Okt 23, 2020 13:19 Asia/Jakarta
  • Majid Takht-Ravanchi.
    Majid Takht-Ravanchi.

Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi mengatakan unilateralisme Amerika Serikat telah membahayakan supremasi hukum di tingkat internasional.

Hal itu disampaikan Takht-Ravanchi dalam pertemuan Komite Hukum PBB untuk membahas tentang "Supremasi Hukum di Tingkat Nasional dan Internasional" seperti dikutip IRNA, Kamis (22/10/2020).

“Sejak berdirinya PBB, multilateralisme dengan sendirinya telah menjadi pencapaian besar bagi PBB. Namun prestasi penting ini sekarang diserang dengan keras oleh pendekatan sepihak AS,” ujarnya.

Takht-Ravanchi menjelaskan unilateralisme AS dapat dilihat dari penarikan diri negara itu dari perjanjian internasional dan lembaga-lembaga dunia, mengobarkan perang dagang terhadap negara lain, dan melakukan terorisme ekonomi dan medis dalam bentuk pemaksaan unilateralisme demi mencapai tujuan politik.

“AS juga mengancam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan para jaksanya, menyalahgunakan sistem keuangan internasional, menghukum negara di seluruh dunia karena mematuhi resolusi Dewan Keamanan, menyita aset bank sentral, dan melanggar komitmennya pada PBB dengan membatasi perjalanan para perwakilan negara anggota ke Markas PBB,” ungkapnya.

“Ini semua adalah contoh dari pendekatan kejam yang diambil terhadap komunitas internasional, di mana sudah sangat membahayakan supremasi hukum di tingkat dunia,” tegas diplomat Iran ini.

Takht-Ravanchi menuturkan Iran dalam rangka untuk membela hak-haknya yang sah, telah membawa dua kasus ke Mahkamah Internasional. Putusan sementara Mahkamah meminta AS menghapus hambatan yang dibuat atas keputusan ilegal negara itu, termasuk sanksi yang diterapkan pada sektor perdagangan Iran.

Namun, lanjutnya, pemerintah AS bukannya mematuhi keputusan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan PBB, tetapi justru meningkatkan sanksinya.

Di bagian lain, Takht-Ravanchi berbicara tentang masalah korupsi dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Iran termasuk merevisi Undang-undang Melawan Pencucian Uang.

Dia juga menekankan komitmen Iran untuk melaksanakan Konvensi Anti Korupsi PBB, khususnya ketentuan tentang pengembalian aset di luar negeri sebagai prinsip fundamental dari konvensi ini.

“Namun, ketidakpatuhan negara tertentu dalam pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal telah memperlihatkan praktik standar ganda dan sikap yang tidak jujur dalam pemberantasan korupsi. Ini hanya akan membuat para koruptor melanjutkan kejahatannya serta merusak supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya. (RM)

Tags

Komentar