dengan mendirikan Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, dan Fakultas Teknik Militer.
 
"Kami ingin mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di bidang kesehatan, terus ada laboratorium farmasi dan virologi. Semua ini agar Ketahanan Kesehatan menjadi mandiri di masa depan," katanya.
 
Selanjutnya di bidang pangan tengah dicari lahan untuk menyediakan cadangan pangan untuk kepentingan pertahanan nasional.
 
"Kami sedang melihat beberapa lokasi yang akan kita gunakan supaya bisa mendukung ketahanan pangan. Untuk merealisasikan ide cadangan pangan ini dibutuhkan konsistensi kebijakan karena butuh waktu lama untuk merealisasikannya," ujar Trenggono. (Antara)

Tags

Komentar