Jul 16, 2022 16:42 Asia/Jakarta
  • Kapal Aframax.
    Kapal Aframax.

Sejumlah peristiwa menarik di berbagai bidang terjadi sepanjang sepekan terakhir di Iran, di antaranya adalah lolosnya uji coba pelayaran kapal tanker buatan Republik Islam Iran.

Uji coba pelayaran kapal tanker Aframax 2 buatan Iran, di perairan Teluk Persia selesai dilakukan, dan meski melawan arah angin dan ombak, tanker ini mampu bergerak dengan kecepatan 15,2 knots.

Humas Perusahaan SADRA, produsen kapal tanker Aframax 2, Rabu (13/7/2022) mengumumkan, berdasarkan kontrak yang ditandatangani perusahaan ini dengan pihak Venezuela selaku pemesan, kecepatan maksimal kapal yang diminta adalah 14,8 knots.

Dengan selesainya uji coba pelayaran ini, maka seluruh uji coba yang harus dilalui oleh kapal tanker buatan tenaga dalam negeri Iran ini berhasil dilakukan dengan sukses.

Seluruh tahapan uji coba kapal tanker Aframax 2 buatan perusahaan Iran, SADRA, disaksikan langsung oleh tim ahli dari perusahaan Venezuela, PDV Marina.

Rudal Iran

Brigjen Sanaei Rad: Iran Tak Punya Batasan dalam Membalas Rezim Zionis

Kepala Departemen Politik, Kantor Ideologi Politik Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, menanggapi pembentukan jaringan terintegrasi sistem pertahanan di kawasan Asia Barat oleh Amerika Serikat, dengan partisipasi Rezim Zionis.

Brigadir Jenderal Rasoul Sanaei Rad, Senin (11/7/2022) mengatakan, "Iran akan membalas segala bentuk ancaman, dengan jenis ancaman tersebut."

Ia menambahkan, sungguh disayangkan AS menggagas proyek ini untuk menciptakan ketegangan di kawasan, pasalnya Rezim Zionis telah menunjukan bahwa semua pintu masuk ke setiap area dan setiap proyek, akan dijadikan platform untuk menciptakan ketegangan.

Menurut Brigjen Sanaei Rad, Rezim Zionis sedang menunjukan sikap marah pada Iran, dan realitasnya adalah setiap proyek keamanan yang melibatkan Rezim Zionis, merupakan ancaman bagi Iran.

"Sikap Iran terkait masalah ini jelas dan transparan, Tehran mengumumkan bahwa segala bentuk ketidakamanan dalam kedok apa pun walau itu sebuah sistem pertahanan, tidak akan bisa diterima," imbuhnya.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, Sabtu lalu mengatakan, Washington sedang mengkaji integralisasi sistem pertahanan udara dengan negara-negara Asia Barat untuk menghadapi ancaman Iran yang terus meningkat.

Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi

Raisi: Kosultasi Pejabat Iran-Qatar Efektif untuk Implementasi Kesepakatan

Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi di kontak telepon dengan Emir Qatar menyinggung konsultasi dan pertemuan intensif diplomat dan pejabat Tehran-Doha selama beberapa bulan terakhir.

"Pertemuan dan konsultasi ini berdampak positif bagi proses implementasi kesepakatan kedua negara," papar Presiden Raisi.

Seperti dilaporkan IRNA, Presiden Raisi Minggu (10/7/2022) sore di kontak telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani seraya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada pemimpin Qatar, pemerintah dan rakyat negara ini mengatakan, "Dengan berkah Hari Raya ini, semoga Allah Swt menurunkan berkahnya kepada rakyat Iran, Qatar dan umat Islam."

Seraya menyinggung lobi dan pertemuan diplomatik dan intensif pejabat kedua negara selama beberapa bulan terakhir, Presiden Raisi menambahkan, pertemuan dan konsultasi ini memiliki dampak positif bagi proses pelaksanaan kesepakatan kedua negara.

Sementara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kontak telepon ini seraya mengucapkan selamat Hari Raya Kurban kepada Presiden Raisi, pemerintah dan rakyat Iran serta Rahbar, menjelaskan, " Saya berharap berkat berkah Hari Raya ini, bangsa Qatar dan Iran dan negara-negara Muslim akan diberkati."

Emir Qatar juga menyatakan kepuasannya atas proses yang terus meningkat di hubungan kedua negara dan pelaksanaan kesepakatan Tehran-Doha.

