Nov 24, 2021 16:01 Asia/Jakarta
  • Rafael Grossi, Dirjen IAEA dan Mohammad Eslami, Ketua AEOI
    Rafael Grossi, Dirjen IAEA dan Mohammad Eslami, Ketua AEOI

Tehran serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, tetapi perilaku Amerika Serikat yang kontradiktif menjadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir-Abdollahian dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Swiss, Ignazio Cassis, pada hari Selasa (23/11/2021) mengatakan, "AS menyatakan minatnya untuk kembali ke perjanjian nuklir JCPOA, dan di sisi lain, dalam beberapa minggu terakhir, AS telah menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan Iran dalam dua tahap."

Menlu Swiss Ignazio Cassis dan Menlu Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian

Pembicaraan tentang pencabutan sanksi terhadap Iran akan dimulai di Wina minggu depan (29 November), sementara anggota Eropa dalam JCPOA dan Amerika Serikat telah memperumit pembicaraan Wina dengan mengabaikan hak-hak Iran dan mencoba untuk mengikat JCPOA ke masalah lain.

Untuk menghilangkan hambatan, sebelum dimulainya kembali pembicaraan pada 29 November, kedua belah pihak harus mengirimkan sinyal bahwa mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya itikad baik untuk memulihkan kesepakatan.

Kunjungan Grossi ke Tehran pada 23 November memberikan kesempatan bagi Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukannya. Kunjungan tersebut dilakukan sebelum pertemuan triwulanan Dewan Gubernur IAEA dari 35 negara anggota.

Terlepas dari atmosfer yang negatif dan disampaikan pada saat yang bersamaan dengan kunjungan Grossi ke Tehran, sumber-sumber diplomatik telah menyatakan bahwa kecil kemungkinan tindakan apa pun akan diambil terhadap Iran pada pertemuan Dewan Gubernur. Karena mereka tidak ingin merusak pembicaraan Wina yang akan diselenggarakan dalam beberapa mendatang.

Amerika Serikat adalah pihak yang menarik diri dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) pada 2018 dan sekarang berusaha untuk kembali ke JCPOA tanpa mencabut sanksi sepihak terhadap Iran.

Tehran serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, tetapi perilaku Amerika Serikat yang kontradiktif menjadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi.

Mohammad Qaderi, pakar urusan internasional menunjukkan bahwa Washington sedang mencoba untuk mengirim pesan dengan memberlakukan sanksi baru terhadap Republik Islam Iran, yang diyakini masih bermaksud untuk menekan Iran dan memaksanya untuk menerima tuntutan yang berlebihan. Langkah AS adalah langkah yang tidak konstruktif dan jelas bertentangan dengan klaim Amerika bahwa mereka siap untuk memulai negosiasi.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa setiap tekanan untuk memaksa Iran agar sepenuhnya menghidupkan kembali JCPOA tanpa menjamin kepentingan Iran dalam perjanjian ini tidak akan efektif.

Banyak pengamat percaya bahwa kemajuan pembicaraan Wina akan sangat bergantung pada koreksi perilaku kontradiktif Amerika Serikat, dan bahwa akan ada sedikit waktu untuk negosiasi yang berhasil.

"Iran menginginkan jaminan bahwa pemerintah AS tidak akan meninggalkan JCPOA lagi," kata Majid Takht-Ravanchi, Duta Besar Iran untuk PBB.

Namun para pejabat AS mengatakan jaminan seperti itu tidak mungkin. Setidaknya karena JCPOA tidak dapat menjadi perjanjian yang mengikat tanpa dukungan dua pertiga senator AS. Partai Republik, yang merupakan setengah dari Senat, menentang kesepakatan itu sejak awal.

Sekarang, setelah enam putaran negosiasi intensif dan sensitif untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), para diplomat dan pejabat di negara-negara yang hadir pada pembicaraan tersebut percaya bahwa mencapai kesepakatan timbal balik sesuai dengan komitmen di bawah kesepakatan nuklir 2015 sudah dekat. Namun kembali ke ketentuan perjanjian awal sepertinya tidak mudah.

Menlu Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian

Pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Swiss, yang menganggap perilaku Amerika Serikat yang kontradiktif sebagai salah satu hambatan utama dalam negosiasi, menunjukkan fakta bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui keputusan politik.

Tags