Des 01, 2020 16:01 Asia/Jakarta
  • Parlemen Republik Islam Iran
    Parlemen Republik Islam Iran

Anggota Parlemen Republik Islam Iran menyepakati secara umum rancangan undang-undang Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi dan melindungi bangsa Iran.

Anggota Parlemen Iran dalam sidak terbuka pada hari Selasa (01/12/2020) setelah menyetujui secara umum rancangan undang-undang "Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi", memasuki pembahasan dari rincian rencana tersebut.

Sanksi terhadap Iran

Menurut keterangan Abolfazl Amouei, Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, berdasarkan Pasal 1 RUU ini, 120 kilogram uranium dengan tingkat kemurnian 20 persen akan diproduksi dan disimpan di Iran setiap tahun. Pasal 2 memerintahkan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) untuk memproduksi dan menyimpan 500 kg uranium per bulan yang diperkaya tingkat rendah. Pasal 3 memerintahkan AEOI untuk mengoperasikan mesin generasi baru sentrifugal IR-2M dan IR-6 serta wajib meresmikan pabrik produksi logam uranium di kota Isfahan

Jubir Komisi Keamanan Nasional menyebutkan, berdasarkan Pasal 5 RUU Aksi Strategis untuk Pembatalan Sanksi, mewajibkan AEOI merancang reaktor air berat 40 megawatt lainnya dengan tujuan memproduksi radioisotop rumah sakit, bersamaan dengan optimalisasi reaktor air berat Arak.

Amouei juga menekankan, Iran akan menarik diri dari implementasi sukarela Protokol Tambahan dalam dua bulan ke depan jika negara-negara Eropa tidak memenuji kewajibannya dalam JCPOA. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menambahkan, "Jika anggota kelompok 4 + 1 memenuhi kewajiban mereka untuk mencabut sanksi, pemerintah Iran akan menyerahkan laporan ke parlemen sesuai dengan Pasal 7 undang-undang ini dan parlemen Iran akan mengkaji kemungkinan reaksinya."

"Pasal 8 dan 9 dari rencana ini adalah tentang kewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini dan mendukungnya serta menyediakan dana yang diperlukan," pungkas Amouei.

Tags