Mar 05, 2022 16:05 Asia/Jakarta
  • Rahbar Ayatullah Khamenei
    Rahbar Ayatullah Khamenei

Perkembangan di Iran selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti pidato Rahbar di hari mab'ats.

Selain itu ada isu lain seperti Raisi: Iran Siap Bantu Pulihkan Perdamaian di Ukraina, Kemlu Iran: Krisis Ukraina Tidak Pengaruhi Perundingan Wina, Iran Tanggapi Resolusi DK PBB Mengenai Yaman, Jenderal Iran: Berharap Dukungan Asing, Pertahanan Hilang, Perdagangan Luar Negeri Iran Tumbuh 38 Persen, Wakil Iran: Resolusi PBB soal Rusia, Tak Patuhi Prinsip Netralitas.

Perspektif Rahbar: AS Simbol Jahiliyah Modern

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei dalam pidato memeringati hari raya Bitsah Nabi Muhammad Saw hari Selasa (1/3/2022) menegaskan banyak dari keburukan moral era jahiliyah pra-Islam terjadi hari ini dalam bentuk Jahiliyah Modern yang diusung Barat secara terorganisir dan masif.

Rahbar Ayatullah Khamenei

Rahbar memandang hadiah yang paling penting dari Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Saw atau Bitsah adalah seruan "berpikir dan rasionalitas" serta "penyucian diri dan konsep moral" untuk menghadapi jahiliyah modern yang diusung Barat secara terorganisir dan masif.

Ayatullah Khamenei mengatakan, "Saat ini, contoh yang jelas dan lengkap dari jahiliyah modern adalah rezim mafia Amerika, yang pada dasarnya adalah rezim penyulut krisis dan hidup dari krisis,".

Hilangnya rasionalitas dan kebijaksanaan dalam kehidupan masyarakat sebagai ciri utama dari kembalinya era jahiliyah di dunia modern saat ini. Jahiliyah di era pra-Islam di dunia Arab maupun di era modern memiliki karakteristik umum yaitu: hilangnya rasionalitas, logika, dan keimanan sejati kepada Tuhan.

Dengan kata lain, ketika orang-orang Arab di era pra-Islam memiliki keyakinan dan perilaku yang memalukan karena kurangnya pengetahuan dan ketidaktaatan terhadap perintah-perintah ilahi, kini di dunia modern Barat, terutama Amerika Serikat yang mengklaim sebagai garda depan kemajuan sains dan teknologi serta moralitas, justru semakin jauh terjerembab dalam dosa dan kerusakan.

Peran langsung dan tidak langsung negara-negara Barat dalam kemunculan kelompok teroris,  terjadinya banyak perang di berbagai belahan dunia, serta konfrontasi dengan negara-negara yang mencari kebebasan dan kemerdekaan, rasisme dan degradasi moral, hanyalah beberapa contoh dari jahiliyah modern Barat yang menyebar luas karena kekuatan ekonomi dan medianya di dunia.

Oleh karena itu, Pemimpin Besar Revolusi Islam memandang orientasi terpenting Nabi Muhammad Saw dalam Bitsah adalah melawan kebodohan atau jahiliyah. Rahbar menekankan, "Saat ini, dimensi jahiliyah yang sama dengan era pra-Islam diorganisir dan tersebar luas dalam bentuk peradaban Barat yang berpijak dari keserakahan di mana-mana. Keserakahan, uang, diskriminasi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membunuh orang, penjarahan negara-negara lemah, dan  amoralitas yang ekstrim dan kekacauan  adalah karakteristik utama dan fondasi peradaban Barat, yang sebenarnya merupakan bentuk modern dari era jahiliyah pra-Islam,".

Pada saat yang sama, statistik yang diterbitkan oleh pusat dan lembaga ilmiah juga menunjukkan adanya banyak masalah ekonomi, politik, budaya, sosial dan moral serta dampaknya dalam bentuk ketidakpuasan yang tinggi dari warga negara terhadap pemerintah mereka di Barat, terutama Amerika Serikat.Robert J. Ringer, salah satu ilmuwan yang memahami akar kemerosotan dalam moral sebagai penyebab kemunduran budaya Barat, menulis, "Kemunduran dan keruntuhan Barat dapat ditunjukkan dengan rentang sejarah yang berfluktuasi. Efek dari degradasi di Amerika Serikat dalam lima puluh tahun terakhir (antara 1912 dan 1963) terjadi lebih dari 137 tahun yang lalu, dan efeknya dalam dua puluh tahun terakhir melebihi lima puluh tahun silam,".

Dengan pertimbangan ini, Ayatullah Khamenei memandang perlunya menggunakan nilai Bitsah dalam menghadapi jahiliyah modern dengan memperkuat keyakinan agama, mengembangkan kelompok yang beriman dan tangguh di seluruh dunia, dan memperkuat sistem Islam, program yang bijak dan cerdas dan pemahaman yang baik tentang ciri-ciri jahilyah modern sebagai faktor-faktor yang memberikan landasan kuat untuk menghadapinya.

