Apr 04, 2020 20:03 Asia/Jakarta
  • Aksi protes menentang sanksi AS terhadap Iran di Washington, 11 Maret 2020.
    Aksi protes menentang sanksi AS terhadap Iran di Washington, 11 Maret 2020.

Menghalangi masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan dan peralatan medis merupakan contoh nyata dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Duta Besar Iran untuk Kantor PBB di Jenewa, Esmaeil Baghaei Hamaneh pada Jumat (3/4/2020) melayangkan sepucuk surat kepada Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk menjelaskan realitas yang terjadi.

"Sanksi Amerika membuat jalur transaksi bank Iran dengan negara-negara lain tertutup termasuk untuk pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh kementerian kesehatan untuk melawan wabah virus Corona," tulisnya.

"Sanksi AS memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan orang-orang di Iran," tambahnya.

Baghaei Hamaneh menekankan pentingnya mencabut sanksi sepihak terhadap beberapa negara sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis, seperti yang ditekankan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Iran Saeed Namaki dalam pertemuan regional WHO melalui video conference pada Kamis lalu, mengatakan kita membutuhkan solidaritas global untuk melawan virus Corona.

"Sanksi AS terhadap Iran sama seperti sebuah genosida dan merupakan ancaman serius terhadap kesehatan global," tegasnya.

Mahkamah Internasional dalam putusannya pada Oktober 2018 menegaskan bahwa pemerintah AS – sesuai dengan kewajibannya dalam Perjanjian Amity 1955 – harus menghapus segala hambatan yang muncul dari tindakan yang diumumkan pada 8 Mei 2018 untuk ekspor bebas obat-obatan, bahan makanan, dan suku cadang pesawat yang diperlukan untuk keselamatan penerbangan sipil ke Iran.

AS juga harus mengeluarkan lisensi dan tidak memberlakukan pembatasan apapun sehubungan dengan barang dan jasa yang disebutkan di atas.

Setelah putusan itu keluar, AS menyatakan bahwa barang-barang untuk kepentingan kemanusiaan khususnya obat-obatan dan peralatan medis, tidak termasuk bagian dari sanksi. Namun klaim ini dibantah oleh Iran dan lembaga-lembaga HAM dan internasional.

Pakar hukum internasional, Ali Beman Eghbali Zarech menuturkan hak atas kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi dalam aturan hak asasi manusia internasional.

Jadi, setiap sanksi ekonomi yang mencakup pangan, obat-obatan, pelayanan medis, dan kebutuhan pokok lainnya, tercatat sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sebuah artikelnya di surat kabar Kommersant, Rusia, meminta masyarakat internasional untuk mengakhiri terorisme ekonomi, terorisme medis, dan terorisme obat-obatan yang diterapkan Amerika.

Meskipun Iran telah melawan sanksi dan tekanan maksimum AS, namun wabah virus Corona yang melanda dunia telah membuat nyawa manusia dalam bahaya. Iran berharap masyarakat internasional akan menunjukkan penentangannya terhadap sanksi sepihak AS dan ini merupakan sebuah tanggung jawab internasional. (RM)

Tags

Komentar