Sep 18, 2022 19:09 Asia/Jakarta
  • Jembatan.
    Jembatan.

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti protes terhadap rencana pembangunan jembatan 120 km yang menghubungkan RI-Malaysia.

Sebuah terowongan atau jembatan akan dibangun di antara Indonesia dan Malaysia. Jika dibangun, jalur tersebut akan melintasi selat, jalur pelayaran utama yang memisahkan kedua negara.

Diberitakan The Rakyat Post, 8 September 2022, sebuah rute sejauh 120 km akan dikembangkan dengan kerjasama di sektor swasta. Rute tersebut akan menghubungkan Telok Gong di Masjid Tanah, Melaka, dengan Dumai di Sumatera.

Ketua Komite Investasi, Industri, Pengembangan Pengusaha, dan Koperasi Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, mengatakan bahwa pembangunan yang diusulkan akan mencakup pembangunan terowongan atau jembatan dan akan memakan waktu total 20 tahun untuk menyelesaikannya.

"Sektor swasta telah mempresentasikan ide tersebut, dan kedua negara pada prinsipnya telah sepakat untuk melakukan studi tentang topik tersebut," kata Ab Rauf.

Atas nama pemerintah negara bagian, mereka telah memimpin instansi pemerintah ke lokasi di mana usulan rute baru tersebut akan dibangun.

Menurut Ab Rauf proyek tersebut juga akan mencakup kawasan sebaran lalu lintas dan kompleks imigrasi, bea cukai, karantina, dan keamanan (ICQS).

Dengan dibangunnya jembatan atau terowongan tersebut maka diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan ekonomi kedua negara.

“Dari pihak pemerintah negara bagian, kami telah membawa semua instansi pemerintah untuk mengunjungi daerah di mana rute baru yang diusulkan akan dibangun kemarin,” kata Ab Rauf, dilansir Channel News Asia, 9 September 2022.

Ab Rauf mengatakan proyek yang akan dibangun dengan konsep “One Belt, One Road” ini akan menjadi ikon baru bagi Malaysia dan Indonesia.

Dia mengatakan proyek ini juga akan melibatkan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti area penyebaran lalu lintas dan kompleks imigrasi, bea cukai, karantina dan keamanan.

Selain itu kawasan industri baru akan dikembangkan secara bertahap di Masjid Tanah seluas sekitar 2.023 ha.

Ab Rauf menambahkan, pengembangan kawasan itu akan dilakukan oleh Melaka Corporation dan diharapkan juga berkontribusi pada pembukaan kota baru di Masjid Tanah.

Menuai protes warga Malaysia Sementara itu dilansir Mothership, 9 September 2022, anggota Parlemen Kota Melaka Khoo Poay Tiong mengecam gagasan itu. Dia mempertanyakan tentang kelayakannya.

Khoo berharap pemerintah negara bagian bisa memberikan rincian lengkap. Warganet Malaysia juga merespons rencana pembangunan tersebut.

Ada yang setuju ada pula yang tidak.

"Why do we need this tunnel? For what purpose? Just so some people can make money? Our roads are full of pot holes, highways maintenance poor and it floods all the time. The Rakyat don’t need this tunnel, better use the RMbillions on the Rakyat of Malaysia. (Mengapa kita membutuhkan terowongan ini? Untuk tujuan apa? Hanya agar beberapa orang dapat menghasilkan uang? Jalan kami penuh dengan lubang, pemeliharaan jalan raya yang buruk dan banjir sepanjang waktu. Rakyat tidak membutuhkan terowongan ini, lebih baik gunakan RMbillions pada Rakyat Malaysia.)"

"Why need tunnel and bridge when the melaka airport can accommodate such need! Can please do something to the airport, it just being there without any function, maybe just about 20% of your budget use at melaka airport can accommodate the needs already from melaka to indon! (Mengapa perlu terowongan dan jembatan ketika bandara melaka dapat mengakomodasi kebutuhan seperti itu! Tolong lakukan sesuatu ke bandara, itu hanya berada di sana tanpa fungsi apa pun, mungkin hanya sekitar 20% dari penggunaan anggaran Anda di bandara melaka dapat mengakomodasi kebutuhan yang sudah dari melaka ke indon!)" (Kompas.com)

Pemerintah Indonesia Targetkan Jadi 10 Besar Eksportir Ikan Dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono menginginkan Indonesia menjadi 10 besar negara eksportir ikan di dunia.

Situs Antara melaporkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) menjelaskan sejumlah strategi yang telah ditetapkannya  antara lain menerapkan strategi ekonomi biru yang mempunyai payung hukum, mendorong pertumbuhan lahan budidaya, serta membentuk kampung atau klaster dalam pengembangan budidaya perikanan.

