Nov 24, 2020 19:00 Asia/Jakarta
  • Perlawanan Iran terhadap Sanksi Unilateral AS

Donald Trump yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden AS masih sempat mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran, yang memicu penentangan keras di arena internasional, terutama dari Tehran.

Pasalnya, pengetatan sanksi yang diberlakukan AS terhadap Iran berlangsung di saat dunia sedang disibukkan dengan penyebaran Covid-19, yang memukul banyak sektor, terutama ekonomi.

Kazem Gharibabadi, duta besar Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina, mengkritik sanksi sepihak AS terhadap negaranya yang disampaikan dalam pertemuan Dewan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) ke-48 yang berlangsung hari Senin (23/11/2020).

Dia meminta Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) untuk meningkatkan upayanya demi menyediakan akses terhadap peralatan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang membutuhkan untuk memproduksi serta mendistribusikan vaksin secara adil.

Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB berulangkali dalam berbagai resolusinya menegaskan bahwa sanksi unilateral dan tidak manusiawi sebagai tindakan ilegal. Berdasarkan tanggung jawab internasional negara-negara dunia ditegaskan bahwa sanksi unilateral termasuk pelanggaran terhadap hukum internasional, hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Sekelompok pengacara Iran mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bulan lalu untuk memintanya menindaklanjuti masalah tersebut secara bertanggung jawab dan merujuknya ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengakhiri sanksi ilegal AS terhadap rakyat Iran.

 

 

Para menteri luar negeri dari Kelompok 77 plus Cina juga menyerukan pencabutan segera sanksi dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Namun, Amerika Serikat mengabaikan seruan tersebut, bahkan melanggar ketentuan sementara dari Mahkamah Internasional.

Pada 3 Oktober 2018, Mahkamah Internasional memerintahkan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi berkaitan dengan barang-barang kemanusiaan, farmasi, pertanian, dan penerbangan ke Iran.

Berlanjutnya tindakan ilegal dan tidak manusiawi tersebut tentunya dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi masyarakat internasional. Selama ini Amerika Serikat telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap proses perdagangan global dengan memberikan sanksi sepihak kepada negara lain.

Padahal, penggunaan sanksi unilateral terhadap negara lain jelas melanggar tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hak asasi manusia internasional.

Dalam situasi seperti itu, PBB dan afiliasinya, termasuk UNIDO, tidak boleh tinggal diam menghadapi terorisme ekonomi AS, terutama terkait dengan terorisme medis.

Seruan Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina sebagai bentuk pengingat kepada negara-negara dunia mengenai tanggung jawab dan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap negara-negara anggotanya menghadapi sanksi unilateral.(PH)

Tags