Okt 26, 2020 16:00 Asia/Jakarta
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Di masa pandemi virus Corona, vaksin COVID-19 menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia dalam rangka mengontrol penyebaran virus ini.

Sekaitan dengan hal ini, Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya segera menyelesaikan timeline pelaksanaan vaksinasi dengan memerhatikan sejumlah hal pendukung.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

"Mengenai pelaksanaan vaksinasi, saya minta timeline segera diselesaikan dengan memerhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah, saya minta detail," ujar Presiden di Jakarta, Senin. Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Antaranews, Senin (26/10/2020).

Vaksin Corona

Untuk itu, pPresiden meminta jajarannya segera merumuskan rencana vaksinasi per wilayah dan siapa saja individu yang memeroleh vaksinasi, termasuk juga siapa saja yang mendapatkan secara gratis dan siapa yang harus membayar.

"Semuanya harus direncanakan, dipersiapkan dengan detail," kata Presiden.

Sikap Hati-hati BPOM Soal Izin Pemberian Vaksin

Mengingat pengalaman pemberian vaksin di sejumlah negara yang memakan korban, Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalucia mengatakan bahwa BPOM berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan izin terkait peredaran dan penggunaan vaksin COVID-19, termasuk dalam memberikan otorisasi penggunaan darurat Emergency Use Authorization/EUA.

"Terhadap produk yang telah mendapatkan EUA, BPOM berkesinambungan melakukan pengawasan," kata Rizka sebagaimana dilaporkan Antaranews, Senin.

Ia menjelaskan bahwa BPOM melakukan pengawasan mulai dari proses produksi vaksin sampai distribusinya dari tingkat pedagang besar farmasi ke sarana pelayanan kefarmasian.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyampaikan bahwa pemberian EUA untuk obat dan vaksin COVID-19 memungkinkan dilakukan pada masa pandemic seperti sekarang.

Namun dia menekankan bahwa pemberian EUA harus didukung dengan bukti keamanan, mutu, dan khasiat obat atau vaksin serta pengawasan secara ketat.

Pengawasan, dia menjelaskan, mencakup evaluasi pelaporan realisasi pengimporan, proses produksi dan distribusi, serta pelaporan efek samping dari dokter dan tenaga kesehatan terkait.

"BPOM sangat berhati-hati dalam memastikan aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin, di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terhadap vaksin," katanya.

Ia menambahkan, BPOM juga mengawal dan menginspeksi pelaksanaan uji klinik vaksin dan obat COVID-19 untuk memastikan penerapan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB).

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian BPOM, Presiden Joko Widodo juga mengharap vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat harus melalui uji klinis yang benar sehingga dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Karena menurutnya, pemerintah tidak ingin ada sedikitpun masalah yang berdampak pada masyarakat penerima vaksin.

“Kalau disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini,” kata Presiden.

Tags

Komentar