May 07, 2022 11:52 Asia/Jakarta
  • Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi
    Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi

Perkembangan di Iran selama satu pekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya, Presiden Iran Serukan Peningkatan Kerja Sama dengan Indonesia.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Idul Fitri, Presiden Iran dan Turki Saling Ucapkan Selamat, Mengapa Perundingan Wina Berhenti? Ini Penjelasan Iran, Ghalibaf: Bentuk Pemerintah Inklusif Jamin Keamanan di Afghanistan, Amir-Abdollahian: Negara-Negara Islam Harus Bersatu Melawan Ekstremisme, Shamkhani: Suara Patahnya Tulang Zionis Semakin Keras Terdengar, Wakil Menhan Iran: Teluk Persia, Incaran Penjajah Sepanjang Sejarah, Pertemuan Amir-Abdollahian dengan Deputi Menlu Norwegia, Iran Masuk Lima Besar Dunia Bidang Nanosains.

Presiden Iran Serukan Peningkatan Kerja Sama dengan Indonesia

Presiden Iran dan Indonesia menekankan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi

Presiden Iran, Ayatullah Sayid Ebrahim Raisi hari Rabu (4/5/2022) mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan rakyat negaranya dalam percakapan telpon dan menyerukan peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai sektor.

Menyinggung berbagai kapasitas besar yang ada di kedua negara, Presiden Iran menambahkan, "Dengan bekerja sama untuk mengaktifkan kapasitas tersebut, hubungan kedua negara dapat dikembangkan di segala bidang,".

"Republik Islam Iran berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan prioritas negara-negara sahabat di arena regional dan internasional," tegas Raisi.

Di bagian lain statemennya, Presiden Iran menyoroti masalah Palestina dengan menjelaskan, "Negara-negara Islam harus kompak dan bersatu dalam membela perjuangan rakyat Palestina."

Dalam percakapan telepon tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Presiden dan rakyat Iran, dan menekankan kepentingan negaranya dalam mengembangkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dengan Republik Islam Iran, khususnya di bidang energi dan kesehatan.

"Selain kesamaan budaya, Iran dan Indonesia juga memiliki pandangan yang dekat tentang isu-isu regional dan internasional, dan keduanya mendukung aspirasi rakyat Palestina," papar Jokowi.

Idul Fitri, Presiden Iran dan Turki Saling Ucapkan Selamat

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rakyat dan pemerintah Turki dan menyatakan kesiapannya untuk memperluas hubungan kedua negara di berbagai sektor.

"Kebijakan Republik Islam adalah untuk secara signifikan mempromosikan hubungan yang komprehensif dengan negara-negara di kawasan, terutama Turki," kata Sayid Raisi dalam percakapan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin (2/5/2022).

Dia lebih lanjut menggambarkan peristiwa baru-baru ini di wilayah Pendudukan Palestina sebagai hal yang tidak dapat diterima.

"Perlu untuk bekerja dengan negara-negara Muslim dan menggunakan berbagai kapasitas internasional untuk menghentikan serangan tidak manusiawi rezim Zionis terhadap warga Palestina," pungkasnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengucapkan selamat kepada bangsa dan pemerintah Iran atas datangnya Idul Fitri.

Dia menyatakan harapan bahwa Idul Fitri akan menjadi sumber kesehatan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi seluruh dunia Islam.

"Turki tertarik untuk membahas perkembangan regional dan internasional, serta berkoordinasi untuk memajukan hubungan bilateral dan internasional, terutama meningkatkan volume perdagangan dengan Republik Islam Iran," kata Erdogan setelah mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Tehran.

Mengapa Perundingan Wina Berhenti? Ini Penjelasan Iran

Juru Bicara Kementerian Luar Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh dalam sebuah wawancara menyinggung perundingan di Wina dan mengatakan bahwa perjanjian ini siap untuk ditandatangani tetapi Amerika Serikat (AS) menghentikan perundingan.

Saeed Khatibzadeh

Perundingan putaran kedelapan mengenai pencabutan sanksi telah dimulai pada 27 Desember 2021. Pembiaraan ini memasuki fase krusial pada 11 Maret 2022 atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, dan para perunding kembali ke negara masing-masing untuk konsultasi politik. 

Sejak itu hingga sekarang, para pihak yang terlibat perundingan telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan pengurangan perselisihan, tetapi masalah jaminan dan penghapusan orang dan badan hukum dari daftar merah dan dari rangkaian sanksi masih menjadi salah satu kasus di mana AS sebagai pelanggar perjanjian nuklir JCPOA belum mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Kesepakatan tentang poros-poros perundingan di Wina sudah siap dan menunggu untuk ditandatangani, tetapi AS telah menghentikan pembicaraan pada beberapa isu terbatas," kata Khatibzadeh dalam wawancara dengan jaringan televisi al-Manar, Senin (2/5/2022).

Khatibzadeh menambahkan, AS tidak dapat membuat keputusan politik mengenai masalah terkait tersebut.