Raisi: Iran Siap Bantu Pulihkan Perdamaian di Ukraina

Presiden Republik Islam Iran mengatakan, Tehran mendukung semua upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Ukraina secara damai, dan siap memberikan segala bentuk bantuan untuk memulihkan perdamaian di negara itu.

Sayid Ebrahim Raisi, Minggu (27/2/2022) menuturkan, "Asas kebijakan luar negeri Republik Islam Iran adalah menolak dominasi pihak lain, dan menolak didominasi, pada saat yang sama mendukung hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri."

Presiden Raisi

Ia menambahkan, Iran selain memahami kekhawatiran-kekhawatiran keamanan yang muncul dari NATO selama beberapa dekade, juga menekankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional seluruh negara.

Menurut Raisi, Republik Islam Iran secara tegas meyakini bahwa diplomasi dan komitmen yang jujur terhadap hukum internasional oleh semua pihak adalah satu-satunya jalan keluar yang kokoh dan adil untuk bisa terlepas dari krisis di Ukraina saat ini.

"Melindungi nyawa dan harta warga sipil, serta mematuhi peraturan internasional dan kemanusiaan, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak," imbuhnya.

Presiden Iran menegaskan, Kementerian Luar Negeri Iran dan instansi terkait lainnya harus mempercepat upaya perlindungan terhadap semua warga Iran, khususnya mahasiswa di Ukraina.

Kemlu Iran: Krisis Ukraina Tidak Pengaruhi Perundingan Wina

Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan konfrontasi militer antara Ukraina dan Rusia tidak memiliki efek diplomatik pada perundingan Wina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh pada konferensi pers hari Senin (28/2/2022) mengatakan, "Setiap orang yang mengenali masalah diplomasi tahu bahwa hal-hal yang berbeda ditempuh dengan caranya sendiri, meskipun mungkin ada pandangan yang berseberangan,".

"Apa yang terjadi di Wina didasarkan pada pemahaman bersama untuk melindungi kepentingan semua pihak," ujar Khatibzadeh.

"Sejauh ini, semua perilaku dan pembicaraan di Wina dilakukan secara profesional dan saling menghormati, untuk mencapai hasil yang sesuai dengan semua perbedaan yang ada," tegasnya.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengungkapkan pihak Barat belum membuat keputusannya dan  tidak ada ambiguitas yang tersisa bagi mereka.

"Pencabutan sanksi dan masalah nuklir adalah salah satu masalah yang paling penting dalam perundingan Wina," pungkasnya.

Iran Tanggapi Resolusi DK PBB Mengenai Yaman

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang krisis Yaman dan literatur yang digunakan di dalamnya akan memiliki konsekuensi negatif bagi proses perdamaian dan akan menjauhkan posisi pihak-pihak yang berkonflik lebih dari sebelumnya.

Jubir Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh

"Sayangnya, resolusi ini dan literatur yang digunakan di dalamnya berada di bawah pengaruh pertimbangan politik dan lobi dari negara-negara koalisi agresor, dan diambil bertentangan dengan upaya yang ada untuk melanjutkan proses politik," kata Khatibzadeh pada hari Selasa (1/3/2022) ketika menanggapi resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB mengenai krisis Yaman.

Dia menegaskan, sejak awal agresi militer ke Yaman, pandangan yang bias dan tidak realistis tentang Yaman disebabkan dorongan para pendukung utama invasi Yaman di Dewan Keamanan PBB, alih-alih berdampak pada pengurangan krisis, tetapi justru menjadi faktor dalam melanggengkan bencana kemanusiaan terburuk pada abad ini.

"Sebagai akibat dari pengabaian terhadap kejahatan pasukan koalisi dan upaya menjauhkan Dewan Keamanan PBB dari tugas aslinya, terjadi peningkatan pelanggaran sistematis dan serius terhadap hukum humaniter internasional, pembunuhan warga sipil, perusakan infrastruktur sipil yang terus meluas dan blokade ilegal terhadap pelabuhan-pelabuhan dan bandara selama tujuh tahun agresi brutal di Yaman. Semua ini terjadi di bawah bayang-bayang kebungkaman masyarakat dunia," jelasnya.

Menurut jubir Kemlu Iran, kelanjutan dari pendekatan ini akan membuat prospek pencapaian perdamaian yang abadi dan adil menjadi lebih sulit dan rumit.

Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (28/2/2022) setuju untuk memperpanjang dan memperluas larangan senjata terhadap Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah.

