Mar 03, 2022 11:00 Asia/Jakarta
  • Wakil tetap Iran di PBB Majid Takht Ravanchi
    Wakil tetap Iran di PBB Majid Takht Ravanchi

Wakil tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB mengkritik resolusi Majelis Umum PBB terkait krisis Ukraina. Menurutnya, resolusi tersebut tidak mematuhi prinsip netralitas, dan mekanisme realistis untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Majelis Umum PBB dengan 141 suara setuju, lima menolak dan 35 abstain, merilis resolusi yang mengecam operasi militer khusus Rusia di Ukraina, dan mendesak penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina.

Lima negara yang menolak resolusi Majelis Umum PBB adalah Rusia, Suriah, Belarus, Korea Utara dan Eritrea. Pada saat resolusi dikeluarkan, masa ketua periodik Rusia atas Dewan Keamanan PBB juga berakhir.

Wakil tetap Iran di PBB, Majid Takht Ravanchi, Rabu (2/3/2022) mengatakan, "Republik Islam Iran dengan kekhawatiran yang mendalam, terus mengamati konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung."

Menurut Majid Takht Ravanchi, anggota PBB tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan resolusi terkait krisis di Ukraina tersebut.

"Kami menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah semua negara harus dihormati secara penuh, dan keamanan seluruh warga sipil harus dijamin," ujarnya.

Ravanchi menambahkan, "Republik Islam Iran menekankan sikap asasi terkait pentingnya penyelesaian konflik secara damai sesuai aturan internasional, dan mendesak semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, dan hukum internasional termasuk Hukum Humaniter Internasional."

Wakil tetap Iran di PBB menegaskan, perang dan pertempuran yang mengancam nyawa masyarakat, dan infrastruktur sipil di mana pun tidak bisa diterima. 

"Republik Islam Iran menuntut diakhirinya segera kekerasan, dan mendesak penurunan eskalasi ketegangan dalam konflik yang terjadi saat ini," imbuhnya.

Pada saat yang sama Ravanchi meminta PBB untuk berhenti menerapkan standar ganda terutama dalam masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan perdamaian internasional.

"Sungguh disesalkan PBB, khususnya Dewan Keamanan selalu mengabaikan masalah ini, sehingga menyebabkan lembaga internasional ini kehilangan kredibilitasnya," pungkas Ravanchi. (HS)

Tags