Gharib Abadi: Penahanan Hamid Nouri adalah Tindakan Sewenang-wenang

Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran menilai tindakan pemerintah Swedia dalam menahan seorang warga negara Iran merupakan tindakan sewenang-wenang.

Hamid Nouri, seorang warga negara Iran ditahan oleh pihak keamanan Swedia pada 9 November 2019 setibanya di itu untuk menindaklanjuti masalah keluarga, dan telah dipenjara selama 30 bulan.

Nouri tidak diizinkan untuk menghubungi keluarganya selama empat bulan setelah penahanannya, yang bertentangan dengan semua hukum internasional, dan sistem peradilan Swedia juga tidak mengizinkan Nouri, yang ditahan di sel isolasi, untuk bertemu dengan keluarganya selama dua tahun.

Padahal, keluarganya telah melakukan perjalanan ke Swedia beberapa kali untuk bertemu dengannya, tetapi tidak diperbolehkan untuk bertemu dengannya.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Urusan Internasional Mahkamah Agung, Kazem Gharib Abadi, Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, hari Minggu (10/07/2022) dalam pertemuan dengan putra Hamid Nouri, tahanan Iran di Swedia, mengatakan, "Pengadilan dan proses pengadilan formalitas dan tindakan pelanggaran pemerintah Swedia terhadap hak-hak warga negara Iran ini, yang telah ditahan di sel isolasi selama 32 bulan terakhir, adalah noda bagi sejarah hak asasi manusia di negara itu."

"Republik Islam Iran akan melakukan segala upaya untuk membebaskan Hamid Nouri," ujar Gharib Abadi.

Gharibabadi menilai perlindungan dan pembelaan warga negara Iran di mana pun mereka berada di dunia sebagai tugas yang melekat pada sistem dan mengatakan, "Kami akan menggunakan upaya maksimal kami dalam kasus ini juga."

Dalam pertemuan ini, putra Hamid Nouri menjelaskan kondisi ayahnya di penjara Swedia dan perlakuan tidak manusiawi terhadapnya.

Menurutnya, "Pihak berwenang Swedia belum menyetujui permintaan ayah saya untuk berobat ke dokter mata, dan meskipun ibu dan saudara perempuan saya telah mendatangi negara ini untuk beberapa waktu demi melihat ayah saya, tetapi pihak berwenang Swedia belum mengeluarkan izin untuk berkunjung.

Menteri Luar Negeri RII Hossein Amir Abdollahian

Abdollahian: Iran Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Kesepakatan Nuklir

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Republik Islam harus bisa menikmati manfaat ekonomi dari kesepakatan nuklir JCPOA, secara penuh.

Hossein Amir Abdollahian, Senin (11/7/2022) dalam pertemuan dengan Menlu Italia Luigi Di Maio, di Roma, secara serius mendesak dicapainya sebuah kesepakatan yang baik dan kuat, dan Iran harus bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara penuh dari JCPOA.

Ia menuturkan, "Dalam hal ini, Iran selalu menunjukan prakarsa-prakarsa barunya, tapi Amerika Serikat tidak bersikap rasional dan benar, pemahaman mereka harus realistis atas masalah ini."

Pada saat yang sama, Menlu Iran menyinggung hubungan bersahabat negaranya dengan Italia, kapasitas-kapasitas yang dimiliki dua negara, serta pemanfaatan kapasitas ini untuk mengembangkan kerja sama terutama di bidang perdagangan dan ekonomi.

Abdollahian juga menyampaikan minatnya agar Iran dan Italia bisa saling bertukar komoditas dan teknologi, dan menganggap kondisi saat ini sebagai peluang yang tepat bagi kedua negara untuk memperluas neraca perdagangan.

Di sisi lain, Menlu Italia menilai periode terkini perubahan global sebagai periode yang sangat penting, dan merupakan peluang berharga untuk memperluas hubungan bilateral dua negara.

"Perusahaan-perusahaan Italia, berminat untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas ekonomi mereka di Republik Islam Iran," imbuhnya.

Menlu Italia juga menegaskan bahwa negaranya dan Uni Eropa ingin perundingan kembalinya seluruh pihak ke JCPOA, membuahkan hasil, dan berharap hubungan Italia-Iran tidak hanya terbatas pada sektor energi saja.

Menteri Jalan dan Pembangunan Kota RII Rostam Qassemi

Qassemi: Iran akan Jadi Koridor Penghubung Asia dan Eropa

Menteri Jalan dan Pembangunan Kota Iran mengatakan, Republik Islam dengan kapasitas bernama koridor-koridor internasional, bisa menjadi rantai penghubung Asia dan Eropa.