"Sayangnya, alih-alih membuktikan kejujuran dalam ucapannya, pemerintahan Joe Biden (Presiden AS) telah mengambil beberapa posisi pemerintahan Donald Trump," ujarnya.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, jika AS memiliki kemampuan untuk membuat keputusan politik pada beberapa masalah yang tersisa, kami siap untuk kembali ke Wina besok, meskipun kami harus menunggu Kelompok 4+1 untuk membuktikan bahwa AS adalah pihak yang dapat memenuhi kewajibannya.

Khatibzadeh lebih lanjut menyinggung dialog antara Iran dan Arab Saudi, dan mengatakan bahwa kedua belah pihak berusaha untuk mencapai pemahaman bersama tentang poin-poin yang menjadi perdebatan.

"Apa yang terjadi dalam lima putaran pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara. Salah satu isu penting dalam negosiasi ini adalah kebutuhan untuk mewujudkan hak-hak rakyat Palestina." Jelasnya.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, masalah Palestina bukanlah masalah yang bisa dinegosiasikan dan Iran akan tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Quds Sharif.

Ghalibaf: Bentuk Pemerintah Inklusif Jamin Keamanan di Afghanistan

Ketua Parlemen Republik Islam Iran menyebut pembentukan pemerintah inklusif sebagai prasyarat untuk memastikan keamanan berkelanjutan di Afghanistan.

Afghanistan telah menyaksikan ledakan dan serangan teroris dalam beberapa hari terakhir di berbagai bagian negara itu, termasuk masjid Kabul, Mazar-i-Sharif dan Kunduz, yang menewaskan dan melukai ratusan orang. Sebagian besar ledakan ini dilakukan oleh kelompok teroris ISIS.

Mohammad Bagher Ghalibaf

Sumber-sumber pemberitaan melaporkan pada hari Jumat (29/04/2022) bahwa ratusan orang gugur syahid dan terluka dalam ledakan bom di sebuah masjid Syiah di Kabul, ibu kota Afghanistan.

Padahal, kelompok Taliban yang berkuasa di Afghanistan sejak 15 Agustus 2021, telah berjanji untuk menciptakan keamanan di seluruh negeri.

Menurut laporan Iran Press, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran hari Ahad dalam pidatonya sebelum sidang terbuka parlemen mengatakan, "Hari-hari ini Amerika Serikat memanfaatkan Daesh (ISIS) untuk membuat ketidakamanan di Afghanista demi menciptakan fitnah etnis-agama di negara ini dan menjerumuskan orang-orang tertindas dari negara ini ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya lalu menuntut tebusan dari pemerintah yang berbasis di Kabul."

"Republik Islam Iran menilai jaminan keamanan sebagai tugas Kabul, yang tentu saja belum dapat memenuhi tugasnya selama ini," ungkap Ghalibaf.

Ketua Parlemen Iran mengatakan, "Dalam hal ini, pembentukan pemerintahan inklusif yang mewakili semua suku Afghanistan adalah salah satu persyaratan pertama untuk sukses dalam memastikan keamanan yang berkelanjutan."

Sebelumnya, Ghalibaf menyampaikan selamat kepada seluruh umat Islam dunia, khususnya umat Islam Iran yang terhormat dan beriman, menjelang tibanya Idul Fitri.

Amir-Abdollahian: Negara-Negara Islam Harus Bersatu Melawan Ekstremisme

Dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Dato Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menekankan perlunya persatuan di antara negara-negara Islam untuk melawan ekstremisme.

Menurut laporan IRNA, Amir-Abdollahian, dalam percakapan telepon ini, sambil mengucapkan selamat datangnya Idul Fitri, menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara Muslim, sahabat dan Asia dalam kebijakan luar negeri pemerintahan baru Iran.

Dia juga menyatakan harapan untuk pertemuan tatap muka Menteri Luar Negeri Brunei di Tehran, dan menambahkan bahwa Republik Islam Iran menyambut baik pengembangan hubungan dengan Brunei.

Amir-Abdollahian juga mengapresiasi partisipasi Mufti Brunei pada Konferensi Persatuan Islam di Tehran dan menekankan perlunya persatuan di antara negara-negara Islam untuk melawan ekstremisme.

Sambil menghargai sikap positif Brunei di forum internasional, Menlu Iran menyerukan pembentukan komite teknis antara kedua negara dan peningkatan hubungan teknis, perdagangan, ilmiah dan ekonomi antara Iran dan Brunei.

Dalam percakapan telepon ini, Amir-Abdollahian bertukar pandangan tentang situasi terbaru di Palestina yang diduduki dan mengutuk kejahatan Zionis serta menilai satu suara muslimin dan bangsa-bangsa Muslim di hari Quds tanda penting akan hidupnya cita-cita Palestina dan perlawanan untuk membebaskan Quds Syarif.

Dalam percakapan telepon ini, Menlu Brunei menyambut baik peningkatan hubungan dengan Iran di berbagai tingkatan dan menyatakan harapan untuk mengunjungi Tehran, seraya menyerukan pertemuan komite teknis kedua negara di Brunei, dan menekankan kerja sama kedua negara dalam Organisasi Kerja Sama Islam dan PBB harus dilanjutkan.

