Des 21, 2020 17:42 Asia/Jakarta
  • Kelompok 4 + 1
    Kelompok 4 + 1

Para menteri luar negeri negara-negara anggota Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) akan mengadakan pertemuan informal hari ini, Senin, (21/12/2020).

Penyelenggaraan sidang bersama ini merupakan keputusan yang diambil pada rapat ke-17 Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif (CJPO) pada Rabu, (16/12/2020). Namun yang menjadi pertanyaan apa tuntutan Iran dari keleompok 4 +1?

JCPOA

"Iran menjalankan kesabaran strategis. Sementara kelompok 4 + 1, tidak dapat mencegah sanksi ekonomi dan keuangan AS yang tidak sah. Baik Cina, Rusia, maupun Uni Eropa tidak mengambil langkah signifikan. Ya, kelompok 4 + 1 mampu menggagalkan Amerika Serikat dalam melaksanakan sebagian tindakan terhadap Iran di tingkat Dewan Keamanan," kata Mehdi Zakerian, profesor di Universitas Pennsylvania dan pakar urusan internasional.

Sekarang masa jabatan Trump sudah berakhir dan Presiden terpilih AS Joe Biden berbicara tentang JCPOA. Dalam atomesfer baru ini, kelompok 4 + 1 menghadapi peluang baru.

Selama tiga tahun terakhir, sanksi sepihak AS telah merugikan kepentingan sah Iran di bawah JCPOA. Akibat sanksi AS dan tidak terpenuhinya janji-janji Eropa, perdagangan Iran telah menghadapi kendala moneter dan perbankan. Investasi asing dalam perdagangan dengan Iran juga disambut dengan skeptisisme dan sabotase.

Berbicara di Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, Eropa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Iran karena sanksi AS.

Amerika Serikat bahkan telah memberikan sanksi maksimum bahkan untuk sektor obat-obatan dan merampas akses pasien ke vaksin serta pasokan medis selama masa sulit perang melawan Corona, yang jelas bertentangan dengan kesehatan publik dan keamanan ekonomi di masyarakat.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi pada sidang Komisi Gabungan JCPOA pekan lalu, merujuk pada beberapa komentar media yang telah terdengar dari Eropa dalam beberapa hari terakhir menegaskan, Kaidahnya, tiga pemerintah Eropa yang mengklaim berkomitmen pada demokrasi dan aturannya, seharusnya tidak mengharapkan pemerintah Iran mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menerapkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Pemerintah Republik Islam Iran berkomitmen dan berkewajiban untuk melaksanakan pengesahan parlemen setelah melewati berbagai tahapan proses hukumnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, saat memprotes sikap baru-baru ini dari tiga pemerintah Eropa, menyatakan, Alih-alih mengutuk aksi teror brutal seorang ilmuwan nuklir Iran terkemuka, ketiga pemerintah Eropa tersebut justru mengutuk pelaksanaan keputusan hukum terhadap seorang penjahat.

Araqchi menekankan bahwa pihak-pihak Eropa selalu ingin hanya Iran yang menahan diri dalam menghadapi semua perilaku ilegal dan bermusuhan, baik itu sanksi AS atau sabotase di Natanz dan teror atas ilmuwan nuklirnya.

Dengan mempertimbangkan konsekuensi pelanggaran JCPOA, tampaknya ada jalan keluar dari kebuntuan:

Jalan pertama, semua pihak kembali ke JCPOA dan melakukan komitmen dalam kerangka kesepakatan multilateral dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231. Langkah pertama dalam hal ini adalah mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan.

Anggota JCPOA tanpa AS

Jalan kedua, JCPOA tidak ada wujudnya bila tetap berada dalam situasi yang salah saat ini dan memilih opsi irasional seperti negosiasi ulang dan mencapai kesepakatan baru. Iran telah memperjelas posisinya dalam menolak untuk merundingkan ulang JCPOA, tapi telah menekankan bahwa mereka akan kembali pada komitmen JCPOA yang telah ditangguhkan sesuai pasal 26 dan 36 JCPOA, jika para pihak yang ada di JCPOA melaksanakan kewajibannya dan mengembalikan situasinya ke Januari 2017.

Tags