Rostam Qassemi, Selasa (12/7/2022) menuturkan, "Jalur yang melintasi wilayah Iran, karena koridor utara-selatan yang memiliki daya tarik besar bagi transit barang, dan jalur rel kereta api yang menghubungkan Iran dengan negara-negara tetangga, menciptakan daya tarik untuk transfer barang di dua wilayah negara ini."

Ia menambahkan, "Kontainer dari India dibongkar muat di pelabuhan Syahid Rajaei, dan dari sana dibawa ke stasiun kereta api Republik Azerbaijan, lalu dibawa ke tujuan akhir di Finlandia dalam waktu 18 hari, sementara jika dilakukan lewat jalur Laut Hitam dan Laut Merah, proses ini membutuhkan waktu sekitar 45 hari hingga dua bulan."

Menurut Menteri Jalan dan Pembangunan Kota Iran, jalur-jalur rel kereta api dan jalan raya Iran, memiliki banyak keunggulan bagi transit barang.

Direktur Perusahaan Jawatan Kereta Api Iran mengatakan, karena memiliki jaringan rel kereta api dan jalan raya, Iran punya kapasitas yang tepat untuk transportasi campuran, hubungan transit Rusia, Eropa Timur, Asia Tengah, dan Kaukasus dari satu sisi, dan Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Pasifik dan negara-negara Teluk Persia.

Drone

Brigjen Heidari: AD Militer Iran Bentuk Lima Unit Drone Baru

Komandan Angkatan Darat Militer Republik Islam Iran mengabarkan pembentukan lima unit pesawat tanpa awak baru di lingkungan AD Militer Iran.

Brigadir Jenderal Kiumars Heidari, Rabu (13/7/2022) mengatakan, hari ini salah satu pilar utama kemajuan persenjataan di tubuh Angkatan Darat Militer Iran adalah bidang drone.

Ia menambahkan, usulan pembentukan lima unit pesawat tanpa awak sudah diumumkan kepada seluruh jajaran komandan AD Militer Iran.

Menurut Brigjen Heidari, dunia terkejut saat menyaksikan kekuatan drone Militer Iran, oleh karena itu persenjataan dan peralatan Angkatan Bersenjata mesti ditingkatkan, dan berdasarkan hal ini senjata-senjata jarak jauh serta presisi harus dipakai di Militer Iran.

Komandan AD Militer Iran menegaskan, AD Militer Iran siap menyingkirkan segala bentuk bahaya dan ancaman di berbagai level serta skala, dan kemampuan ini sudah diperlihatkan dalam manuver-manuver terbaru.

Juru bicara Kementerian Luar Neger RII Naser Kanaani

Jubir Kemenlu Iran: Setiap Aksi Bodoh Rezim Zionis akan Dibalas Tegas

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Republik Islam akan membalas tegas setiap aksi tidak cerdas Rezim Zionis secara serius, keras dan mematikan.

Naser Kanaani, Rabu (13/7/2022) dalam jumpa pers dengan wartawan dalam dan luar negeri, menanggapi statemen Perdana Menteri Rezim Zionis terkait program nuklir damai Iran.

Ia menuturkan, "Lelucon yang pahit dari sebuah rezim yang bukan anggota konvensi internasional non-proliferasi nuklir, dan pengawasan internasional di bidang nuklir, juga memiliki sejarah hitam dan terang soal pelanggaran hukum internasional, serta punya rekam jejak agresi ke bangsa-bangsa dunia, lalu berkomentar seputar aktivitas nuklir damai Iran."

Menurut Kanaani, aktivitas-aktivitas nuklir Iran, sepenuhnya transparan, legal dan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional, IAEA.

"Rezim Zionis yang memiliki arsenal nuklir, tapi tidak menjadi anggota NPT, tidak berhak berbicara soal aktivitas-aktivitas nuklir damai Iran," tegasnya.

Jubir Kemenlu Iran juga merespon statemen Presiden Amerika Serikat yang mengklaim peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran telah menurunkan level serangan kelompok-kelompok pro-Iran ke pasukan AS di kawasan dibandingkan dua tahun lalu.

Ia menerangkan, "Presiden AS Joe Biden dan pejabat Gedung Putih lain menyadari bagaimana pandangan masyarakat kawasan terhadap intervensi AS di kawasan mereka."

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi

 Presiden AS Putar Balik Fakta, Ini Respon Tegas Presiden Iran!

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi mengatakan bahwa negaranya tidak akan mundur dari posisi yang sah dan logis.

