Des 06, 2020 16:50 Asia/Jakarta
  • Araab Saudi dan Republik Islam Iran
    Araab Saudi dan Republik Islam Iran

Para pejabat Saudi, yang saat ini sangat prihatin tentang perkembangan politik di kawasan dan konsekuensi kekalahan Trump dalam pemilihan umum presiden AS, dalam pernyataan proyektif, mencoba melepaskan diri dari aksi destabilisasi di kawasan dan terorisme yang muncul dengan uang dan gagasan takfiri.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan dalam wawancara dengan AFP pada hari Sabtu (05/12/2020) adalah cerminan dari kekacauan politik dan gerakan pasif yang sama. Dalam wawancara ini, serta dalam pidatonya di Forum Dialog Mediterania pada hari Jumat (04/12), ia menyatakan keprihatinannya tentang program nuklir damai Iran. Faisal bin Farhan juga menekankan perlunya berkonsultasi dengan negara-negara Teluk Persia tentang segala bentuk kesepakatan baru dengan Iran, dan menyebut Riyadh memiliki tempat khusus dalam konstelasi regional.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan

Menlu Farhan menyampaikan beberapa tuduhan tak berdasar terhadap Tehran dan berbicara tentang kesiapan Riyadh untuk membahas produksi senjata nuklir dan penggunaan rudal balistik. Memasuki isu-isu ini menunjukkan ilusi dan pola pikir yang membingungkan dari para penguasa Saudi, yang mencari gerakan "Iranophobia" di kawasan untuk menyingkirkan krisis buatan mereka sendiri.

Skenario ini telah menjadi subjek kegagalan diplomasi Saudi, yang melihat peristiwa beberapa dekade terakhir dan mengungkapkan fakta lain tentang peran destruktif Arab Saudi. Faktanya adalah bahwa intervensi dan pembentukan koalisi Saudi untuk melancarkan perang proksi adalah akar dari ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan dan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di Asia Barat.

Riyadh, bagaimanapun, mencari proyeksi daripada melihat ke belakang. Namun proyeksi ini tidak membebaskan Arab Saudi dari tanggung jawab atas kejahatan dalam perang Yaman, mendukung terorisme, dan bergerak menuju normalisasi hubungan dengan Zionis Israel dan mengkhianati perjuangan Palestina.

Diplomasi Riyadh telah menjauhkan diri dari interaksi dan pemahaman selama bertahun-tahun. Perilaku salah ini dipercepat oleh kehadiran Trump di Gedung Putih dan penggunaan kebijakan AS untuk menciptakan krisis untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata miliaran dolar ke Arab Saudi. Sementara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman mengintensifkan penentangannya terhadap Iran dengan lampu hijau dari Amerika Serikat.

Ada dua poin yang bisa dicermati dalam tuduhan ini:

Poin pertama, menyembunyikan substansi hakiki Arab Saudi dalam mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Poin kedua, proyeksi aktivitas nuklir nonkonvensional ditutupi oleh klaim imajiner tentang program nuklir Iran. Tuduhan itu dimunculkan Arab Saudi  saat mantan Wakil dan Kepala Inspektur Senjata dan Nuklir Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Olli Heinonen mengatakan, "Arab Saudi belum menunjukkan transparansi nuklir, dan kami belum melihat rencana energi nuklir Riyadh yang jelas selain menentukan jumlah reaktor nuklir yang akan dibangun."

IAEA dan Arab Saudi

Pengalaman masalah lalu menunjukkan bahwa proyeksi dan perilaku memecah belah tidak akan membantu untuk memperkuat wacana konstruktif untuk perdamaian dan keamanan. Para pejabat Riyadh mungkin lupa bahwa Amerika Serikat telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menampilkan Iran sebagai ancaman keamanan sambil menghasut Arab Saudi untuk berperang dan menciptakan krisis di kawasan. Dengan catatan seperti itu, Arab Saudi tentunya tidak dalam posisi untuk menentukan kebijakan atau prasyarat perundingan dengan mendistorsi fakta untuk kepentingan nasional dan keamanan Iran serta nasib JCPOA.

Tags