Pemerintah Indonesia menyiapkan payung hukum terkait dengan rencana implementasi strategi ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut guna mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh, serta produktif.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono usai menyampaikan pengarahan pada Strategi Implementasi Ekonomi Biru di Bidang Perikanan, Semarang, Minggu mengatakan, "Sekarang sedang dalam penyiapan payung hukum mudah-mudahan bisa segera selesai,".

Setelah ada payung hukum, strategi ekonomi biru akan diujicobakan ke beberapa daerah sebelum diterapkan secara menyeluruh.

"Jadi, tidak langsung dijalankan secara masif tetapi trial dahulu. Kalau bagus, baru diterapkan. Maka, keberlanjutan ekosistem di laut akan berjalan baik, dan nelayan akan diuntungkan," ujarnya.

Wahyu menegaskan bahwa strategi ekonomi biru merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan lokal tradisional.

"Sekarang ini kami mau berpihak pada mereka, butuh sesuatu apa yang bisa kami berikan, salah satunya menghidupkan pertumbuhan ekonomi di situ supaya nelayan bisa berkembang," katanya.

Lima strategi ekonomi biru itu meliputi: pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.

Ketiga, Bulan Cinta Laut, dalam pelaksanaannya nelayan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di laut.

Keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut; Kelima, neraca sumber daya laut dijadikan alat untuk mengukur keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya laut.

Selain itu, terdapat kebijakan budi daya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tangkapan yang memiliki kontribusi signifikan di laut sehingga populasi ikan tetap terjaga dan melindungi jenis ikan tertentu untuk ditangkap.

Rumput laut memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon dan menjadi bahan baku utama untuk industri-industri lain.

jo

Presiden Indonesia akan Terima Penghargaan 'Global Citizen Award'

Presiden Joko Widodo akan menerima penghargaan Global Citizen Award dari lembaga think-tank Atlantic Council, yang berbasis di Amerika Serikat, dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB).

Situs Antara Senin (12/9/2022) melaporkan, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat dalam pengarahan pers di Jakarta, Senin mengatakan, “Bapak Presiden akan diberikan penghargaan prestisius yang disebut dengan Global Citizen Award 2022,”.

Ia menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan setiap tahunnya bagi para pemimpin negara maupun figur-figur individual yang dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi kemanusiaan.

“Kenapa beliau (Presiden Jokowi) terpilih karena sekali lagi penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan Indonesia di G20, khususnya dalam mendorong kolaborasi dan penanganan isu global,” katanya.

Selain itu, upaya Jokowi dalam menciptakan perdamaian internasional dan kerja sama pasca pandemi juga menjadi salah satu faktor yang disorot dalam proses penentuan pemberian penghargaan tersebut.

“Dan terutama yang mendapat perhatian luas adalah kehadiran beliau di Moskow dan Kiev sebagai bentuk dukungan politik Presiden bagi upaya pencapaian solusi atas krisis pangan, energi, dan keuangan,” tambahnya.

Selain itu, Tri mengatakan bahwa penghargaan tersebut juga memberikan penghormatan terhadap berbagai kiprah Presiden dalam karir politiknya, di mana ia memulai perjalanannya dari titik bawah atau apa yang disebut from humble beginnings.

Adapun lembaga Atlantic Council menyebut penghargaan Global Citizen Award sebagai penghargaan yang diberikan bagi para individu yang telah membuat kontribusi luar biasa untuk memperkuat hubungan trans-Atlantik.

Selain Presiden Jokowi, penerima penghargaan pada tahun ini termasuk Perdana Menteri Swedia dan Presiden Finlandia.

Presiden RI akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam menerima penghargaan tersebut dan menyampaikan pesannya melalui rekaman video.

Bawaslu Putuskan 7 Partai Politik Tak Lolos Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak meloloskan tujuh partai pada fase proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.Hal itu diputuskan dalam sidang administrasi Bawaslu yang menolak tujuh laporan parpol calon peserta Pemilu 2024.

Situs Antara hari Rabu (14/9/2022) melaporkan, ketujuh parpol itu sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU kemarin.

Sidang berkesimpulan bahwa Bawaslu menyatakan KPU tidak melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara pendaftaran parpol.

"Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam keterangannya di laman resmi Bawaslu hari Rabu.

Tujuh parpol yang tak bisa melanjutkan tahapan pemilu itu adalah Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Pandu Bangsa, Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI), Partai Masyumi, Partai Kedaulatan dan Partai Reformasi.

Keputusan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Sidang yang dibacakan sebelum putusan. Salah satunya laporan Nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Partai Bhinneka Indonesia.

Anggota Majelis Sidang Lolly Suhenty menyebutkan dalam pertimbangan putusan terdapat kekeliruan Terlapor dalam menghitung keterpenuhan syarat pengurus di kecamatan.