"Tidak ada yang berhak berbicara kepada rakyat Iran dengan menggunakan bahasa kekerasan," tegas Raisi ketika menanggapi klaim terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengenai perundingan nuklir dan perjanjian nuklir JCPOA, Rabu (13/7/2022).

Dia menambahkan, para pejabat AS mengatakan bahwa Iran harus kembali ke JCPOA, padahal Republik Islam tidak pernah menarik diri dari perjanjian nuklir ini dan Amerika lah yang melanggar JCPOA.

Pernyataan Presiden Iran itu disampaikan bersamaan dengan kunjungan Presiden AS Joe Biden ke kawasan. Biden tiba di Palestina pendudukan (Israel) pada hari Rabu dan dijadwalkan akan berkunjung ke Arab Saudi setelah bertemu dengan para pejabat rezim Zionis Israel dan Pemimpin Otororitas Palestina.

Biden juga akan berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar dan Oman, dan ditambah tiga negara: Irak, Yordania dan Mesir di kota Jeddah.

Menurut sejumlah sumber, di antara tujuan kunjungan Presiden AS ke kawasan adalah mendorong beberapa rezim Arab untuk lebih dekat ke rezim Zionis Israel bersamaan dengan peningkatan proyek Iranfobia di kawasan, dan menarik pendapat Arab Saudi untuk bekerja sama di bidang peningkatan ekspor minyak.

Sebelumnya, Biden mempublikasikan catatan untuk the Washington Post bahwa selama Iran tidak kembali ke perjanjian nuklir JCPOA, maka tekanan ekonomi dan diplomatik AS akan berlanjut.

Pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh pejabat Gedung Putih dilakukan ketika Iran tidak pernah menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA, tetapi AS, pada masa pemerintahan Donal Trump, secara sepihak menarik diri dari perjanjian ini pada 8 Mei 2018.

Meskipun banyak kritikan atas pendekanan Trump tersebut, namun pemerintahan Biden secara praktis melanjutkan kebijakan Trump itu dan memberlakukan serta melanjutkan tekanan maksimum terhadap Iran.

Penggunaan sanksi yang berkelanjutan terhadap Iran, penciptaan hambatan terus-menerus oleh AS dalam perundingan, dan tuntutan di luar JCPOA menunjukkan bahwa para pejabat Washington masih mengikuti kebijakan yang gagal dari pemerintah sebelumnya di negara ini.

Saat ini, bersamaan dengan lawatan Biden ke kawasan, para pejabat AS mengintensifkan kebijakan Iranfobia dan ancaman terhadap Iran. Salah satu tujuannya adalah untuk mendukung rezim Zionis dan membantu rezim ini keluar dari krisis politik, keamanan dan sosial yang dihadapi saat ini.

"Jika kunjungan para pejabat AS ke negara-negara kawasan adalah untuk memperkuat posisi rezim Zionis dan menormalkan hubungan rezim ini dengan sejumlah negara, upaya mereka tidak akan pernah menciptakan keamanan bagi Zionis," kata Presiden Iran ketika merespon lawatan pejabat Gedung Putih ke kawasan.

Disebutkan bahwa isu mengenai sistem pertahanan bersama negara-negara kawasan dan pembentukan koalisi anti-Iran adalah tujuan lain dari kuinjungan Presiden AS ke kawasan. Pada saat yang sama, rezim Zionis juga mencoba untuk menarik pandangan pemerintah AS guna mendukung rencana militernya seperti pertahanan laser.

Sebenarnya, isu pembentukan sistem pertahanan bersama di kawasan adalah dorongan dan arahan tersembunyi dari rezim Zionis. Hal ini juga butuh waktu untuk menentukan dimensinya.

Raja Yordania, Abdullah II menyatakan keraguan tentang tindakan kolektif di kawasan. Dia mengatakan, jika sifat koalisi dan misi utamanya tidak jelas, maka masalah koalisi akan menjadi masalah yang rumit dan kompleks.

Hamid Nouri

Iran Mengecam Keras Vonis Pengadilan Swedia atas Hamid Nouri

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengecam keras vonis yang dijatuhkan pengadilan Swedia atas warga Iran, Hamid Nouri.

Naser Kanaani, Kamis (14/7/2022) mengatakan, "Apa yang terjadi hari ini di tengah pembacaan putusan pengadilan Swedia, menunjukan sistem peradilan Swedia yang alih-alih memberikan jawaban kepada rakyat Iran, terkait izin aktivitas yang diberikan pada sebuah kelompok teroris di negara ini, dan pelanggaran atas tanggung jawab internasional mereka di bidang perang melawan terorisme, Swedia secara praktis telah mendukung dan menyebarkan terorisme."

