Sep 14, 2021 15:34 Asia/Jakarta
  • PM Lebanon Najib Mikati
    PM Lebanon Najib Mikati

Surat kabar Al Sharq Al Awsat mengabarkan, dalam pidato singkat dan padat yang disampaikan Perdana Menteri Lebanon, ditekankan bahwa pemerintah baru negara ini tidak akan menghapus "klausul perlawanan" yang menegaskan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel.

Al Sharq Al Awsat, Selasa (14/9/2021) melaporkan, rapat kabinet pertama pemerintah baru Lebanon diselenggarakan pada hari Senin dipimpin Presiden Michel Aoun, dan dihadiri PM Najib Mikati, serta jajaran menteri negara itu di Istana Kepresidenan Baabda.
 
Dalam pertemuan ini Komisi Penyusunan Pernyataan Kabinet Lebanon terbentuk dan diketuai Najib Mikati dengan anggota Menteri Kehakiman, Menteri Energi, Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan, Menteri Pengembangan Aparatur Negara, Menteri Komunikasi, Menteri Pendidikan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pertanian.
 
Setiap pemerintahan di Lebanon di awal masa tugasnya harus mempublikasikan pernyataan yang disebut "pernyataan kabinet" yang di dalamnya berisi strategi, program kerja dan kebijakan pemerintah baru.
 
Menurut Al Sharq Al Awsat, draf pernyataan kabinet Lebanon sudah disusun, dan sedang diupayakan untuk dirampungkan dalam waktu dekat.
 
Al Sharq Al Awsat menambahkan, dalam pernyataan kabinet Lebanon, "klausul perlawanan" tidak berubah, dan diharapkan pernyataan kabinet ini akan menjadi pernyataan yang penting dan padat.
 
Dalam pernyataan kabinet Lebanon disebutkan, "Kami akan melakukan segala upaya dalam perang melawan Israel, dan untuk membebaskan wilayah Lebanon yang diduduki, kami tidak akan berhenti melakukan perlawanan, selain itu kami juga menekankan hak warga Lebanon, baik perempuan maupun laki-laki untuk melawan penjajah, dan membalas agresi musuh." (HS)

Tags