Apr 14, 2021 00:53 Asia/Jakarta
  • Uni Eropa
    Uni Eropa

Dewan Uni Eropa menambahkan delapan individu dan tiga institusi Iran ke dalam daftar sanksi pada hari Senin (12/4/2021) dan memperpanjang sanksi sebelumnya dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia.

Mayor Jenderal Hossein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam, bersama beberapa komandan senior IRGC dan kepolisian Iran termasuk di antara mereka yang diberi sanksi oleh Uni Eropa dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, tiga institusi, yaitu: Penjara Evin, Fasha Foyeh dan Rajai Shahr juga masuk  dalam daftar sanksi Uni Eropa.

"Sanksi ini termasuk larangan masuk ke kawasan Uni Eropa dan pembekuan aset individunya," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. 

Tindakan tersebut pertama kali diberlakukan pada tahun 2011 dan diperbarui setiap tahun. Saat ini, sebanyak 89 individu dan 4 institusi Iran berada dalam daftar sanksi Uni Eropa.

 

 

Tampaknya sanksi Uni Eropa terhadap Iran saat ini sejalan dengan kebijakan terkoordinasi Barat terhadap Iran. Setelah pelantikan Presiden baru AS, Joe Biden pada Januari 2021 dan desakan untuk dimulainya kembali hubungan transatlantik, Eropa secara terbuka mencoba untuk mengambil sikap bersama dengan Washington mengenai masalah Iran, termasuk dalam masalah kesepakatan nuklir JCPOA dengan menentang kemampuan rudal Iran dan kebijakan regionalnya.

Uni Eropa dan Troika Eropa juga mencoba memainkan peran sebagai polisi baik dan polisi jahat secara bersamaan dalam perkembangan terbaru selama tiga bulan terakhir. Di satu sisi, mereka mengklaim ingin menjaga ketertiban dunia, tapi di sisi lain, mereka mengambil posisi yang mengancam dan berlebihan.

"Biden harus menjadikan JCPOA sebagai perjanjian pertama, bukan yang terakhir. Kesepakatan 2015 tidak pernah dimaksudkan sebagai titik akhir negosiasi," kata Catherine Ashton, mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.

Anggota kelompok 4 + 1 dari pihak Eropa yang sedang mengoordinasikan posisinya dengan pemerintah Biden sebelumnya telah mengusulkan pertemuan informal antara anggota JCPOA dan Amerika Serikat, yang ditentang oleh Iran untuk mengamini tuntutan Gedung Putih demi memaksa Tehran menerima persyaratan Washington.

 

 

Sementara itu, sanksi baru Uni Eropa terhadap Iran diumumkan di saat perundingan JCPOA berada pada titik kritis. Para pihak anggota JCPOA telah menyetujui untuk menggelar pertemuan Komisi Bersama paeda tingkat deputi menlu pada hari Rabu di Wina. Untuk mendukung langkah tersebut digelar pertemuan tingkat kelompok ahli, konsultasi teknis dan khusus guna mempersiapkan dan menyajikan daftar tindakan yang akan diambil di semua sisi di bidang pencabutan sanksi dan tindakan nuklir untuk memulihkan ketertiban bersama.

Pada saat yang sama, sabotase rezim Zionis di fasilitas nuklir Natanz dengan tujuan mematikan listriknya untuk merusak sentrifugal yang beroperasi di fasilitas tersebut, yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Israel dan statemennya yang menyerang Iran.

Langkah tersebut dilancarkan dengan tekanan politik yang meningkat dan perang psikologis masif Washington terhadap Tehran supaya menerima tuntutan AS. Semua rangkaian ini mencerminkan koordinasi antara Brussel, Washington dan Tel Aviv untuk meningkatkan tekanan terhadap Tehran. Menanggapi perkembangan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menekankan bahwa Amerika harus tahu bahwa sanksi maupun sabotase tidak akan bisa menjadi alat negosiasi, dan tindakan ini akan membuat situasi lebih sulit bagi mereka sendiri.(PH) 

 

 

Tags