Ia menambahkan, "Bagi Republik Islam Iran sepenuhnya pasti dan jelas bahwa kasus Hamid Nouri hanya dalih bagi sebuah langkah politik yang tidak memiliki bukti nyata dan dasar hukum."

Jubir Kemenlu Iran menegaskan, "Republik Islam Iran menganggap keputusan pengadilan Swedia, termasuk vonis ilegal terhadap Tuan Nouri tertolak dari dasarnya, ambigu, dan tidak bisa diterima, selain menyampaikan protes keras atas putusan pengadilan Swedia, yang sama sekali tidak punya dasar hukum dan yurisdiksi, Iran juga menganggap Swedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang akan menimpa hubungan bilateral dua negara."

AL Iran Pamerkan Divisi Kapal Perang Pengangkut Drone Pertama

Divisi kapal perang pengangkut drone pertama Angkatan Laut strategis Militer Iran, untuk pertama kalinya dipamerkan dengan dihadiri oleh Komandan Militer Republik Islam di Armada Selatan, AL Iran.

Divisi kapal perang pengangkut drone AL strategis Iran yang terdiri dari unit-unit kapal permukaan dan kapal selam yang mengangkut berbagai jenis drone tempur, pelacak, dan penghancur ini dipamerkan pada hari Jumat (15/7/2022) di Armada Selatan, AL Militer Iran.

Komandan Militer Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, dan Kepala Staf AL Militer Iran, Brigadir Jenderal Shahram Irani juga turut menghadiri pameran ini.

Pada kesempatan tersebut, ikut dipamerkan berbagai jenis drone canggih produksi Militer dan Kementerian Pertahanan Iran bersama pusat-pusat industri pertahanan berbasis sains.

Drone-drone yang dipamerkan dengan terbang di atas perairan Samudra Hindia itu adalah Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Zoubin, Ababil-4 dan Bavar-5.

Selain penerbangan berbagai jenis drone yang diluncurkan dari permukaan air, dan lepas landas vertikal dari geladak unit-unit kapal permukaan laut, untuk pertama kalinya drone-drone tempur yang diluncurkan dari kapal selam buatan dalam negeri Iran, Fateh, dan kapal selam kelas kilo Tareq, juga dipamerkan.

Rudal Iran

Mayjen Bagheri: Iran Siap Hadapi Perang Hibrida Musuh

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran mengatakan, Militer Iran dipastikan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi perang hibrida yang dilancarkan musuh.

Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Kamis (14/7/2022) menuturkan, prakarsa, inovasi, dan kerja keras Angkatan Bersenjata Iran dapat mengalahkan agresi musuh.

Ia menambahkan, "Militer Republik Islam Iran pasti punya kemampuan dan efektivitas untuk menghadapi musuh, serta memiliki kesiapan tempur di segala medan."

Menurut Mayjen Bagheri, Angkatan Bersenjata Iran termasuk dari segelintir pasukan dunia yang pada saat yang sama menghadapi ancaman militer keras, dan ancaman semi keras keamanan.

"Oleh karena itu kita harus siap menghadapi perang semacam ini, dengan terus memperbarui pencegahan kita, dan mempertahankan kekuatannya," ujar Bagheri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, "Angkatan Darat Militer Iran di perbatasan Afghanistan, AD Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC di timur laut, serta barat laut, dan unit komando aparat kepolisian Iran di beberapa arena, menghadapi ancaman-ancaman keamanan bersenjata dan tidak bersenjata."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Naser Kanaani

Kanaani: Dusta, Koin yang Banyak Beredar di Kalangan Politisi AS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, kebohongan adalah metode yang banyak digunakan para politisi Amerika Serikat.

Naser Kanaani, Kamis (14/7/2022) di akun Twitternya mengomentari lawatan Presiden AS Joe Biden ke wilayah pendudukan, dan partisipasi Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan dalam lawatan ini.

Kanaani menulis, "Jake Sullivan bersama Biden berkunjung ke Tel Aviv, untuk meneguhkan komitmen AS dalam memberikan dukungan tanpa syarat atas rezim yang paling banyak membunuh anak-anak di dunia."

Ia menambahkan, "Di awal kunjungannya Sullivan menuduh Iran mendukung pembunuhan atas orang-orang Ukraina. Kebohongan menjadi koin yang banyak beredar di antara para politisi AS. Menggulingkan kebenaran demi tujuan-tujuan busuk."

Tags