Sep 20, 2022 21:05 Asia/Jakarta
  • PM Malaysia Ismail Sabri
    PM Malaysia Ismail Sabri

Pemilihan umum (Pemilu) Malaysia di depan mata. Spekulasi pemilu dini parlemen "Negeri Jiran” semakin kencang akhir-akhir ini setelah Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri berkali-kali memberi isyarat parlemen akan segera dibubarkan.

Terakhir pada Sabtu (17/9/2022), Ismail menyampaikan akan segera memutuskan tanggal pemilu setelah berdiskusi dengan Presiden partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi.
 
“Pemilu sudah sangat dekat. Tunggulah sebentar lagi. Saya mendengarkan permintaan saudara-saudara,” ucap Ismail ketika meluncurkan mesin kampanye sayap pemuda Barisan Nasional, koalisi yang saat ini memerintah Malaysia, sebagaimana dikutip dari The Star Malaysia.
 
Adapun pemilihan parlemen Malaysia harus digelar paling lambat September 2023. Restorasi hegemoni UMNO Tiga tahun setelah kekalahan mengejutkan pada pemilu pada Mei 2018, UMNO bertekad untuk merestorasi hegemoni kekuasaan sebagai partai terkuat Malaysia.
 
Kata stabilitas terus digaung-gaungkan UMNO mengingatkan rakyat Malaysia akan krisis politik berkepanjangan setelah kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan. Dalam waktu hanya 2,5 tahun, Malaysia dipimpin tiga PM yang berbeda dari tiga koalisi yang berbeda.
 
Sebelum Ismail naik pada Agustus 2022, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin masing-masing memerintah selama 22 dan 17 bulan. Di tengah kesulitan ekonomi dunia, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, popularitas UMNO mulai pulih ditandai dengan kemenangan telak di pemilu negara bagian Melaka dan Johor.
 
Partai beraliran nasionalisme Melayu itu merebut kembali dua pertiga mayoritas di parlemen kedua negara bagian itu. Walau kerap diserang oposisi sebagai partai korup terutama setelah meledaknya skandal korupsi 1MDB yang menjebloskan mantan PM Najib Razak ke penjara, pengalaman UMNO selama 61 tahun di pucuk kekuasaan menjadi faktor utama kembalinya pemilih.
 
Berjayanya kembali UMNO juga tidak terlepas dari terceraiberainya oposisi Malaysia. Pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim kali ini memilih jalan sendiri dibanding kembali berkoalisi dengan Mahathir dan Muhyiddin yang menghalangi jalannya menuju kursi PM yang telah diidamkannya selama lebih dari dua dekade.
 
Membelotnya Muhyiddin dari koalisi Pakatan Harapan pada Februari 2020 mempersulit dibangunnya kembali kepercayaan antara Anwar dan Muhyiddin serta Muhyiddin dan Mahathir. Meski sama-sama di oposisi saat ini, hubungan Anwar dan mantan musuh bebuyutan politiknya Mahathir tetap dingin.
 
Kubu Anwar terus menyalahkan Mahathir yang dinilai tidak pernah berniat menyerahkan kekuasaan kepada Anwar berdasarkan perjanjian politik yang telah disepakati setelah kemenangan Pakatan Harapan. Terpecahnya suara oposisi diperkeruh dengan kemunculan partai-partai oposisi lain seperti partai regional Warisan dan partai milenial MUDA.
 
Peta politik ini membuat UMNO tidak perlu suara mayoritas dengan hanya perlu memenangkan sekitar 40 persen suara di setiap dapil. Tidaklah mengejutkan jika petinggi partai yang identik dengan warna merah ini gencar mendorong Ismail untuk segera membubarkan parlemen. Belitan hukum Presiden UMNO Faktor lain yang juga menggencarkan seruan pemilu dini adalah kasus hukum yang sedang membelit Ahmad Zahid.
 
Mantan Wakil PM Malaysia ini menghadapi 33 dakwaan menerima suap senilai 42 juta ringgit Malaysia dari perusahaan Ultra Kirana Sdn Bhd sebagai bujukan untuk memperpanjang kontrak perusahaan sebagai operator layanan One Stop Center (OSC) di China dan sistem visa asing (VLN) untuk Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
 
Selain itu, Ahmad Zahid juga didakwa dengan tujuh tuduhan lain sebagai Menteri Dalam Negeri karena menerima uang tunai dalam beberapa mata uang dengan total lebih dari 6,85 juta ringgit Malaysia.
 
Zahid berharap pemilu dapat segeral digelar sebelum vonis hukumannya dijatuhkan. Jika sampai vonis keburu dijatuhkan, dia akan menyusul langkah Najib menjadi penghuni rumah prodeo Malaysia. Harapannya juga, kemenangan besar UMNO akan membuka peluang intervensi terhadap kasus hukum untuk meringankan vonis yang akan dihadapinya.
 
Ismail berdiri di tengah dua pusaran faksi internal UMNO yang mendukung Ahmad Zahid dan yang memilih pemilu digelar tahun depan. Secara politik, pemilu tahun 2023 akan jauh lebih menguntungkan Ismail karena besar kemungkinan Zahid harus lengser sebagai Presiden UMNO jika terbukti bersalah.
 
PM berusia 62 tahun itu berpotensi mengkonsolidasi kekuatan politiknya dengan naik menjadi orang nomor satu UMNO menggantikan Ahmad Zahid. (Kompas.com)

Tags