Okt 27, 2020 21:00 Asia/Jakarta
  • Menlu Iran Mohammad Javad Zarif
    Menlu Iran Mohammad Javad Zarif

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk dengan dua tujuan, menjaga dan memperkokoh perdamaian global serta mempersiapkan peningkatan kerja sama lebih besar antar negara dunia di bidang hubungan internasional. Namun pertanyaan yang kini muncul adalah apakah lembaga ini mampu menunjukkan prestasi yang diharapkan?

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif Senin (26/10/2020) di peringatan ke-75 pembentukan PBB saat menjawab pertanyaan ini dia meneliti peran organisasi ini dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional setelah dua perang yang mengerikan dan mengingatkan, berdasarkan riset terbaru, ironisnya, sejak 2001, "Tahun Dialog Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa", 37 juta orang telah terlantar akibat "perang abadi" yang dikobarkan Amerika Serikat.

Menlu Iran juga mengisyaratkan delapan perang yang dikobarkan Amerika sejak tahun 2001 dengan dalih perang anti terorisme dan ia juga berbicara mengenai realita pahit ini bahwa perang telah menimbulkan ratusan ribu korban warga tak berdosa, kehancuran masyarakat dan keluarga, kegagalan pemerintah dan munculnya radikalisme.

PBB

Pernyataan Zarif dalam hal ini menunjuk pada dua poin penting yang berdampak lebih besar pada inefisiensi peran PBB:

Poin pertama, kekurangan dan cacad yang sejak awal melilit lembaga ini. Berbagai isu seperti hak veto dan monopoli di kekurangan ini memiliki peran signifikan.

Dr. Morad Enadi, pakar isu-isu internasional menilai salah satu akar utama kepasifan ini adalah ketentuan pasal kelima PBB yang berkaitan dengan Dewan Keamanan khususnya butir 27 di mana anggota tetap memiliki hak veto. Ia menjelaskan, faktor ini mendorong munculnya sebuah wewenang khusus anggota tetap dan mereka memanfaatkan kelebihan ini serta secara praktis menghalangi kesuksesan PBB.

Poin kedua; politisasi pilar-pilar organisasi ini dan dampak tekanan serta intervensi di luar kompetensi Amerika Serikat terhadap lembaga ini akibat toleransi komunitas internasional; hal ini telah mendorong peningkatan penindasan Amerika.

Pendudukan Afghanistan dan kemudian disusul invasi ke Irak di tahun 2003 dengan dalih memerangi terorisme dan senjata pemusnah massal, dua kebohongan besar Amerika yang tidak pernah memiliki dukungan legalitas di hukum internasional. Dengan mengobarkan perang pre-emtive, sejatinya Amerika telah lancang melewati dan mengabaikan PBB.

Isu saat ini adalah munculnya elemen baru seperti eskalasi unilateralisme dan penyalahgunaan sanksi di sistem internasional telah membuat organisasi internasional ini menghadapi kendala serius untuk menyelaraskan dirinya dengan kondisi saat ini.

Mohammad Javad Zarif

Menlu Iran lebih detailnya menjelaskan realita ini, bagaimana sebuah kekuatan dapat dikendalikan ketika ia menghabiskan usianya di perang di lebih dari 220 kasus dari total 244 tahun sejarahnya, mulai dari perang terhadap pribumi, perang terhadap komunitas budak yang terus berlanjut dengan sadis serta 39 konfrontasi militer dan sekitar 120 perang ekonomi sejak tahun 1945 atau lebih tepatnya “sanksi”.

Mengingat seluruh instrumen dan alasan ini, kepala diplomasi Iran mengingatkan pentingnya melakukan perubahan kinerja dan mengatakan, “Tiba saatnya mengubah metode. Darah dan menyelamatkan darah serta kekayaan warga Amerika dan dunia dari penderitaan dan nasib buruk.” (MF)

 

Tags

Komentar