Sep 20, 2020 11:01 Asia/Jakarta
  • PSBB Jakarta
    PSBB Jakarta

Sejumlah kalangan mengkritik Pemerintah DKI Jakarta yang belum mengusulkan pembentukan peraturan daerah dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penyusunan perda PSBB dianggap penting agar pemerintah mempunyai dasar hukum dalam memberikan saksi.

"Sanksi itu harus disepakati dua belah pihak (eksekutif dan legislatif). Pemberian sanksi hanya dimungkinkan di perda," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho Teguh pada awal September lalu.

Ombudsman DKI Jakarta mendesak Pemerintah DKI segera membuat peraturan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan selama pandemi virus Covid-19. Peraturan gubernur landasan pemerintah menjatuhkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dinilai sangat lemah sejak penerapan pembatasan sosial jilid pertama hingga jilid kedua sekarang ini. Pembatasan sosial jilid II diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 tentang PSBB.

Pembatasan sosial jilid pertama telah diterapkan sejak 10 April hingga 4 Juni. Setelah itu pemerintah menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juni hingga 13 September kemarin. Karena penularan virus semakin tidak terkendali dan rumah sakit nyaris penuh dengan pasien Covid-19, Pemerintah DKI memutuskan menarik rem darurat dengan menghentikan masa transisi dan menerapkan kembali PSBB. PSBB jilid dua telah berlangsung sejak 14 September hingga waktu yang belum diputuskan.

Menurut Teguh, sebenarnya pemerintah lebih mudah membentuk perda karena telah mempunyai Pergub yang cukup baik dalam menerapkan sanksi pelanggaran PSBB. "Hanya butuh dua sampai tiga pekan mengubah Pergub dan SK itu menjadi perda. Jadi tidak ada alasan lagi."

DKI telah menerbitkan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pemberian sanksi terhadap protokol kesehatan dalam PSBB, dan Surat Keputusan nomor 1447 tahun 2020 tentang tentang protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi.

Kritik juga disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi karena pemerintah hingga kini belum berencana menyusun Perda PSBB. Politikus PDIP itu pun mengatakan bakal mengusulkan sendiri pembentukan perda melalui jalur inisiatif DPRD DKI. "DPRD akan membuat Perda PSBB melalui jalur inisiatif DPRD DKI Jakarta. Bukan usul eksekutif," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 September 2020.

Prasetyo mengatakan aturan yang kuat tentang PSBB sangat penting karena kondisi pandemi Covid-19 ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 juga sudah dalam keadaan darurat.

Dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata Prasetyo, telah diatur jelas mengenai pembentukan Perda berdasarkan inisiatif di luar propemperda karena keadaan luar biasa atau berstatus darurat. "DPRD DKI Jakarta akan mengusulkan Perda inisiatif tentang PSBB mengingat urgensinya saat ini."

Prasetyo menyesalkan langkah Pemerintah DKI yang tidak pernah melibatkan DPRD dalam menyusun dan mengambil kebijakan tentang penanganan Covid 19. Sejauh ini Pemerintah DKI telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Gubernur tentang PSBB terakhir Pergub nomor 88 tahun 2020. Sebelumnya dua peraturan gubernur juga sudah diterbitkan untuk penindakan dan sanksi PSBB yaitu Pergub 41 dan 79.

Polda Metro Jaya mengusulkan pemerintah segera membuat peraturan tentang penindakan pelanggar PSBB agar polisi bisa memiliki dasar hukum saat bertindak. “Supaya memperkuat dasar hukum bagi kami untuk melakukan Operasi Yustisi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus saat mengabarkan hasil rapat koordinasi Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI dan TNI mengenai sanksi pelanggar PSBB di kantornya, Selasa, 15 September 2020.

Selama ini, peraturan penindakan didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, sehingga garda terdepan penindakan adalah Satpol PP. Aparat TNI dan Polri hanya pendamping dan penyokong dari belakang.

Polda Metro Jaya menggunakan beberapa undang-undang seperti UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, juga UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit untuk menindak pelanggar PSBB. Yusri juga mengatakan ada beberapa pasal pidana KUHP yang dapat digunakan seperti Pasal 212, 216 maupun 218.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyarankan pimpinan dewan untuk mendesak eksekutif mengajukan pembentukan peraturan daerah pembatasan sosial berskala besar. "Kalau eksekutif yang mengajukan prosesnya lebih cepat daripada usulan inisiatif legislatif," kata Pantas saat dihubungi, Sabtu, 19 September 2020. Ia menyarankan agar pimpinan dewan bersurat ke eksekutif untuk mengajukan Perda PSBB.

Pantas mengatakan belum menerima usulan pimpinan DPRD DKI untuk membentuk Perda PSBB. Menurut dia, Bapemperda siap untuk membahas usulan pembentukan Perda PSBB sebagai payung hukum regulasi pembatasan sosial yang lebih kuat.

Untuk mempercepat pembentukan perda itu, kata dia, lebih baik Pemerintah DKI segera mengusulkan. Jika pemerintah yang mengajukan usul, proses pembahasannya hanya membutuhkan waktu tiga pekan. "Sedangkan kalau yang mengajukan dari DPRD paling cepat dua sampai tiga bulan. Bahkan bisa tahunan."

Pantas menjelaskan usulan yang diajukan legislatif lebih lama karena bakal dibahas kembali bersama eksekutif. Sedangkan, usulan dari eksekutif hanya perlu pembahasan sebentar karena pemerintah telah mempunyai Peraturan Gubernur tentang PSBB. "Tinggal Pergub PSBB itu diubah menjadi Perda PSBB," ujarnya. Tidak ada masalah secara materiil. (Tempo.co)

 

Tags

Komentar