Jan 10, 2022 18:12 Asia/Jakarta
  • Perundingan Wina
    Perundingan Wina

Rangkaian negosiasi dalam kerangka perundingan nuklir putaran ke-8 yang digelar untuk mencabut sanksi Iran, hari Minggu (9/1/2022) dimulai kembali di Hotel Coburg, kota Wina, Austria.

Juru runding senior Iran, Ali Bagheri Kani, Minggu sore bertemu dengan Deputi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa sekaligus Koordinator Komisi Bersama JCPOA Enrique Mora di Wina. Juru runding tiga negara Eropa anggota JCPOA yaitu Jerman, Inggris dan Prancis, juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Perundingan hari ini, Senin diikuti oleh seluruh delegasi utama anggota JCPOA, dan para pakar Iran di berbagai bidang seperti hukum, perbankan, dan energi juga hadir.

Putaran ke-8 Perundingan Wina untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tim pakar pencabutan sanksi yang dihadiri oleh tim ahli Iran dan Kelompok 4+1 (Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan Jerman).

Menurut keterangan para pejabat negara yang ikut dalam Perundingan Wina putaran ke-8, perundingan sedang mengalami kemajuan, dan tingkat perselisihan di antara dua pihak mengalami penurunan dibandingkan sebulan sebelumnya.

Juru runding Iran dalam evaluasi terbarunya terkait proses perundingan yang berpusat pada pencabutan sanksi mengatakan, "Masalah-masalah yang diperselisihkan yang dikenal dengan 'kurung buka' sedang mengalami penurunan."

Wakil tetap Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov sehubungan dengan masalah ini mengatakan, "Atmosfir Perundingan Wina positif, dan efektif. Kami bergerak maju secara bertahap."

pertemuan Ali Bagheri dan Enrique Mora di Wina

 

Sementara itu Menteri Luar Negeri Prancis Jean Yves Le Drian menuturkan, "Dalam beberapa hari terakhir dicapai sejumlah kemajuan, dan meskipun waktu hampir habis tapi kami percaya, kami bisa mencapai kesepakatan."

Jelas, sekalipun beberapa kemajuan dalam proses Perundingan Wina berhasil dicapai, namun pencapaian kesepakatan masih belum pasti, dan ini semua tergantung pada fleksibilitas nyata pihak-pihak lawan Iran, terutama Amerika Serikat.

Republik Islam Iran dalam Perundingan Wina menuntut jaminan-jaminan yang mencegah dapat penerapan sanksi baru, dan pemulihan sanksi yang sudah dicabut sebelumnya, pasalnya AS di masa Presiden Donald Trump telah membuktikan tidak berkomitmen pada satu pun perjanjian internasional, bilateral dan multilateral, dan sekarang sejumlah anggota Kongres AS mengancam keluar dari kesepakatan yang mungkin dicapai di Wina, di periode pemerintahan berikutnya.

Anggota Senat AS dari Partai Republik Ted Cruz mengklaim, "Joe Biden tidak punya wewenang konstitusional sedikit pun untuk memberikan komitmen semacam ini. Setiap kesepakatan dengan Iran jika tidak disepakati Senat, dan tidak berubah menjadi komitmen, maka setiap Presiden AS berikutnya dari Partai Republik akan kembali merobeknya."

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pengalaman keluarnya AS dari JCPOA, Iran menuntut jaminan yang diperlukan dan verifikasi pencabutan sanksi secara nyata yang pencapaian mekanisme merupakan masalah penting dan asasi dalam Perundingan Wina.

Atas dasar ini, tim juru runding Iran dengan serius, dan dengan menyampaikan usulan-usulannya, berusaha melanjutkan perundingan dan mencapai hasil dalam waktu secepat mungkin, akan tetapi sebagaimana sebelumnya juga sudah ditegaskan bahwa Iran tidak akan mengorbankan garis merah-garis merahnya demi kecepatan, dan lebih mengutamakan pencapaian kesepakatan permanen, efektif dan operasional daripada kecepatan waktu kesepakatan.

Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian menegaskan, "Iran dengan logika yang kokoh dan kuat akan melanjutkan perundingan. Usulan-usulan Iran transparan, dan jelas di atas meja perundingan, dan pihak-pihak lawan perundingan Iran, khususnya negara-negara Barat harus menunjukkan niat baik." (HS)

Tags