Feb 28, 2021 13:01 Asia/Jakarta
  • Vaksin COVID-19
    Vaksin COVID-19

Salah satu ketentuan vaksinasi mandiri atau gotong royong adalah menggunakan jenis vaksin di luar 4 vaksin yang dipakai dalam vaksinasi program. Apa alasan pemerintah memilih 4 vaksin tersebut?

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut, empat vaksin yang dipakai dalam vaksinasi program adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavac. Menurutnya, pertimbangan utamanya adalah masalah akses.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersyukur pemerintah Indonesia bisa mendapatkan empat jenis vaksin Covid-19 dari negara produsennya sehingga bisa dipakai untuk imunisasi bagi masyarakat.

"Kita beruntung bisa dapat duluan," kata Budi dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu. Sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antara, Ahad (28/02/2021).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin

Ia mengatakan langkah Indonesia tergolong baik bisa mendapatkan empat vaksin yang tersedia, menilik banyak negara belum bisa memperoleh suplai antivirus COVID-19 tersebut.

"Vaksin pemerintah ada empat, yaitu Sinovac, AstraZeneca dari London Inggris, Pfizer Jerman-Amerika, Novavac Amerika. Empat vaksin ini masalah pada suplainya, seluruh dunia rebutan. ASEAN belum semua dapat, Australia baru dapat, Jepang baru mulai, tetangga kita belum mulai," kata dia.

Sementara itu, Menkes Budi mengatakan untuk vaksinasi di luar pemerintah atau melalui swasta diperbolehkan selama mendapatkan legalitas keamanan dari otoritas terkait, seperti dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut dia, selama lulus uji keamanan dari otoritas terkait, maka sebaiknya tidak ragu untuk menggunakan itu. "Pesan saya selama lulus WHO, BPOM, pakai saja. Semakin cepat semakin baik," katanya.

Kecepatan masyarakat mendapat vaksin, kata dia, dapat menekan angka kesakitan dan meninggal akibat COVID-19. Semakin ditunda maka korban akan semakin banyak berjatuhan.

"Setiap hari wafat 300 orang, sebulan 9 ribu. Kalau kita tunda setahun maka bisa 108 ribu orang wafat. Bayangkan negara-negara tetangga terlambat vaksinasi berapa manusia yang tidak bisa kita lindungi," katanya.

Sementara itu, Menkes Budi mengatakan untuk vaksinasi di luar pemerintah atau melalui swasta diperbolehkan selama mendapatkan legalitas keamanan dari otoritas terkait, seperti dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut dia, selama lulus uji keamanan dari otoritas terkait, maka sebaiknya tidak ragu untuk menggunakan itu. (Antaranews/Detik/Kompas)

Tags