May 24, 2021 11:06 Asia/Jakarta
  • BPJS Kesehatan
    BPJS Kesehatan

Penelusuran terhadap dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan terus berlanjut. Buntut dari masalah tersebut, direksi BPJS Kesehatan dipanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari investigasi yang lebih mendalam.

BPJS Kesehatan sendiri sudah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemenkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, "Hari ini, Jumat (21/05/2021). Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019."

Pencurian data

Kominfo menyebut, data yang bocor itu diduga kuat identik dengan BPJS Kesehatan. Sejalan dengan itu, Kominfo juga melakukan antisipasi untuk mencegah penyebaran data yang lebih luas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo buka suara perihal dugaan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tjahjo menyesalkan adanya kejadian bocornya data tersebut. Karena itu, ia mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.

Ia menaruh perhatian terhadap adanya kemungkinan terdapat data aparatur sipil negara (ASN) dalam data BPJS Kesehatan yang bocor.

Dalam keterangannya, Kominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.

Lebih lanjut, dasar hukum perlindungan data pribadi WNI saat ini masih dalam rancangan undang-undang (RUU). Tjahjo mengatakan, pihaknya mendorong DPR agar mengesahkan RUU ini.

"Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut," ujar Tjahjo.

Menurut dia, rancangan undang-undang tersebut penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

"Sehingga, penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera," kata dia.

Tags