Okt 07, 2022 19:16 Asia/Jakarta

Menteri Luar Negeri Iran hari Rabu (5/10/2022) berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Pada kesempatan itu dibicarakan kondisi terbaru perundingan pencabutan sanksi, hubungan bilateral Iran dengan Uni Eropa, dan perkembangan terbaru di Iran.

Hossein Amir Abdollahian kepada Borrell mengatakan, "Kami terus mengusut kasus kematian Mahsa Amini berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Iran secara serius, sehingga seluruh dimensi kasus ini terang benderang. Kami menganggap tuntutan yang disampaikan secara damai adalah hak rakyat, dan selalu memperhatikan hal itu, akan tetapi para perusuh dan teroris, berdasarkan konstitusi Iran, akan ditindak tegas secara hukum."
 
Pada saat yang sama Menlu Iran memperingatkan, "Apabila Uni Eropa, dengan bersandar pada tuduhan-tuduhan tak berdasar dan untuk memprovokasi para perusuh serta teroris yang menyasar nyawa dan harta masyarakat Iran, melakukan langkah-langkah politik yang terburu-buru, maka kami akan membalasnya."
 
Dalam pembicaraan telepon dengan Abdollahian, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan, "Saya menerima bahwa kerusuhan dan terorisme adalah masalah yang berbeda dengan demonstrasi damai yang harus mendapatkan jawaban yang tepat. Kami tidak bermaksud menganggu hubungan Uni Eropa dan Iran."
 
Namun pada hari Kamis, Borrell mengeluarkan pernyataan baru yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Ia mengatakan, Uni Eropa sedang mengkaji penerapan sanksi-sanksi baru terhadap Iran, dengan alasan penumpasan demonstrasi dan penangkapan demonstran di Iran.
 
"Menteri-menteri Luar Negeri Uni Eropa dalam pertemuan mendatang akan membicarakan masalah penerapan sanksi-sanksi baru terhadap Iran," imbuhnya.
 
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Prancis menuturkan, Paris berusaha mendesak Uni Eropa untuk memblokir aset-aset Iran, dan melarang kunjungan sejumlah pejabat Tehran.
 
 
Josep Borrell dan Hossein Amir Abdollahian

 

Sepertinya Uni Eropa kembali berada pada posisi mendukung kerusuhan dan para perusuh di Iran, yang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Rezim Zionis.
 
Sebagaimana dengan sikapnya terhadap Rusia, negara-negara Eropa juga tidak memikirkan kepentingan dan maslahat bagi dirinya, tapi berusaha memuaskan AS sehingga harus menyesuaikan sikap dan langkahnya dalam menyerang Iran, termasuk dalam penerapan sanksi baru.
 
Hal yang menarik adalah Presiden AS Joe Biden pada hari Senin (3/10/2022) mengumumkan dukungan terhadap para perusuh di Iran dan mengatakan, AS akan menerapkan sanksi baru terhadap para pejabat Iran yang terlibat dalam penumpasan para demonstran.
 
Dalam hal ini, Eropa layaknya AS juga bermaksud mengancam Iran dengan serangkaian sanksi baru, tanpa memperhatikan bahwa sejak lama Iran sudah menjadi objek sanksi Barat, sampai sanksi-sanksi tersebut kehilangan efektivitasnya.
 
Deputi politik Kemenlu Iran, Ali Baheri Kani mengatakan, "Negara-negara Eropa meski menandatangani kontrak-kontrak jangka panjang dengan pihak Iran, namun hanya karena tekanan AS, terpaksa mendahulukan kepentingan Washington di atas kepentingan rakyat, dan menginjak-injak sendiri kepentingannya, lalu menurunkan secara signifikan hubungan ekonomi dengan Iran. Di sisi lain, Iran tidak akan diam, dan akan mengejar kepentingannya melalui cara apa pun yang dapat dilakukan."
 
Peringatan serius Menlu Iran kepada Uni Eropa menunjukan bahwa sanksi-sanksi baru Uni Eropa terhadap Iran, dapat memperkeruh hubungan dua pihak.
 
Oleh karena itu, jika Uni Eropa memang benar-benar ingin memulihkan hubungan dengan Iran, maka mereka harus menyingkirkan kebijakan mengekor AS, dan membangun hubungan konstruktif serta berlandaskan kepentingan dua pihak dengan Tehran. (HS)

Tags