Sep 26, 2021 18:28 Asia/Jakarta
  • Syarat Iran Kembali ke Meja Perundingan Wina

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pesan-pesan yang saling bertentangan yang dikirim oleh Washington kepada kami melalui media atau saluran diplomatik, tidak menjadi parameter kami dalam membuat keputusan.

Sebelumnya, menlu Iran dalam pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di New York, menuturkan bahwa kami secara serius sedang mempelajari berkas perundingan dan pemerintah baru Iran akan melanjutkan negosiasi.

“Parameter kami adalah tindakan pihak seberang, bukan ucapan mereka. Pemerintah baru sedang mengkaji berkas perundingan. (Iran) tidak membuang-buang waktu, juga tidak akan menerima perilaku buruk AS, dan tidak akan membiarkan negara menanti janji-janji palsu,” tegasnya.

Pernyataan menlu Iran tentang perjanjian nuklir JCPOA dan perundingan Wina, memiliki dua aspek penting.

Pertama, apakah AS punya tekad yang serius untuk kembali ke dalam JCPOA dan memenuhi kewajibannya? Ada banyak keraguan dalam hal ini, karena dalam praktiknya, tidak banyak hal yang terjadi kecuali pemenuhan sebagian kecil dari kewajiban AS dan Eropa yang diamanatkan oleh JCPOA.

Di samping itu, perilaku AS juga bertentangan dengan perjanjian nuklir. Di satu sisi mereka menyatakan ingin bergabung kembali dengan JCPOA, dan di sisi lain menerapkan sanksi baru terhadap Iran.

Kedua, menlu Iran telah memberikan jawaban kepada Eropa yang mencoba menekan Iran agar kembali ke meja perundingan dan melaksanakan perjanjian nuklir secara sepihak, tanpa melihat lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Eropa dan AS.

Jika AS benar-benar mengkhawatirkan penundaan perundingan yang bisa merusak JCPOA, mereka dapat mencairkan kebuntuan saat ini dengan memenuhi kewajibannya.

Hossein Amir-Abdollahian.

Pengalaman menunjukkan bahwa esensi dari langkah diplomatik AS baru dapat dipahami secara utuh dengan memperhatikan kebijakan makro Negeri Paman Sam terhadap Iran.

Joe Biden dalam wawancaranya dengan The New York Times di awal masa jabatannya sebagai Presiden AS, mengatakan bahwa melalui konsultasi dengan sekutu dan mitra kami, AS bermaksud terlibat dalam negosiasi dan kesepakatan baru untuk memperkuat dan memperpanjang pembatasan nuklir Iran serta menangani program rudal mereka.

“AS selalu memiliki opsi untuk menerapkan kembali sanksi jika perlu, dan Iran tahu itu,” tegasnya.

Hayes Brown, penulis dan analis hubungan internasional, menganggap kebijakan Washington tentang JCPOA tidak rasional. Menurutnya, perilaku AS ini menggelikan karena kami-lah yang pertama kali meninggalkan perjanjian nuklir. Para diplomat AS tidak dapat mengabaikan fakta bahwa situasi saat ini disebabkan oleh kesalahan mereka.

“Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berulang kali mengonfirmasi bahwa Iran mematuhi ketentuan perjanjian sampai 2018. Jadi, tidak ada pembenaran untuk menarik diri dari perjanjian, kecuali bahwa ‘kami menginginkan lebih,’ tetapi ini bertentangan dengan prinsip negosiasi atas dasar itikad baik,” ujarnya.

Sebenarnya, AS sedang melanjutkan diplomasi dengan tetap mempertahankan tekanan maksimum terhadap Iran. Dengan kata lain, Amerika, dengan menggunakan diplomasi dan mempertahankan struktur sanksi, ingin memaksa Iran kembali ke dalam JCPOA dan berunding tentang isu-isu lain.

Statemen Amir-Abdollahian dan penilaiannya tentang perilaku AS benar-benar logis dan jelas. Dia mengatakan untuk menemukan pihak yang salah, maka semua pandangan harus diarahkan ke ibu kota negara-negara Eropa dan AS, bukan ke Iran.

“Dalam perundingan, parameter Iran adalah tindakan nyata Amerika,” tegasnya. (RM)

Tags