Des 05, 2021 20:52 Asia/Jakarta
  • Perundingan Wina
    Perundingan Wina

Perundingan pencabutan sanksi Amerika terhadap Iran yang dimulai sejak Senin (29 November 2021) dan berakhir sementara Jumat (3 Desember 2021). Perundingan ini akan dilanjutkan kembali setelah delegasi mitra Iran kembali ke negaranya untuk membahas usulan Tehran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Politik, Ali Bagheri Kani dalam wawancara dengan televisi Aljazeera, Sabtu (4/12/2021) menuturkan Amerika Serikat sudah menerima dua prinsip jaminan dan verifikasi selama enam putaran perundingan JCPOA.

"Semua sanksi yang terkait dengan perjanjian nuklir dan semua sanksi yang dijatuhkan atau diberlakukan kembali oleh AS di bawah kampanye tekanan maksimum harus segera dicabut," ujarnya.

Kepala negosiator Iran ini menambahkan kami serius dengan proposal yang kami berikan kepada mitra perundingan. Melalui proposal ini, kami menunjukkan tekad serius untuk mencapai sebuah kesepakatan.

"Proposal kami ada di atas meja mitra perundingan dan rencananya mereka akan memberikan jawaban, tentu saja jawaban yang dibarengi bukti-bukti dan argumentasi yang rasional," tegasnya.

Juru Runding Senior Iran, Ali Bagheri Kani

Delegasi Republik Islam Iran di Wina mengajukan dua dokumen usulannya dalam bentuk dua isu, pencabutan sanksi zalim dan isu nuklir kepada Kelompok 4+1. Sementara itu, pihak seberang harus mengkaji dokumen Iran tersebut dan meraih kesiapan yang diperlukan untuk berunding dan negosiasi serius dengan Republik Islam Iran terkait isi dokumen tersebut.

Meski setelah enam babak perundingan rumit dan sensitif terkait kembali ke JCPOA, diplomat dan pejabat negara-negara yang terlibat di perundingan percaya bahwa mencapai kesepakatan timbal balik sesuai dengan komitmen di bawah kesepakatan nuklir 2015 sudah dekat dan dapat dicapai, tapi tidak ada waktu yang cukup lama untuk mencapai sebuah perundingan yang sukses.

Mikhail Ulyanov, wakil Rusia di perundingan Wina dalam sebuah statemen menekankan, ada sebuah ketentuan di perundingan, selama belum tercapai kesepakatan penuh, tidak akan diraih kesepakatan apa pun.

Dari satu sudut pandang, kegagalan JCPOA sama halnya dengan kegagalan sebuah langkah bersama timbal balik dalam menjaga interaksi internasional dan di jalur ini, seluruh kekuatan yang mengaku memiliki peran aktif di komunitas internasional akan dirugikan.

Dengan demikian negara-negara yang sampai saat ini masih menjadi anggota JCPOA tidak menginginkan kesepakatan ini hancur. Sementera Amerika dari satu sisi menyatakan dirinya berminat kembali ke JCPOA, tapi dari sisi lain, tetap bersikeras mempertahankan sanksi ilegalnya. Dualisme dan arogansi Amerika tersebut menjadi penghalang bagi tercapainya kesepakatan di Wina.

Reza Zabihi, seorang dosen dan pengamat isu internasional seraya menjelaskan bahwa kegagalan di perundingan Wina akan berakhir dengan harga mahal bagi pemerintah Biden, menyinggung poin ini bahwa kebuntuan di perundingan Wina juga akan berdampak sangat buruk bagi Eropa. Ia menjelaskan, setelah terbukti ketidakmampuan Eropa, meski upayanya untuk tetap mempertahankan JCPOA, saat ini Eropa kembali ditempatkan di posisi yang setidaknya dapat berperang sebagai mediator dan fasilitator bagi dihidupkannya kembali kesepakatan ini.

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell hari Sabtu (4/12/2021) dalam sebuah statemen di Roma menekankan, Uni Eropa berusaha mempertahankan kesepakatan nuklir, yang juga tercatat sebagai kesepakatan ekonomi.

Borrell mengatakan, "Mantan presiden AS Donald Trump tanpa mempertimbangkan dampak keputusannya, keluar dari kesepakatan yang sampai saat itu Iran terbukti tetap mematuhi komitmennya." Ia menjelaskan, jika kita ingin Iran kembali ke JCPOA, maka kita harus siap memberi kompensasi.

Wajar jika ada pandangan rasional dan logis, maka seluruh pihak akan mendapat untung dari dihidupkannya kembali JCPOA. (MF)

 

 

Tags