Apr 19, 2021 02:01 Asia/Jakarta

Setelah pertemuan Komisi Bersama JCPOA pada hari Sabtu, kepala tim negosiasi Iran mengumumkan bahwa kesepahaman baru tampaknya akan muncul. Namun, dia menyatakan bahwa Republik Islam tidak tertarik pada negosiasi erosif jangka panjang dan sudah waktunya untuk mulai menulis teks, setidaknya sejauh ada kesamaan yang bisa dicapai.

Tampaknya setelah beberapa putaran pertemuan Komisi Bersama JCPOA dan pembentukan kelompok ahli untuk meninjau pencabutan sanksi dan pelaksanaan kewajiban anggota JCPOA, jalur ke depan telah diklarifikasi sampai batas tertentu. Tapi, Amerika Serikat saat ini mencoba membuat konsesi dengan Iran berdasarkan pencabutan sanksi tingkat minimum, bahkan sekedar untuk membuat konsesi semata.

Media Barat mengutip pejabat tinggi Gedung Putih menjelaskan pembagian sanksi AS menjadi tiga bagian yaitu sanksi yang dapat dihapus, dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dibatalkan. Mereka menyebut hanya bagian pertama yang dapat dipertimbangkan dalam perjanjian apa pun dengan Iran. Media Barat mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak berniat mencabut semua sanksi.

Menurut laporan ini, sanksi yang ingin dicabut oleh Amerika Serikat dilakukan hanya setelah konsesi tambahan yang harus ditebus Tehran. Washington mengancam akan menghentikan pembicaraan, jika Iran bersikeras mendesak pencabutan semua sanksi.

Sebaliknya, Iran menegaskan kembali posisinya yang berprinsip bahwa pembagian sanksi apa pun menjadi kategori dapat dihapus, dapat dinegosiasikan, dan tidak dapat dibatalkan sebagaimana diklaim AS tidak dapat diterima oleh Tehran, dan semua sanksi harus dicabut sekaligus.

Berdasarkan kebijakan definitif Republik Islam Iran, semua sanksi, termasuk yang disebut sanksi nuklir, sanksi era Trump di bawah judul apa pun, dan sanksi era Obama yang diberlakukan setelah penerapan JCPOA harus dicabut, dan setelah verifikasi dalam waktu yang wajar oleh Tehran, maka Iran siap untuk menjalankan secara penuh komitmennya terhadap JCPOA. Republik Islam juga memandang pencabutan semua sanksi menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan perundingan Wina.

Pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Presiden Iran, Hassan Rouhani menekankan perlunya kembali ke perjanjian 2015, dan menekankan bahwa sanksi apa pun yang dijatuhkan sejak 2015, setelah penerapan JCPOA harus dicabut.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dalam cuitannya pada hari Jumat menekankan bahwa semua sanksi Donald Trump harus dicabut. Dia menyebut sanksi era Trump irasional dan sewenang-wenang, sehingga semua sanksi tersebut harus dicabut.

 

Presiden AS, Joe Biden

 

Tanpa menyebutkan perlunya mencabut sanksi sepihak AS terhadap Iran, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan kembali ke JCPOA dengan syarat Tehran mengambil tindakan untuk melaksanakan kembali komitmen penuhnya terhadap perjanjian nuklir internasional yang dicapai Iran dan kelompok 5+1. Klaim ini dikemukakan Biden tanpa menyebutkan negaranya melakukan tindakan ilegal dengan keluar secara sepihak dari JCPOA.

Chris Murphy, seorang anggota Demokrat dari Senat AS, dalam cuitan di Twitternya menulis, "Saya pikir benar secara moral jika kita, sebagai negara pertama yang meninggalkan kesepakatan nuklir Iran, harus menjadi negara pertama yang masuk kembali."

Pemerintahan Biden percaya bahwa dengan memberikan beberapa konsesi kecil dengan mencabut beberapa sanksi, bisa menggiring Iran untuk mengamini ambisinya. Pada saat yang sama, Washington berharap untuk membuka pembicaraan pasca-konflik dengan Iran mengenai kemampuan rudal dan kebijakan regional Republik Islam.

Namun, tren tindakan Iran untuk mengurangi komitmennya di JCPOA dan langkah-langkah setelahnya, terutama dengan implementasi ketetapan parlemen Iran mengenai tindakan strategis pencabutan sanksi dan melindungi hak bangsa Iran termasuk pengayaan uranium 60 persen menunjukkan bahwa Tehran tidak akan mundur demi memperjuangkan haknya.(PH)

 

 

 

Tags