Erywan Yusof juga mengutuk kejahatan rezim Zionis di Palestina dan mendukung diadakannya pertemuan khusus Organisasi Kerja Sama Islam tentang perkembangan di Wilayah Pendudukan.

Shamkhani: Suara Patahnya Tulang Zionis Semakin Keras Terdengar

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran mengatakan, Hari Quds telah menghilangkan sihir pengetahuan perang musuh. Menurutnya, suara patahnya tulang Zionisme global semakin kencang dan jelas terdengar.

Image Caption

 

Ali Shamkhani, Sabtu (30/4/2022) di akun Twitternya menulis, "Hari Quds adalah penghapus sihir pengetahuan perang musuh. Suara tuntutan kebebasan dan anti-penindasan Khomeini, sekarang lebih efektif dari sebelumnya, dan masuk hingga ke dalam jiwa para pendukung Revolusi Islam."

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, menambahkan, "Suara patahnya tulang-tulang Zionisme internasional terdengar semakin kencang dan jelas."

Hari Quds Sedunia yang diperingati setiap Jumat terakhir bulan suci Ramadan, dicetuskan pertama kali oleh Imam Khomeini pada 7 Agustus 1979 silam.

Wakil Menhan Iran: Teluk Persia, Incaran Penjajah Sepanjang Sejarah

Kepala Organisasi Geografi Angkatan Bersenjata Iran yang juga Wakil Menhan negara ini mengatakan, Teluk Persia adalah jantung Dunia Islam, dan poin inilah yang harus diperhatikan dari letak geografis sejarah kawasan ini.

Brigadir Jenderal Majid Fakhry, Sabtu (30/4/2022) menjelaskan, "Dari berbagai sisi, Teluk Persia memiliki urgensitas strategis. Karakteristik geopolitik, ekonomi, cadangan melimpah minyak dan gas, juga karakteristik budaya dan manusia, sehingga menjadikan kawasan ini pusat perhatian negara-negara penjajah sepanjang sejarah."

Menyinggung paparan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Brigjen Majid Fakhry menuturkan, "Suku-suku dan para pengikut agama berbeda, di berbagai bidang hadir untuk membela negara, sehingga sampai hari ini Iran tetap independen, dan kuat."

Ia menegaskan, "Hari ini dengan mengenang seluruh pembela Teluk Persia, kami berterimakasih kepada mereka yang dengan pena, senjata, pemikiran, dan perasaan melindungi tanah dan air ini."

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan deputi menteri luar negeri Norwegia.

Henrik Thune, Deputi Menteri Luar Negeri Norwegia melakukan kunjungan ke Tehran dan melakukan pertemuan dengan Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran.

Menurut laporan IRNA, Menlu Iran, dalam pertemuan ini, menganggap seratus lima belas tahun sejarah hubungan politik antara Iran dan Norwegia sebagai dukungan penting bagi hubungan kedua negara dan menilai penting perluasan hubungan politik, perdagangan, dan parlementer di antara kedua negara.

Amir-Abdollahian menilai partisipasi warga Iran yang tinggal di Norwegia dalam berbagai kancah politik, ekonomi dan sains negara ini sebagai aset berharga untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat dan mengembangkan hubungan antara kedua negara.

Kedua pihak menilai pertemuan konsultasi politik di tingkat wakil menteri luar negeri kedua negara sebagai kesempatan yang baik untuk meningkatkan saling pengertian dan interaksi antara kedua negara.

Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Iran menjelaskan berbagai sikap Republik Islam Iran terhadap perkembangan di Ukraina dan kawasan, termasuk keamanan dan stabilitas di Teluk Persia, Afghanistan, Yaman dan Ukraina.

Deputi Menteri Luar Negeri Norwegia juga menganggap perluasa kontak diplomatik dengan Republik Islam Iran sebagai salah satu prioritas penting kebijakan luar negeri Norwegia di kawasan.

Iran Masuk Lima Besar Dunia Bidang Nanosains

Sebuah studi internasional menempatkan Iran sebagai salah satu negara terkemuka dalam volume produksi nanosains dengan orientasi dan kualitas pencapaian ilmiah di bidang ini.

Iran menjadi salah satu dari lima negara teratas di dunia dalam bidang produksi nanosains berdasarkan sebuah studi internasional yang membandingkan negara dan lembaga ilmiah dan teknologi berdasarkan indikator baru  "Fokus pada Bidang Teknologi yang Berkembang".

Kriteria ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mencapai peringkat kelima di dunia dalam hal produksi nanosains, tetapi juga telah menempatkan fokus terbesar, bersama dengan empat negara maju lainnya, pada bidang sains dan teknologi yang paling berkembang dan maju.

Menurut kriteria ini, China berada di urutan pertama disusul Amerika Serikat, Korea Selatan, India, dan Iran.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika pada April 2020 menyoroti perkembangan nanoteknologi di Iran sebagai contoh pembelajaran.

Laporan ini mengidentifikasi Iran sebagai pionir dalam kebijakan nano setelah Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa. Tidak hanya itu,  laporan tersebut mengutip beberapa program pengembangan nano Iran termasuk jaringan laboratorium nano untuk menyediakan infrastruktur penelitian sebagai model untuk negara-negara Afrika.

 

Tags