Nov 30, 2020 11:39 Asia/Jakarta
  • Parlemen Iran.
    Parlemen Iran.

Iran – berdasarkan RUU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi – akan menarik diri dari implementasi sukarela Protokol Tambahan dalam dua bulan ke depan jika Eropa tidak memenuji kewajiban perjanjian nuklir JCPOA.

Hal itu disampaikan oleh Abolfazl Amouei, juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran pada Minggu (29/11/2020) malam.

"Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen dalam sidang luar bisa telah menyetujui RUU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi," ujarnya.

Amouei menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 RUU ini, 120 kilogram uranium dengan tingkat kemurnian 20 persen akan diproduksi dan disimpan di Iran setiap tahun.

"Pasal 2 memerintahkan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) untuk memproduksi dan menyimpan 500 kg uranium per bulan yang diperkaya tingkat rendah. Pasal 3 memerintahkan AEOI untuk mengoperasikan mesin generasi baru sentrifugal IR-2m dan IR-6 serta wajib meresmikan pabrik produksi logam uranium di kota Isfahan," ungkapnya.

Abolfazl Amouei.

Amouei menuturkan bahwa berdasakan Pasal 5 RUU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi, AEOI berkewajiban merancang reaktor air berat 40 megawatt lainnya dengan tujuan memproduksi radioisotop rumah sakit, bersamaan dengan optimalisasi reaktor air berat Arak, dan memberitahu parlemen tentang waktu pengoperasian reaktor itu.

Pasal 6 RUU, pemerintah Iran berkewajiban untuk menghentikan implementasi sukarela Protokol Tambahan jika kelompok 4+1 (Prancis, Rusia, Cina, Inggris, dan Jerman) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan JCPOA, tidak menormalisasi hubungan perbankan, dan tidak menghapus hambatan untuk ekspor dan penjualan minyak Iran.

"Jika kelompok 4+1 memenuhi kewajiban mereka untuk mencabut sanksi, pemerintah Iran – berdasarkan Pasal 7 RUU Rencana Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi – harus menyerahkan laporan ke parlemen, dan parlemen Iran akan mengkaji reaksi potensial terhadap kasus ini," kata Abolfazl Amouei.

"Pasal 8 dan 9 RUU menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan undang-undang ini, mendukungnya, dan menyediakan dana yang diperlukan," pungkasnya.

Dia mengatakan bahwa RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna pada pekan ini untuk dibahas. (RM)

Tags