May 27, 2020 14:41 Asia/Jakarta
  • Ayatullah Khamenei
    Ayatullah Khamenei

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar bersamaan dengan dimulainya masa kerja Majelis Syura Islami atau Parlemen Iran periode ke-11, menilai salah satu prasyarat utama yang menentukan parlemen berada di atas segala urusan, adalah kehadiran wakil rakyat yang aktif, tertib, bersih, amanah dan berawawasan luas atas kondisi dan prioritas bangsa.

Dalam pesannya yang dibacakan Hujatulislam Mohammad Mohammadi Golpayegani di hari pertama masa kerja Majelis Syura Islam periode ke-11, Rabu (27/5/2020), Ayatullah Sayid Ali Khamenei menegaskan, ekonomi dan budaya merupakan prioritas utama negara, dan beliau mengajurkan agar para wakil rakyat memprioritaskan masalah-masalah seperti kehidupan lapisan masyarakat yang lemah, reformasi komponen asli ekonomi seperti lapangan kerja, produksi dan inflasi, juga nilai ketakwaan dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan, sikap revolusioner dalam peristiwa-peristiwa penting, dan interaksi bersahabat dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Rahbar mengaku gembira dengan dimulainya masa kerja parlemen baru, dan tampilnya kecermelangan demokrasi relijius Islam di mata dunia. Beliau juga mengucapkan selamat atas tekad dan motivasi rakyat Iran untuk membentuk parlemen serta memilih wakil rakyat.

Menurut Rahbar, istilah Imam Khomeini bahwa parlemen ada di atas semua urusan merupakan konsep paling komprehensif bagi kedudukan dan tanggung jawab parlemen.

Ia menambahkan, jika kita menganggap undang-undang adalah jalan negara menuju puncak dan tujuan yang telah ditetapkan konstitusi, maka parlemen yang berkomitmen pada jalur ini, merupakan hal yang urgen.

Ayatullah Khamenei menekankan pentingnya gerakan bersama dalam kerangka konstitusi, dan menyinggung kapasitas yang ada untuk menjamin pelaksanaan undang-undang di lembaga yudikatif, dan di parlemen sendiri seperti hak penyelidikan, hak menolak atau menerima usulan nama calon pejabat pemerintah, hak mengingatkan, bertanya serta hak pemakzulan.

"Jika konstitusi benar, cukup, dan bisa dilaksanakan, serta semua jaminan pelaksanaannya digunakan secara benar, maka negara dapat mencapai tujuan luhurnya," pungkas Rahbar. (HS)

Tags