Jun 30, 2020 20:27 Asia/Jakarta
  • JCPOA
    JCPOA

Setelah keluar dari JCPOA, Amerika Serikat meluncurkan operasi komprehensif terhadap Iran untuk memberikan tekanan maksimum kepada Republik Islam.

Dalam hal ini, para pejabat AS telah mengajukan rancangan resolusi mengenai perpanjangan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2231 mengenai embargo senjata Iran  tanpa batas waktu.

Larangan penjualan senjata ke Iran akan dicabut pada tanggal 18 Oktober 2020 berdasarkan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan No. 2231. Oleh karena itu, setiap langkah untuk melanjutkan embargo senjata Iran bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan. Dengan demikian, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat harus menerima konsekuensinya. Seyed Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran hari Senin (29/6/2020) mengatakan, Republik Islam tidak akan basa-basi dengan pihak manapun mengenai masalah kemampuan pertahanannya.

Hari ini, Republik Islam Iran dengan bangga menghasilkan semua peralatan militer untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata di dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara asing. Negara ini berhasil memproduksi rudal canggih yang menunjukkan kemampuan pertahanan dan pencegahannya.

Mengenai kerja sama militer dan pertahanan maupun pembelian senjata, Iran tidak perlu menunggu izin dari negara lain. Pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan pesan yang jelas dalam hal ini.

Mengenai tanggapan Tehran terhadap kemungkinan perpanjangan embargo senjata, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Mousavi mengatakan, "Republik Islam Iran telah mengambil langkah-langkah khusus untuk membuat keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, tetapi Tehran percaya harus ada cukup kebijaksanaan sehingga tidak sampai di sana."

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif akan berpidato di depan Dewan Keamanan PBB hari ini (Selasa,30/6/2020) tentang penerapan Resolusi 2231. Usulan resolusi Amerika Serikat membutuhkan dukungan sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan, dan tidak ada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya.

 

 

Dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kecuali Amerika Serikat selaku pengusul resolusi ini, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis telah menyatakan penentangannya terhadap langkah AS tersebut. Wakil tetap Cina untuk PBB baru-baru ini menekankan bahwa keluarnya AS dari JCPOA menunjukkan negara ini mengabaikan resolusi 2231 dan kehilangan haknya, sehingga Amerika Serikat tidak berhak untuk memperpanjang embargo senjata ke Iran, apalagi untuk mengaktifkan mekanisme pengembalian sanksi secara otomatis.

Kementerian luar negeri Rusia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB NO.2231 untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Beberapa ahli, dan bahkan mereka yang mendukung perpanjangan embargo senjata Iran meyakini jika Pompeo ingin melakukannya melalui kerangka kerja JCPOA, maka itu akan berdampak lebih luas dan menyebabkan kehancuran JCPOA.

Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Perlucutan Senjata Nuklir di Washington Arms Control Association dan anggota reguler Dewan Hubungan Luar Negeri AS mengatakan, jika Pompeo melanjutkan rencananya dengan mengembalikan sanksi terhadap Iran, maka langkah ini akan menghancurkan JCPOA.

Meskipun Amerika Serikat secara resmi telah keluar dari JCPOA dua tahun lalu tanpa memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, tapi negara itu sekarang sedang mencari cara untuk penghancuran total JCPOA, dan sedang bekerja untuk meraih tujuannya dengan menggunakan mekanisme dalam perjanjian ini, termasuk mekanisme pemicu. Tetapi seperti yang ditekankan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Amerika Serikat tidak dalam posisi mempersoalkan hasil JCPOA dengan bersandar pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan menggunakan mekanisme pemicu.(PH)

Tags

Komentar