Feb 19, 2020 17:19 Asia/Jakarta
  • Syahid Qassem Soleimani (kiri) dan Syahid Abu Mahdi al-Muhandis.
    Syahid Qassem Soleimani (kiri) dan Syahid Abu Mahdi al-Muhandis.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah kejahatan dan aksi ilegal pada 3 Januari 2020, memerintahkan pembunuhan Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan rekan-rekannya di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak.

Pelapor khusus PBB menyatakan bahwa aksi teror itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Agnes Callamard pada Selasa (18/2/2020), mengatakan pembunuhan Letjen Soleimani oleh pemerintah AS adalah melanggar hukum internasional. Menurutnya, tindakan pemerintah AS akan menciptakan sebuah pendekatan yang salah, yang dapat berujung pada sebuah tragedi.

"Dengan meneror Qassem Soleimani, parameter tentang penggunaan kekuatan militer ekstrateritorial sepenuhnya telah dilanggar oleh sebuah pemerintah. Dalam kasus ini, seorang pejabat resmi pemerintah menjadi target, padahal sebelum ini hanya aktor-aktor non-negara yang menjadi sasaran dan tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan aturan internasional," tegasnya.

Komandan Pasukan Quds Iran, Letjen Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, gugur syahid dalam serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan teroris AS di Irak. Tindakan terorisme Amerika ini menyebabkan 10 orang gugur syahid.

Berdasarkan pernyataan Pengaton, perintah serangan itu dikeluarkan oleh Trump.

Trump mengklaim bahwa Letjen Soleimani sedang menyusun rencana untuk melancarkan serangan terhadap kepentingan AS dan pangkalan negara itu di Irak. Serangan udara itu disebutnya sebagai sebuah tindakan pre-emptive.

Namun klaim itu dibantah oleh para pejabat Irak. Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi pada 5 Januari 2020, mengatakan Letjen Soleimani datang ke Baghdad untuk membawa pesan Iran kepada Arab Saudi.

Fakta-fakta baru juga menunjukkan bahwa AS telah menyetujui pembunuhan Letjen Soleimani sejak tujuh bulan lalu dan menunggu momen yang tepat untuk menjalankan rencana keji ini.

Televisi NBC Amerika pada 13 Januari lalu melaporkan bahwa Presiden Trump pada Juni 2019 telah mengeluarkan perintah bersyarat untuk meneror Letjen Soleimani.

Setelah drone Global Hawk AS ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran, Trump mengeluarkan perintah bahwa jika serangan pasukan Iran atau kelompok afiliasinya menyebabkan tentara atau warga Amerika tewas, maka Letjen Soleimani akan menjadi target tentara AS.

Pasca kejadian itu, Trump – tanpa memberikan bukti apapun – mengklaim bahwa Letjen Soleimani dibunuh karena menjadi ancaman segera bagi pasukan AS dan merencanakan serangan terhadap empat kedutaan AS.

Alasan Trump juga dibantah sendiri oleh para pejabat tinggi AS. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan tidak ditemukan adanya bukti spesifik dari para pejabat intelijen, yang bisa menunjukkan bahwa Iran merencanakan serangan terhadap empat kedutaan AS.

"Saya tidak melihat satu pun (bukti rencana serangan)," tegas Esper seperti dikutip televisi CBS.

Dalam pandangan tim penasihat keamanan Trump, kebersamaan Letjen Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis – dua tokoh kunci dalam penumpasan teroris Daesh – merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan demikian, AS telah melakukan sebuah kejahatan besar dengan melancarkan sebuah serangan pengecut.

Trump dan pemerintahannya adalah pelanggar utama hukum internasional. Mereka sama sekali tidak mempedulikan norma dan hukum internasional demi menjalankan kebijakan arogan AS di dunia.

Di sisi lain, pemerintah AS selalu menuding negara lain termasuk Republik Islam Iran, telah melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. (RM)

Tags

Komentar