Sep 01, 2020 11:46 Asia/Jakarta
  • Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB
    Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB

"Berdasarkan argumen hukum mayoritas anggota Dewan Keamanan dan kesimpulan ketuanya, Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme pengembalian sanksi sebelumnya," kata perwakilan tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut laporan IRNA, Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB hari Senin (31/08/2020), dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB untuk meninjau laporan tahunan Dewan Keamanan, menekankan perlunya komitmen Dewan Keamanan dan anggotanya, mengutip beberapa tindakan AS yang merusak di Asia Barat.

Majid Takht-Ravanchi, Wakil Tetap Iran di PBB

Merujuk pada pelanggaran wilayah perairan dan udara Iran oleh Amerika Serikat pada 2019, Watap Iran untuk PBB mengatakan, "Negara itu telah mengintensifkan petualangannya terhadap Iran sedemikian rupa sehingga dalam tindakan teroris yang diperintahkan langsung oleh presiden negara ini, menggugursyahidkan para pahlawan di kawasan dalam melawan teroris, termasuk Letjen Soleimani dan Dewan Keamanan tetap diam, meskipun sebagian besar ahli hukum menggambarkan langkah tersebut sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Piagam PBB dan hukum internasional."

Takht-Ravanchi juga menyebutkan tindakan AS yang melanggar resolusi  2231 dan JCPOA secara mengatakan, "Negara itu, sebagai kelanjutan dari upayanya, mengajukan resolusi untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Iran, yang ditolak oleh 13 anggota dewan."

Pada sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang Asia Barat pada Selasa (25/08), Rusia dan Cina meminta ketua Dewan Keamanan saat ini untuk memberikan informasi tentang surat AS untuk mengaktifkan mekanisme pemicu.

"Mengingat penolakan mayoritas anggota Dewan Keamanan terhadap permintaan AS, tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat diambil terkait masalah ini," kata Dian Djani, ketua Dewan Keamanan saat ini.

Langkah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo baru-baru ini untuk memperpanjang embargo senjata di Iran, yang berakhir pada 18 Oktober di bawah Resolusi Dewan Keamanan 2231, tidak berhasil dan ditentang oleh anggota Dewan Keamanan.

Tags