Jul 07, 2022 00:42 Asia/Jakarta
  • Menlu RII Hossein Amir Abdollahian dan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani serta delegasi kedua negara.
    Menlu RII Hossein Amir Abdollahian dan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani serta delegasi kedua negara.

Pejabat dan delegasi Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dan Qatar menggelar pertemuan untuk membahas hubungan bilateral kedua negara dan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bersama sebuah delegasi mengunjungi Tehran pada hari ini, Rabu (6/7/2022) untuk bertemu dan berdialog dengan mitranya di Republik Islam Iran, Hossein Amir Abdollahian.

Dalam jumpa pers bersama, Menlu Iran mengatakan, dalam perundingan Doha, tuntutan-tuntutan Iran, tidak melebihi kerangka perjanjian nuklir JCPOA sebagaimana dituduhkan oleh Amerika Serikat (AS).

"Di Doha, tema mendasar yang menjadi perhatian pusat kami adalah jaminan efektif dari AS, terkait hal-hal yang akan digunakan untuk mempengaruhi keuntungan penuh ekonomi Iran dari JCPOA," tegas Amir Abdollahian.

Dia menambahkan, kami juga berhasil mengaktifkan sejumlah tim kerja setelah pertemuan Presiden Iran dan Emir Qatar, dan beberapa koordinasi urgen untuk kehadiran pendukung tim nasinal sepak bola Iran, di Doha, pada Piala Dunia mendatang, juga cukup memuaskan.

Sementara itu, Menlu Qatar mengatakan, penting bagi seluruh pihak dan mitra di negara-negara tetangga untuk melakukan upaya konstruktif guna menyukseskan perundingan nuklir, dan mengimplementasikan dialog regional, dan kami berterimakasih kepada Iran, karena kepercayaannya.

"Dialog antara Iran dan negara-negara pesisir Teluk Persia akan digelar, dan ini dapat membuahkan hasil-hasil positif, dan hubungan baik di antara negara-negara kawasan dapat menguntungkan masyarakatnya," pungkasnya.

Qatar dianggap sebagai salah satu negara yang masuk dalam prioritas dalam kebijakan luar negeri Iran. Kedua negara ini terletak di wilayah penting dan sensitif Teluk Persia, dan posisi mereka pada isu-isu penting regional saling berdekatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, setelah pemberlakuan sanksi terhadap Qatar oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir serta respon positif Iran untuk membantu rakyat dan pemerintah Qatar dalam mengatasi sanksi tersebut, hubungan politik Tehran dengan Doha mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi mengunjungi Qatar dalam perjalanan luar negerinya yang keempat pada tanggal 21 Februari 2022. Lawatan ini disambut hangat oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Menurut para analis, banyak pencapaian di berbagai bidang politik, ekonomi, budaya, politik dan keamanan dalam kunjungan tersebut. 14 nota kesepahaman di bidang penerbangan, pelayaran, perdagangan, media, pencabutan visa, listrik, standar, pendidikan dan budaya di tandatangani kedua belah pihak.

Setelah itu, pemerintah kedua negara berkonsultasi dengan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama dalam isu-isu bilateral, regional dan internasional.

Kunjungan Menlu Qatar ke Tehran pada hari ini juga berlangsung ketika Doha menjadi tuan rumah negosiasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dengan mediasi Uni Eropa pada pekan lalu (28-29 Juni 2022).

Menlu Qatar menyebut proses negosiasi ini konstruktif dan positif. Dia menyinggung pertemuan terpisahnya dengan para delegasi yang bernegosiasi.

Sheikh Mohammed mengatakan, Qatar mengganggap fase negosiasi ini sebagai penting dan Doha akan melakukan segala upaya hingga tercapai hasil yang sejalan dengan hak dan pandangan Republik Islam Iran dan kembalinya semua pihak terhadap kewajiban dan komitmen mereka dalam perjanjian nuklir JCPOA.

Sementara itu, Iran menekankan perlunya sikap realistis AS untuk membuat keputusan politik guna mencapai kesepakatan yang baik, kuat dan stabil. Tehran juga telah mempresentasikan inisiatif yang diperlukan untuk tujuan tersebut, tetapi para pejabat AS mengklaim bahwa Iran dalam negosiasi di Doha meminta tuntutan di luar JCPOA yang merupakan tanda kurangnya keseriusan dan komitmen Tehran untuk kembali ke perjanjian nuklir tersebut. Namun tuduhan palsu AS itu telah dibantah oleh Menlu Iran. (RA)

 

Tags