Sep 25, 2020 08:26 Asia/Jakarta
  • IDI Usulkan Pilkada Ditunda

Berbagai kalangan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penyelenggaraan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

 

Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahlil Ruby berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelaksanaan Pilkada 2020, yang berlangsung saat pandemi Covid-19.

Mahlil menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi daring yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan tema Menimbang Pilkada Serentak 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama", pada Kamis (24/9).

Ia beralasan, angka pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tren penurunan, sehingga bersikap untuk menunda Pilkada 2020. Hingga saat ini, angka pertambahan kasus masih belum sampai puncak.

Sebelumnya, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nu dan Muhamadiyah menyampaikan pandangan senada kepada pemerintah. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendengar usulan penundaan Pilkada 2020 yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Dari ormas-ormas, dari NU, Muhamadiyah, itu semua didengar dan Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau membicarakan secara khusus untuk membahasnya," ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Sementara itu, sejumlah pengamat menekankan perlunya peran penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai bisa mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 di daerah karena penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum berhasil dikendalikan.

Pengamat pemilu Titi Anggraini mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang diatur dalam UUD 1945. Tidak semua lembaga negara di Indonesia disebut secara gamblang dalam konstitusi. Oleh karena itu, Titi mengatakan KPU bisa mengambil keputusan yang mandiri dan profesional berlandaskan Pasal 22E UUD 1945.(PH)

 

 

 

Tags

Komentar