Mar 07, 2021 08:37 Asia/Jakarta
  • Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir
    Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Erick Thohir mengkaji rencana privatisasi perusahan pelat merah yang memiliki pendapatan di bawah Rp 50 miliar. Tapi, hal ini masih akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Erick memandang BUMN sebaiknya memiliki ruang lingkup untuk perusahan yang berpendapatan puluhan triliun. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi garda terdepan untuk bersaing dengan perusahaan asing.

Ia mencontohkan beberapa BUMN yang tak perlu, seperti perusahaan yang bergerak di sektor air minum dan pemasok aspal yang lebih baik ditutup.

Erick juga berniat untuk menutup puluhan anak usaha PT PLN (Persero). Ia menyatakan PLN sejauh ini memiliki 70 anak usaha.

Ia ingin BUMN ramah kepada pasar. Namun, perusahaan pelat diharapkan bisa jadi pagar untuk melawan asing.

"Bukan anti asing. Harus ada ekosistem yang saling menguntungkan," tutur Erick.

Sementara, Erick mengakui BUMN juga mulai mundur dari beberapa proyek jalan tol yang lebih potensial dibangun oleh swasta. Namun, keputusan itu bukan hanya ditentukan oleh Erick, tapi juga dua menteri lain.

"Sekarang jalan tol yang visible untuk swasta masuk, BUMN mundur, sudah ada dua titik. Tapi mundur jelas disepakati dua sampai tiga menteri," jelas Erick.

Sebelumnya, Dewan Energi Mahasiswa (DEM) menolak rencana subholding Pertamina menjadi go public atau Initial Public Offering (IPO). Mereka menyatakan bahwa wacana itu bertentangan dengan amanat yan terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Roby, privatisasi akan membuka gerbang liberalisasi migas yaitu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan ini, menurunya, jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang sesungguhnya pemilik sejati kekayaan negara.

Selama ini Privatisasi BUMN di Indonesia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi diyakini berguna untuk mengikis korupsi, meningkatkan efisiensi dan kompetisi, serta mengisi kantong kas negara yang tengah defisit. Tapi di sisi lain, akan mengakibatkan penguasaan pemerintah terhadap suatu perusahaan beralih ke swasta.

Satu demi satu perusahaan milik negara yang memberikan layanan kepada publik ternyata telah diprivatisasi. Masalahnya, sektor-sektor yang telah atau akan diprivatisasi adalah sektor yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sadar atau tidak sadar, sektor yang diprivatisasi mulai dari sektor perbankan, pertambangan, pengairan, kesehatan.

 

 

Privatisasi Tingkatkan Efisiensi?

Apakah setelah dilakukan privatisasi, akan tercipta kompetisi dan efisiensi, sehingga kualitas barang, layanan, atau jasa yang diberikan kepada publik akan semakin baik? Publik lah sebenarnya yang paling kompeten untuk menjawab pertanyaan ini.

MIsalnya, Perusahaan Air Minum (PAM), yang bertugas menyediakan layanan air bersih untuk masyarakat. Di  Jakarta, PAM-Jaya menggandeng mitranya, Thames dan Suez-Lyonnaise. Keduanya adalah multinational corporation di bidang pengairan dari Inggris dan Perancis.

Lalu, setelah swasta ikut campur mengelola air di Jakarta, apakah layanan PAM Jaya semakin baik dan efisien, serta wong cilik semakin mudah mendapatkan akses atas air yang bersih? Apakah tarifnya kompetitif dan jarang sekali ada kenaikan?

Tampaknya, layanan yang diberikan oleh PAM belum efisien. Buktinya, masyarakat kerap mengeluh air PAM nya kerap mati atau kualitas air yang tidak memadai. Meskipun sudah mengadu, respons dari PAM seringkali lambat. Kalau sudah begitu, ke mana lagi konsumen akan mengadu. Sementara di sisi lain, PAM malah terus menaikkan tarifnya karena harus mempertimbangkan pemberian imbal hasil untuk mitra swastanya.

Sejatinya, perlu pengawasan yang lebih ketat supaya privatisasi berjalan dengan tujuan awalnya.(PH)

 

 

Tags