Namun, Lolly mengatakan kekeliruan tersebut telah diperbaiki pihak terlapor secara manual pada tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran parpol calon peserta pemilu yang dikeluarkan oleh KPU pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB.

"Menimbang bahwa pada dasarnya terlapor mengembalikan dokumen pendaftaran PBI karena dokumen pendaftarannya tidak lengkap, setelah Terlapor memberikan kesempatan kepada PBI memberikan dokumen fisik. Dengan demikian menurut Majelis, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022," ungkapnya.

Kemudian  laporan nomor: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 Partai Pandu Bangsa menyatakan terlapor atau KPU telah melakukan penundaan atau jeda dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran.

Dalam pertimbangan hukum, majelis berpendapat, dalil itu menjadi tidak berdasar karena telah terdapat kesepakatan antara terlapor dan penghubung Partai Pandu Bangsa atas nama Syamsul Fajri yang dituangkan ke dalam surat kesepahaman serta turut dijelaskan oleh keterangan saksi Syamsul Fajri yang menyatakan benar terdapat kesepakatan tentang penundaan pemeriksaan.

"Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022," kata Anggota Majelis Sidang Herwyn J.H Malonda.

Diketahui, Bawaslu menerima laporan sembilan parpol dan ditindaklanjuti terkait sengketa pada tahap pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024.

Bawaslu telah memberi putusan terhadap Partai Pelita dan Partai IBU pada Jumat (9/9) lalu. Kedua parpol tersebut juga tidak dapat lolos ke tahapan selanjutnya yakni proses verifikasi administrasi.

mal

Malaysia Gencarkan Promosi Wisata Islami

Pemerintah Malaysia berencana untuk menarik lebih banyak wisatawan asing dari negara-negara Muslim dengan membuat pusat pariwisata Islami.

Situs Adyan News hari Rabu (14/9/2022) melaporkan upaya pemerintah Malaysia untuk mengembangkan wisata Islami untuk menarik lebih banyak wisatawan asing, terutama  dari negara-negara Muslim.

Nancy Shukri, Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia hari Selasa  mengatakan, "Untuk menghidupkan kembali industri pariwisata yang terkena dampak penyebaran epidemi Corona, kementerian pariwisata, seni dan budaya membutuhkan ide-ide baru untuk menciptakan produk baru, termasuk perhatian terhadap pariwisata Islami,".

"Seni budaya Islam, seperti panahan, kaligrafi dan seni lainnya, dapat menjadi faktor unik dalam menarik wisatawan asing," ujarnya.

Menteri Pariwisata Malaysia juga menjelaskan bahwa pusat pariwisata Islami menyediakan program pendidikan dan layanan konsultasi seperti pelatihan dan lokakarya bagi para pelaku agen wisata, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan Muslim dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka," tegasnya.

Sebelum merebaknya Covid-19, Malaysia menerima 5,3 juta turis muslim setiap tahunnya, yang membawa pemasukan sebesar 3,8 miliar dolar untuk negara ini.

Industri Halal Malaysia Berhasil Menarik Investasi RM16 Miliar

Kawasan Industri Halal Malaysia terbukti telah menarik investasi lebih dari RM16, dengan RM9,5 miliar, atau 59%, di antaranya merupakan investasi asing langsung.

Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan hal ini dalam Laporan Keuangan Rakyat ke-111 (LKR 111) bahwa 295 perusahaan kini beroperasi di 22 kawasan industri halal nasional, termasuk 42 perusahaan multinasional.

Kawasan Industri Halal Malaysia adalah pusat halal terbesar di dunia dengan luas 80.937,13 hektar di 14 kawasan halal strategis, yang telah menerima status Halal Malaysia (HALMAS) dari Halal Development Corporation (HDC).

Menkeu Malaysia mengatakan Kawasan Halal menawarkan fasilitas kelas dunia, tenaga kerja terampil, kemudahan berusaha, dan akses ke bahan halal, selain dari daya tarik lainnya.

“Malaysia telah mempertahankan peringkat produk halal tertinggi dibandingkan dengan 81 negara, berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam laporan 'State of the Global Islamic Economy 2022', ujar Menkeu Zafrul, sebagaimana dikutip Parstodayid dari Bernama, Jumat (16/09/2022).

Zafrul menambahkan, “Penilaian dilakukan berdasarkan inisiatif ekonomi digital, pengembangan infrastruktur halal, dan peningkatan fokus pemerintah terhadap ketahanan pangan dan kesehatan.”

“Di bawah Anggaran 2022, untuk menghasilkan lebih banyak UMKM halal yang dapat bersaing di pasar global, RM25 juta telah dialokasikan ke HDC untuk mengimplementasikan berbagai program untuk mereka, termasuk di bidang branding digital dan daya saing halal,” pungkas Tengku Zafrul.

Tags