Jun 09, 2021 11:54 Asia/Jakarta
  • Kementerian luar negeri Malaysia
    Kementerian luar negeri Malaysia

Malaysia menilai ASEAN lamban menangani situasi di Myanmar yang kian parah setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein, mengatakan bahwa ASEAN sangat lamban dalam memastikan keberlangsungan lima poin konsensus yang disepakati dalam KTT mengenai Myanmar pada April lalu.

"Mengenai Myanmar, lima poin konsensus itu merupakan terobosan penting, dan artinya ASEAN harus mendampingi Myanmar menuju kembali ke normal. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan konsensus itu sangat lamban," kata Hussein dalam cuitan di Twitternya hari Senin (7/6/2021).

Pernyataan senada disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyikapi sikap ASEAN yang lambat  dalam menangani situasi di Myanmar.

Namun menurutnya, upaya diplomatik ASEAN "hanya dapat berjalan jika ada kemauan tulus Myanmar sendiri untuk dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi."

"Jujur, kami kecewa dengan perkembangan yang sangat, sangat, sangat lambat," ujar Balakrishnan setelah pertemuan sejumlah pemimpin ASEAN dengan China, dilansir Reuters hari Selasa (8/6/2021).

Sementara itu, Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengaku bersedia bekerja sama dengan ASEAN mengenai konsensus yang sudah disetujui bersama April lalu.

Global Times melaporkan, pemimpin junta militer Myanmar Aung Hlaing menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi serta menjaga demokrasi dan sistem hukum.

Myanmar masih terus berada dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan sipil.(PH) 

Tags