Resolusi yang diusulkan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menyerukan perluasan larangan senjata terhadap sejumlah pemimpin Ansarullah menjadi larangan untuk seluruh kelompok ini disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Jenderal Iran: Berharap Dukungan Asing, Pertahanan Hilang

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, kehilangan kemampuan pertahanan karena berharap dukungan pihak asing, adalah hal yang merugikan.

Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, Rabu (2/3/2022) menuturkan, "Peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini di dunia menunjukkan dampak-dampak merugikan bagi sebuah negara karena kehilangan kemampuan pertahanan akibat berharap dukungan asing."

Ia menambahkan, "Kejadian dunia hari ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kemuliaan, kekuatan, independensi dan keamanan sebuah negara, dan sebuah bangsa tidak tergantung pada asing, tapi pada rakyatnya sendiri."

Mayjen Maousavi menjelaskan, "Upaya musuh dan Munafikin untuk melemahkan Militer Iran dan IRGC bertujuan keji, dan dengan menggunakan jaringan satelit serta dunia maya, mereka berusaha melemahkan kekuatan pertahanan dan bangsa Iran, tujuan jahat kubu arogan pimpinan Amerika Serikat mafia adalah mematahkan kekuatan dan independensi Iran."

"Kekuatan dan kemuliaan bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam, dan ia tidak akan diperoleh dengan bertumpu pada kekuatan asing," pungkasnya.

Perdagangan Luar Negeri Iran Tumbuh 38 Persen

Perdagangan luar negeri Iran mencapai 90 miliar dolar dalam 11 bulan terakhir yang menunjukkan peningkatan 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Foroud Asghari, Kepala Bea Cukai Iran mengatakan komoditas yang perdagangkan antara Iran dan mitra dagangnya dalam 11 bulan terakhir sebesar 149. 400.000  ton, yang meningkat 12 persen dibandingkan sebelas bulan tahun lalu.

Asghari menambahkan bahwa dari jumlah ini, 112.658.000 ton barang senilai 43.517.000.000 dolar adalah bagian dari barang-barang ekspor dengan pertumbuhan 10 persen dalam berat dan 40 persen dalam nilainya.

Mengenai statistik impor barang dalam sebelas bulan terakhir, Kepala Bea Cukai Iran juga menyatakan bahwa 36.777.000 ton barang senilai 46.577.000.000 dolar diimpor ke Iran dari berbagai negara selama periode ini.

Sejak pelantikannya pada 3 Agustus 2021, pemerintah Iran ke-13 telah menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan perdagangan, terutama dengan meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dan negara-negara Muslim sebagai prioritas dalam agenda luar negerinya.

Wakil Iran: Resolusi PBB soal Rusia, Tak Patuhi Prinsip Netralitas

Wakil tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB mengkritik resolusi Majelis Umum PBB terkait krisis Ukraina. Menurutnya, resolusi tersebut tidak mematuhi prinsip netralitas, dan mekanisme realistis untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Majid Takht-e Ravanchi

Majelis Umum PBB dengan 141 suara setuju, lima menolak dan 35 abstain, merilis resolusi yang mengecam operasi militer khusus Rusia di Ukraina, dan mendesak penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina.

Lima negara yang menolak resolusi Majelis Umum PBB adalah Rusia, Suriah, Belarus, Korea Utara dan Eritrea. Pada saat resolusi dikeluarkan, masa ketua periodik Rusia atas Dewan Keamanan PBB juga berakhir.

Wakil tetap Iran di PBB, Majid Takht Ravanchi, Rabu (2/3/2022) mengatakan, "Republik Islam Iran dengan kekhawatiran yang mendalam, terus mengamati konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung."

Menurut Majid Takht Ravanchi, anggota PBB tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan resolusi terkait krisis di Ukraina tersebut.

"Kami menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah semua negara harus dihormati secara penuh, dan keamanan seluruh warga sipil harus dijamin," ujarnya.

Ravanchi menambahkan, "Republik Islam Iran menekankan sikap asasi terkait pentingnya penyelesaian konflik secara damai sesuai aturan internasional, dan mendesak semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, dan hukum internasional termasuk Hukum Humaniter Internasional."

Wakil tetap Iran di PBB menegaskan, perang dan pertempuran yang mengancam nyawa masyarakat, dan infrastruktur sipil di mana pun tidak bisa diterima.

"Republik Islam Iran menuntut diakhirinya segera kekerasan, dan mendesak penurunan eskalasi ketegangan dalam konflik yang terjadi saat ini," imbuhnya.

Pada saat yang sama Ravanchi meminta PBB untuk berhenti menerapkan standar ganda terutama dalam masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan perdamaian internasional.

"Sungguh disesalkan PBB, khususnya Dewan Keamanan selalu mengabaikan masalah ini, sehingga menyebabkan lembaga internasional ini kehilangan kredibilitasnya," pungkas Ravanchi.

 

 

 

Tags